Bali Membangun dari Desa dengan Konsep Desa KBS

  • Whatsapp
GUBERNUR Koster telah meluncurkan Desa KBS, belum lama ini. Diharapkan desa seperti Penglipuran bisa makin berkembang dengan meniru pola Desa KBS. Foto: dok
GUBERNUR Koster telah meluncurkan Desa KBS, belum lama ini. Diharapkan desa seperti Penglipuran bisa makin berkembang dengan meniru pola Desa KBS. Foto: dok

Oleh : Made Nariana

MEMBANGUN Indonesia dari desa, pernah dicanangkan Presiden Jokowi. Istilah Presiden melakukan pembangunan dimulai dari pinggiran. Realitasnya, Jokowi mempermak pembangunan di sejumlah perbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti perbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste.

Bacaan Lainnya

Sebelumnya menurut Jokowi, perbatasan kita sangat sederhana. Malah jorok. Kini sudah mulai mentereng, sehingga banyak penduduk lain di perbatasan itu foto selfie karena gedung dan lingkungan dibuat asri dan indah. Tidak kalah lagi dengan bangunan di seberangnya. Hal itu juga dilakukan di sektor lain, sehingga Indonesia semakin maju.

Gubernur Bali, Wayan Koster, segendang sepenarian dengan Presiden Jokowi. Untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan ajaran Tri Sakti Bung Karno, Gubernur Koster bersama bupati/wali kota se-Bali, kini mulai mencanangkan Pembangunan Bali dari Desa. Namanya Desa KBS (Kerthi Bali Sejahtera). Tujuannya untuk melibatkan semua komponen masyarakat perdesaan dalam berbagai pembangunan, sehingga desa merasakan manfaat pembangunan sesuai dengan visi Gubernur Bali : “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, melalui  Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Sejumlah tokoh masyarakat menyambut baik pencanangan Desa KBS tersebut. Termasuk Bupati Badung langsung memberikan apresiasi terhadap Desa KBS, sebab akan melibatkan masyarakat secara langsung terhadap suatu program pemerintah. Salah satu yang mendesak, bagaimana mengatasi masalah sampah termasuk sampah plastik di desa-desa. Soal sampah plastik sudah ada regulasinya melalui Peraturan Gubernur Bali.

Baca juga :  74 Tahun Bhayangkara dan Tantangan Pilkada 2020 di Masa Corona

Sesuai keterangan Kominfos Bali, pemerintah Bali memiliki pegawai ASN dan non-ASN di luar guru SMA/SMK sebanyak 12.106 orang. Mereka berasal dari seluruh desa/kelurahan dan desa adat.

Potensi itulah akan diberdayakan dengan membentuk Tim Desa KBS, yang dikelompokan berdasarkan asalnya masing-masing.

Tim tersebut bertugas sebagai mediator dan fasilitator, serta menyosialisasikan, mengedukasi, mendampingi, memperdayakan dan bekerjasama dengan para pihak guna mempercepat pelaksanaan program pembangunan Provinsi Bali di desa/kelurahgan dan desa adat.

Tim Desa KBS aktif berinteraksi, memantau mengindentifikasi hambatan dan mencarikan alternatif penyelesaian masalah pembangunan di desa yang terkait.

Sejumlah program dapat dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Salah satunya adalah program pengelolaan sampah berbasis sumber di desa /kelurahan dan desa adat sesuai Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Slogannya adalah “Desaku Bersih Tanpa Mengotori Desa Lain”.

Ada juga regulasi berupa Peraturan Gubernur Bali Sampah Plastik sekali Pakai, dengan slogan: “Desaku Lestari Tanpa Sampah Plastik”.

Selanjutnya simak Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai dan Laut dengan Slogan: “Airku Bersih Hidupku Sehat”.

Bali juga sudah punya regulasi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 99 tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali dengan slogan: “Cintailah dan Gunakan Produk Lokal Bali”.

Baca juga :  Mendamba Spirit sang Wira di Tanah Rawan Bencana

Dan jangan lupa Peraturan Gubernur tentang Sistem Pertanian Organik Nomor 8 tahun 2019 dengan slogan:  “Hiduplah dengan Pangan Sehat dan Berkualitas”.

Dengan sejumlah regulasi itu, seharusnya kalau dapat dilaksanakan dengan baik, akan mengatur kehidupan masyarakat di desa-desa lebih bersih, sehat dan sejahtera.

Kini tinggal partisipasi masyarakat desa, dengan digerakkan oleh Tim Desa KBS. Sekaligus juga diperlukan good will dari pejabat pemerintah di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai ke desa, banjar dan desa adat. Bupati Badung Giri Prasta sudah menyambut baik gerakan tersebut. Bagaimana bupati lain di seluruh Bali?

Sungguh ideal apa yang dicanangkan Gubernur Bali Sabtu (16/10/2021) lalu di sebuah desa di Tabanan. Kini tinggal, bagaimana pelaksanaan di desa-desa. 

Dana desa (kalau tidak ada Covid-19) sebenarnya cukup banyak mengalir ke desa. Dana itu dapat dipakai menggerakan Desa KBS, seperti yang diharapkan pemerintah membangun dari desa dengan hidup bersih tanpa mengotori desa lain, hidup sehat dengan air bersih, dan selalu hidup dengan mencintai produk lokal Bali. Kalau dapat terlaksana maka tujuan Desa Kerthi Bali Sejahtera (Desa KBS) menjadi contoh gerakan nasional dari Bali. Semoga! (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.