SIMULASI penataan ulang daerah pemilihan (dapil) di Bali seperti dinyatakan Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, Jumat (6/3/2026) sekilas terlihat seperti kerjaan teknokratis; hitung penduduk, bagi kursi, selesai. Tapi bagi partai politik, perubahan dapil bukan cuma soal matematika pemilu. Itu kayak lagi asyik dugem tapi lampunya mendadak terang dinyalakan: hasrat masih tinggi, pikiran mulai waswas karena terasa ada razia. Soalnya begitu lampu menyala terang, orang mulai sadar lantai disko kekuasaan ternyata tidak cukup luas untuk semua yang dari tadi merasa paling jago goyang.
Simulasi awal menunjukkan Buleleng berpotensi kehilangan dua kursi di DPRD Provinsi Bali, berpindah ke Denpasar dan Badung yang penduduknya meledak. Ini kalau mengikuti logika Bilangan Pembagi Penduduk. Cuma, dalam praktik politik, berkurangnya kursi sama dengan menyempitnya ruang duduk bagi para elite partai di dapil tersebut. Bayangkan meja makan keluarga besar, kursinya dikurangi tapi tamunya tetap banyak, pasti deh mulai ada yang saling lirik dengan tatapan curiga.
Cerita makin menarik ketika muncul kemungkinan penggabungan Dapil Klungkung dengan Bangli. Dua wilayah dengan karakter sosial, jaringan politik, dan gaya permainan berbeda harus masuk dalam satu kolam kompetisi yang sama. Jumlah kandidat bertambah, ehh tapi kursinya malah terbatas. Kalau begini, proses seleksi calon di internal partai bisa berubah dari rapat organisasi menjadi pertandingan strategi, yang kayaknya lebih panas dari debat kandidat.
Dalam perspektif patronase politik, kondisi seperti ini hampir selalu memperkuat hubungan patron–klien di dalam partai. Elite yang memiliki akses ke sumber daya politik, jaringan finansial, dan kedekatan dengan pimpinan partai biasanya berada di posisi lebih aman. Kandidat tidak hanya bersaing lewat popularitas di masyarakat, tapi juga lewat kedekatan dengan pusat kekuasaan di partai. Di atas kertas semua kader punya peluang sama, cuma dalam praktiknya tidak semua orang datang ke arena dengan bekal yang setara.
Fenomena ini juga dapat dibaca melalui konsep klientelisme dalam politik. Dukungan politik sering terbentuk dari hubungan resiprokal antara kandidat dengan jaringan pendukungnya. Figur yang mampu memobilisasi suara, logistik kampanye, atau sumber daya lain biasanya memiliki posisi tawar lebih tinggi di internal partai. Uniknya, ketika jumlah kursi mengecil, nilai tawar jaringan klientelistik justru makin besar.
Dari perspektif faksionalisme partai juga dapat dipahami mengapa konflik internal cenderung meningkat ketika sumber daya kekuasaan terbatas. Penyusutan kursi berarti mempersempit peluang kelompok-kelompok internal memperoleh representasi politik. Dalam situasi seperti ini, faksi-faksi dalam partai biasanya makin rajin melakukan lobi dan negosiasi kepada pimpinan partai. Sengkarut begitu memang jarang muncul secara terbuka, tapi percakapannya bisa lebih gencar tinimbang obrolan di group WhatsApp bahas pembagian warisan.
Ketegangan ini biasanya terlihat ketika partai mulai menyusun Daftar Caleg Sementara (DCS). Penentuan nomor urut bukan lagi sekadar masalah administratif, juga hasil dari proses tawar-menawar antara berbagai kepentingan internal. Kandidat senior di partai, tokoh dengan modal finansial kuat, dan figur berbasis massa teruji, biasanya memiliki posisi tawar lebih tinggi. Sebaliknya, kader baru acapkali harus berjuang lebih keras demi memperoleh ruang dalam daftar tersebut.
Kondisi ini kian bikin elite “sakit kepala” dengan adanya kewajiban kuota keterwakilan perempuan. Secara normatif aturan ini penting untuk memperkuat partisipasi politik perempuan. Namun, kuota tersebut kadang “diakal-akali” secara pragmatis oleh elite partai. Jangan heran kandidat perempuan yang diajukan hanya bentuk lain dari strategi mempertahankan pengaruh politik keluarga atau faksi tertentu.
Dalam beberapa kasus, kader perempuan diposisikan sebagai bagian dari strategi “politik rumah tangga”. Mereka muncul sebagai kandidat ketika pasangan atau kerabat laki-lakinya tidak memperoleh peluang dicalonkan. Praktik semacam ini memperlihatkan bagaimana patronase politik sering kali berkelindan dengan jaringan keluarga dalam struktur partai. Dan, politik elektoral nyaris selalu berkaitan dengan relasi kekuasaan yang bersifat personal.
Ketika peluang di dalam partai semakin sempit, sebagian kader yang bernafsu ke legislatif bukan mustahil mencari alternatif kendaraan politik lain. Komunikasi informal antarpartai biasanya meningkat menjelang penetapan daftar calon legislatif. Bagi yang merasa tersisih di rumah sendiri, bisa saja coba “mengetuk pintu rumah tetangga”. Fenomena migrasi elite seperti ini sudah bagian dari dinamika politik elektoral di banyak daerah.
Namun, di balik riuhnya potensi “pindah rumah” ini, terselip debat lebih luas soal keseimbangan antara jumlah penduduk dan karakter geografis. Selama ini distribusi kursi legislatif di Indonesia cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa, seiring besarnya jumlah penduduk di kawasan tersebut. Sementara wilayah dengan populasi kecil tetapi memiliki cakupan geografis luas, menghadapi tantangan berbeda dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah.
Tengok saja Papua; wilayahnya tiga setengah kali luas Pulau Jawa, tapi jumlah representasi politiknya jauh lebih kecil. Kondisi ini memunculkan perdebatan apakah distribusi kursi seharusnya hanya didasarkan pada jumlah penduduk semata. Di wilayah dengan geografis luas, keterbatasan jumlah wakil rakyat dapat menyulitkan proses penyerapan aspirasi masyarakat. Karena itu muncul gagasan mencari keseimbangan antara faktor populasi dan luas wilayah dalam sistem representasi politik.
Pada akhirnya, perubahan dapil bukan sekadar soal angka dalam simulasi KPU. Ia bisa menjelma menjadi pergeseran konfigurasi kekuasaan sekaligus ujian bagi soliditas internal partai. Dalam situasi seperti ini, pertarungan sebenarnya sering dimulai jauh sebelum hari pencoblosan tiba. Dan, seperti di lantai disko ketika lampu tiba-tiba dinyalakan terang, semua orang akhirnya sadar bahwa ruang kekuasaan memang tidak pernah cukup luas untuk semua yang sejak awal merasa berhak ikut bergoyang. Gus Hendra
