MATARAM – Tidak sinkronnya data yang dirilis Satgas Penanganan Covid-19 NTB terkait korban meninggal akibat Corona, yang dibandingkan jumlah laporan warga meninggal yang dimakamkan dengan protokol Covid-19 di NTB, memang fakta adanya. Meski demikian, bukan berarti data tersebut karena unsur kesengajaan dari pemerintah. Hal itu dilontarkan Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri, Selasa (27/7/2021).
Hamzi menguraikan, proses publikasi data pasien yang meninggal untuk dirilis tim Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi membutuh proses verifikasi lebih dahulu. Data dari RSUD kabupaten/kota maupun RSUD Provinsi NTB, sebutnya, harus divalidasi antara data manual dan database (pangkalan data) kasus positif Covid-19 di Kementerian Kesehatan, yang dikenal dengan istilah NAR.
“Jadi, memang enggak bisa cepat; begitu sekarang pasien itu meninggal maka tidak bisa hari itu pula masuk di data resmi rilis kematian Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi. Itu perlu waktu untuk verifikasi dan validasinya,” tegas Hamzi di Mataram, Selasa (27/7/2021).
Menurut dia, semua layanan dan fasilitas kesehatan (faskes), yang di dalamnya termaktub laboratorium atau dokter yang menjalankan tes Covid-19 terhadap pasien, akan melaporkan hasilnya ke pangkalan data kasus positif Covid-19 di Kementerian Kesehatan (NAR). Selain itu, mereka juga diharuskan menginput data pasien ke dalam satu data terpadu di rumah sakit masing-masing. Hal ini untuk memudahkan tracing atau pelacakan kontak erat yang akan dilakukan puskesmas dari pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19.
“Di situ kami akan melakukan verifikasi atas data yang masuk dari faskes agar tidak ada yang tersimpan alias mengendap. Jadi, data sekarang harus direkam seluruhnya untuk disampaikan ke pusat, termasuk pada para pelaku perjalanan,” ungkap mantan Dirut RSUP NTB itu.
Dia tidak memungkiri persoalan data terkait angka kematian dan angka warga yang positif Covid-19 masih menjadi persoalan di semua wilayah di Indonesia. Apalagi, lanjut dia, jika satu data tidak direkap akan mempengaruhi angka harian nasional pasien positif di tingkat provinsi dan nasional. Yang jelas, ucapnya, masalah data ini tidak saja NTB yang mengalami.
“Semua daerah juga merasakan kendala serupa, kami tidak pernah menutup-nutupi angka pasien positif maupun warga yang meninggal akibat terpapar Covid-19 selama ini. Memang (karena) verifikasi dan validasi ini yang butuh waktu, serta tidak bisa cepat untuk langsung dipublikasikan,” tandas Hamzi.
Sebelumnya, Ketua Komisi V DPRD NTB, TGH Mahally Fikri, Senin (26/7/2021) mengkritik kinerja penanganan Covid-19 oleh Satgas Covid-19 Provinsi NTB. Kritik pedas itu dipicu banyaknya laporan orang yang meninggal dan dimakamkan menggunakan protokol Covid-19 di berbagai daerah di wilayah NTB, tapi data yang dirilis Satgas justru tidak bergerak alias statis.
Dia menegaskan perlu melakukan silang data terkait jumlah warga yang meninggal itu. Sikap itu menyusul ada salah satu kolega partainya, Zainul Aidi, yang dimakamkan di Pekuburan Randu di Praya, Lombok Tengah pada Minggu (25/7/2021) meninggal karena terpapar Covid-19. Masalahnya, lanjut Mahally, dalam data Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi NTB yang dirilis Minggu (25/7/2021), nama Zainul Aidi tidak masuk dalam daftar.
“Kami kroscek ini adalah upaya untuk mengetahui kenapa nama yang bersangkutan, dan nama banyak warga lainnya, yang dikeluhkan masyarakat meninggal dan dimakamkan dengan protokol Covid-19, malah tidak terpublikasikan di data harian Satgas,” sergah Ketua DPD Partai Demokrat NTB tersebut. rul
