DENPASAR – Instruksi DPP Partai Golkar kepada seluruh kader untuk memajang foto Ketua Umum Airlangga Hartarto, dinilai bentuk upaya lebih mematangkan strategi pemenangan, terutama untuk “perang udara”. Namun, pada saat yang sama, instruksi itu juga memperlihatkan panggung yang tersedia untuk Airlangga dengan segala jabatannya saat ini, kurang optimal untuk mengangkat popularitas dan elektabilitasnya sebagai calon presiden.
Akademisi FISIP Universitas Udayana, Kadek Dwita Apriani, Kamis (8/7/2021) berkata sejatinya Airlangga saat ini memiliki kelebihan potensial untuk sosialisasi ke publik tinimbang pihak lain. Selain sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga juga mengampu jabatan Menko Perekonomian dan Ketua Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Intinya, semua jabatan itu sangat mudah mengekspos dirinya ke ruang publik.
“Kalau melihat figurnya, panggung itu tersedia luas sekali di luar Golkar. Tapi bahwa ada instruksi untuk sosialisasi lewat billboard dan videotron, mungkin pertimbangan partai adalah untuk optimasi beberapa lini,” terang doktor politik lulusan Universitas Indonesia tersebut.
Dwita tidak menepis, jika diperhatikan justru terlihat ada semacam kontra intuitif antara panggung yang luas untuk popularitas, dan instruksi untuk sosialisasi figur sang Ketum itu. Minimal kondisi itu menghadirkan pertanyaan, apakah sejauh ini kinerja Airlangga dalam PEN di tengah pandemi Covid-19 belum mampu mengangkat elektabilitas secara signifikan, terutama di level bawah? Mungkin di tataran elite Airlangga sudah dikenal, tapi tidak demikian halnya di tataran akar rumput.
“Tidak salah juga jika disimpulkan bahwa panggung PEN itu tidak cukup besar untuk dia, minimal tidak lebih baik daripada Luhut misalnya dengan segala kontroversinya saat ini,” urai Dwita.
Apakah itu menunjukkan Golkar sesungguhnya belum percaya diri (pede) dengan mencalonkan Airlangga sebagai Presiden pada 2024? Dwita berujar persoalannya bukan pede atau tidak pede, tapi Golkar berusaha jadi parpol dengan persiapan lebih baik. Meski 2024 masih tiga tahun lagi, sejauh ini tidak banyak partai mengambil tindakan secara terstruktur ke arah pencapresan ketua umumnya. Situasi pandemi diduga sebagai salah satu faktor parpol masih “malu-malu mau” untuk unjuk diri ke publik.
“Mungkin karena takut dikritik publik jika saat ini menyeting popularitas, makanya ada yang pakai medsos. Yang jelas saat ini Airlangga adalah pemilik partai karena dia ketua partai, dan partainya relatif baik, makanya bisa serius menginstruksikan kader untuk sosialisasi ke bawah,” terangnya.
Selain itu, sambungnya, pola instruksi semacam ini baru nyata dilakukan Golkar. Partai lain belum ada sedinamis Golkar bergerak menyosialisasikan ketua umum mereka ke bawah. “Di PDIP memang ada nama-nama yang sudah muncul, misalnya Puan atau Ganjar, tapi itu kan masih individu sifatnya, belum instruksi resmi partai,” pungkasnya.
Di kesempatan terpisah, Kordiv Pelanggaran Bawaslu Bali, I Wayan Wirka, menyebut tidak ada larangan bagi seseorang untuk sosialisasi diri sebagai kandidat presiden mendatang. Dalam UU Pemilu tidak ada pasal yang mengatur hal ini. “Itu sah-sah saja dilakukan, namanya juga mengenalkan diri. Bagi kami jelas sekali tidak ada melarang,” ulasnya.
Kalaupun ada yang keberatan dengan billboard atau videotron itu dengan alasan estetika atau tata ruang, Wirka berujar itu ranah dan kewenangan pemerintah daerah. Bawaslu hanya bertindak jika sudah ada tahapan kampanye untuk bisa menilai yang mana disebut alat peraga kampanye yang difasilitasi KPU. “Kalau sekarang sosialisasi ya sah-sah saja,” simpul komisioner berpostur sentosa tersebut. hen
