DENPASAR – Bawaslu Bali menyiapkan buku panduan E-Book JDIH Bawaslu yang sedianya didistribusikan pada pekan pertama bulan Agustus 2021. Pengelolaan arsip elektronik tersebut, selain menjadi keharusan bagi sebuah institusi, juga menimbang arsip elektronik memiliki umur lebih lama jika dibandingkan dengan arsip yang dicetak.
Usai rapat penyusunan panduan JDIH Bawaslu yang dilaksanakan Divisi Hukum Bawaslu Bali secara daring, Senin (27/7/2021), Kordiv Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Bali, I Ketut Rudia, berkata divisinya menyusun buku panduan elektronik pengelolaan JDIH Bawaslu. Kumpulan produk hukum yang dihasilkan Bawaslu Bali dan Bawaslu di kabupaten/kota seluruh Bali akan diintegrasikan menjadi satu dengan JDIH milik Bawaslu RI. Kata dia, jaringan data dan informasi sudah menjadi kebutuhan.
“Karena itu kami di Divisi Hukum merancang buku panduan terkait pengelolaan JDIH Bawaslu. Nantinya produk-produk hukum yang kami hasilkan di (Bawaslu) Provinsi dan rekan- rekan di kabupaten/kota akan terintegrasi dengan produk hukum Bawaslu RI, dalam satu kesatuan JDIH Bawaslu,” terang mantan jurnalis media lokal di Bali tersebut.
Rudia meyakini dengan adanya pengelolaan JDIH ini akan memudahkan masyarakat untuk mengakses peraturan-peraturan yang dihasilkan jajaran Bawaslu, baik berupa surat edaran dan produk hukum lainnya. Prinsip transparansi informasi ini disebut sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Selain Rudia, turut hadir dalam rapat virtual tersebut Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani; anggota I Ketut Sunadra, staf Bawaslu Bali, pengampu Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu jajaran kabupaten/kota serta koordinator sekretariat Bawaslu kabupaten/kota seluruh Bali. hen
