POSMERDEKA.COM, KARANGASEM – Pemkab Karangasem di era kepemimpinan Bupati I Gede Dana terus berupaya menurunkan angka kemiskinan. Dari penilaian tim di masing-masing kecamatan di Karangasem, yang masih jadi masalah dan tengah berupaya diselesaikan Pemkab Karangasem adalah kemiskinan kultural.
Bupati Dana usai sosialisasi penanganan kemiskinan kultural, Rabu (1/5/2024) mengatakan, penurunan angka kemiskinan merupakan salah satu arah kebijakan yang dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.
Masih tingginya persentase angka kemiskinan Karangasem yang mencapai 6,56 persen tahun 2023, juga tertinggi di Bali, jadi tantangan untuk diselesaikan. Salah satu faktornya karena kondisi geografis, dengan 91 persen merupakan lahan kering, dan 43,5 persen berupa perbukitan.
“Dari hasil kajian tim, salah satu faktor masih tingginya angka kemiskinan Karangasem ini karena budaya, pemikiran, maupun cara kerja masyarakatnya atau lazim disebut kemiskinan kultural,” papar Dana.
Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan, berbagai program dan kegiatan dilakukan masing-masing perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Salah satunya melalui sosialisasi penanganan kemiskinan kultural melibatkan sinergi dengan Majelis Desa Adat, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Kementerian Agama Karangasem.
Tujuan utamanya memberi sosialisasi dan memotivasi masyarakat yang kurang mampu, untuk bisa bersinergi dengan Pemkab mendukung pencapaian program kegiatan untuk menurunkan angka kemiskinan.
Menurut Dana, menghadirkan para buruh tukang suun sebagai peserta sosialisasi penanganan kemiskinan kultural sangat tepat, karena 1 Mei merupakan peringatan Hari Buruh Internasional.
Dia juga menguraikan sejumlah layanan unggulan Pemkab Karangasem yang pro masyarakat kurang mampu. Di antaranya program Antar- Jemput Pasien (AJP) dan Antar-Jemput Jenazah (AJJ). Sampai tahun 2023 dilakukan 44.673 pelayanan AJP dan 1.529 jenazah yang dijemput. “Masyarakat kurang mampu yang sedang sakit maupun kedukaan sangat bisa mendapat pelayanan ini,” jaminnya.
Ada juga program Universal Health Coverage (UHC) sebagai upaya pemerintah memenuhi jaminan kesehatan seluruh masyarakat. Dengan status UHC, seluruh masyarakat Karangasem otomatis memperoleh akses layanan dan jaminan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP elektronik.
“Jadi ketika membutuhkan layanan kesehatan, masyarakat tidak harus dengan Kartu Jaminan Kesehatan, cukup menunjukkan KTP elektronik. Makanya masyarakat harus memiliki KTP elektronik,” pesannya.
Kabag Pemkesra Setda Karangasem, Made Laba Dwikarini, menambahkan, sosialisasi bertujuan mengintervensi masih tingginya angka kemiskinan, terutama kemiskinan kultural. “Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat yang menjadi budaya, baik itu dari nilai-nilai yang diusung, pemikiran, maupun cara kerja,” ungkapnya.
Dalam sosialisasi itu Bupati Dana menyerahkan 200 paket sembako kepada buruh tukang suun berisi 10 kg beras, gula, minyak goreng, mi instan dan telur ayam. Ini sebagai perhatian pemerintah kepada para peserta yang meninggalkan pekerjaan untuk hadir mengikuti sosialisasi. nad
