KUNJUNGAN Duta Besar Iran, Mohammad Boroujerdi; ke rumah Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia, Jusuf Kalla (JK), jelas bukan sekadar agenda silaturahmi biasa (cnbcindonesia.com, 3/3/2026). Media memberitakan pertemuan itu membahas peluang Indonesia berperan dalam konflik kawasan. Namun, publik membaca pesan lain: mengapa bukan Presiden Prabowo langsung yang ditemui? Masalahnya, dalam diplomasi, protokol urutan pertemuan adalah pesan politik, dan absennya pernyataan resmi adalah anomali dari galibnya praktik diplomatik.
Pada saat yang sama, Presiden ke-5 Indonesia cum Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengirim surat belasungkawa atas wafatnya Ayatollah Ali Khamenei melalui Kedutaan Besar Iran (detik.com, 3/3/2026). Inti suratnya adalah menegaskan dukungan atas kedaulatan Iran, mengecam agresi militer yang melanggar hukum internasional, menyampaikan empati atas penderitaan rakyat Iran, dan mengikat semuanya pada warisan ajaran Bung Karno tentang tatanan dunia yang adil dan bebas hegemoni. Yang kontras, di titik ini, pemerintah Indonesia belum ada mengeluarkan pernyataan resmi. Situasi itu menuai tafsir dan, sialnya, tafsir itu tidak selalu menguntungkan penguasa.
Perang simbolik pun terjadi. JK dan Megawati tampil sebagai figur sipil yang menunjukkan gestur empati dan bahasa damai. Sementara Presiden Prabowo terlihat lebih sibuk pada forum Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump. Di benak awam, simbol bekerja cepat menjadi citra, dan citra sulit dihapus oleh klarifikasi.
Saat Pilpres 2024, Prabowo dicitrakan sebagai sosok penyabar, intelek, patriot bangsa dan “sangat paham” geopolitik. Namun, kini dia justru terlihat kedodoran setelah memimpin. Keputusannya tampak cenderung reaktif, bukan strategis. Dari isu negosiasi tarif impor dengan Presiden Donald Trump, komitmen dana besar untuk BoP, hingga menawar-nawarkan diri menjadi mediator konflik yang belum menunjukkan hasil konkret, semuanya terasa tergesa-gesa. Diplomasi butuh ketenangan dan kalkulasi matang, bukan lomba spontanitas.
Dari sejumlah analisis, masalah mendasarnya ada pada desain tim di Kementerian Luar Negeri. Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) banyak dikritik sebagai kurang berperan, dan kurang kompeten, dalam membaca dinamika global yang bergerak cepat. Kita bisa bandingkan dengan nama-nama seperti Soebandrio, Adam Malik, Mochtar Kusumaatmadja, Ali Alatas, Hasan Wirayuda sampai Retno Marsudi, yang kinerja dan diplomasinya banyak diapresiasi. Diplomasi Indonesia berjalan relatif stabil karena institusional, bukan personal presiden.
Disadari atau tidak, saat ini posisi Indonesia terasa abu-abu. Mengaku netral sulit karena sudah ikut forum yang dipersepsikan pro-AS; disebut sekutu pun belum tentu, karena kontribusi terbatas dan setengah hati. Ibarat ikut geng orang kaya, tapi tetap jadi figuran karena dianggap miskin.
Bahwa Presiden Prabowo, Selasa (3/3/2026) mengundang para mantan presiden, wapres, dan menlu untuk berdialog membahas eskalasi serta dampak konflik Timur Tengah, itu memang terlihat bijak. Pertemuan lintas mantan presiden itu terlihat berfungsi sebagai tameng simbolik, dengan pesan utama “ini sikap bersama Indonesia”. Secara visual kuat, cuma secara substansi belum tentu menyelesaikan kegagapan arah.
Di sisi lain, itu juga bisa dimaknai sebagai tanda kurang percaya diri sebagai Presiden. Seolah keputusan perlu dibungkus legitimasi kolektif agar tak sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab pribadi. Pun langkah politis itu menunjukkan problem koordinasi internal. Sejumlah pihak mengkritik tugas diplomasi yang lazimnya menjadi domain Kemenlu, kerap “diambil alih” Presiden dalam lawatan luar negeri; sikap yang mudah tergelincir dimaknai kurang percaya kompetensi menterinya.
Sebagaimana yang lalu-lalu, salah satu dampak perang di Timur Tengah sebagai jazirah kaya minyak, adalah rentan memantik terjadinya krisis energi. Jika harga energi global naik, dalam skenario terburuk diprediksi sampai 200 dolar per barel, APBN akan tertekan. Pilihannya pahit: menaikkan harga dan menghadapi tekanan publik, atau menahan harga dan membebani fiskal. Belum lagi program Makan Bergizi Gratis —yang menyedot anggaran Rp1 triliun lebih sehari— lanjut terus; ruang manuver fiskal bisa kian menyempit.
Dalam kondisi ada krisis, koalisi besar memang memberi ketenangan meski jangka pendek. Cuma ya itu, tiap konsesi politik pada elite ada harganya. Makin banyak yang diajak, makin banyak juga kepentingan harus dipuaskan. Hanya, ancaman terbesar bukan pada elite, melainkan legitimasi sosial penguasa.
Di era digital, opini tak bisa dikunci lewat kesepakatan elite. Meme dan satire di media sosial soal gestur diplomatik Prabowo di depan Trump, menjadi indikator delegitimasi simbolik. Ketika narasi heroik disandingkan dengan realitas ekonomi yang berat, kagum publik bisa drastis menjadi sinisme.
Seperti diingatkan Michel Foucault, kuasa itu bersifat menyebar dalam relasi sosial. Dulu mungkin bisa tersentralisasi hanya di Istana, tapi kini juga menyusup di ruang publik dan algoritma. Dengan lain ucap, “mengendalikan” elite tidak otomatis mengendalikan persepsi. Dan, persepsi, adalah pintu masuk terbentuknya opini publik.
Mungkin niat Presiden ke panggung internasional untuk menunjukkan kepemimpinan global Indonesia, dan itu mulia jika benar. Sayang, jika kondisi domestik belum solid, manuver luar negeri mudah dibaca sebagai pelarian simbolik, dan mudah jadi bahan olok-olok. Bung Karno kuat secara simbol global di era 1950 sampai 1960-an, tapi berantakan di domestik. Soeharto kuat dalam skala global, ditunjang stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri.
Politik bebas aktif bukan sekadar warisan retoris, melainkan kompas harga diri bangsa. Ketika kompas itu goyah, yang tergerus bukan hanya citra, melainkan marwah. Ia dapat terkikis oleh keputusan yang kurang matang dan simbol yang salah alamat. Sejarah memperlihatkan kejatuhan pemimpin bukan karena satu kesalahan, melainkan akumulasi tekanan fiskal, simbol yang lepas kendali, komunikasi defensif, dan terlalu banyak front tanpa konsolidasi— lalu tiba-tiba semuanya terlambat. Gus Hendra
