Bupati Mahayastra Saksi Perdamaian Konflik Adat Jero Kuta Pejeng, Kedua Pihak Dinilai Berjiwa Besar

  • Whatsapp
BUPATI Gianyar, Made Mahayastra, menyaksikan perdamaian antara prajuru dengan 70 warga Desa Adat Jero Kuta Pejeng. Foto: adi

GIANYAR – Setelah bergulir cukup lama, permasalahan pensertifikatan tanah melalui Program PTSL di Desa Adat Jero Kuta, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring akhirnya benar-benar berujung damai. Kedua belah pihak menandatangani kesepakatan perdamaian di taman halaman belakang kantor Bupati Gianyar, Jumat, (22/10/2021).

Penandatanganan kesepakatan damai itu disaksikan Bupati Gianyar, I Made Mahayastra; Ketua DPRD Gianyar, I Wayan Tagel Winarta; Kapolres Gianyar, AKBP I Made Bayu Sutha Sartana; Dandim 1616/Gianyar, Letkol Inf. Hendra Cipta; dan Sekda Gianyar, I Made Gede Wisnu Wijaya.

Bacaan Lainnya

Poin kesepakatan perdamaian itu yakni, pertama, kedua pihak sepakat tanah sikut satak disertifikatkan atas nama Desa Adat Jero Kuta Pejeng. Kedua, kedua pihak sepakat membatalkan sertifikat tanah teba yang menjadi objek sengketa, sehingga status tanah tersebut kembali seperti semula tidak bersertifikat (dinolkan).

Ketiga, jika ada warga yang ingin mengajukan sertifikat atas tanah dalam poin dua, sepanjang memiliki bukti-bukti kepemilikan alas hak yang jelas dan sah, maka prajuru adat maupun prajuru dinas (Perbekel dan kelian dinas/kaur kewilayahan) tidak boleh menghalangi. Pun wajib memberi pelayanan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat, Bupati Gianyar akan mengawal proses pensertifikatan yang dimaksud dalam poin tiga, sehingga tahapan pensertifikatan berjalan sesuai ketentuan. Kelima, dengan adanya kesepakatan poin satu dan dua, pihak I bersedia mencabut laporan/pengaduan perihal pemalsuan surat yang dibuat tanggal 21 Oktober 2020 dengan terlapor pihak II, sehingga proses hukum bisa dihentikan.

Baca juga :  Bali Tambah 91 Kasus Positif Covid-19, Bangli dan Jembrana Nihil

Keenam, pihak II bersedia mencabut sanksi adat yang dijatuhkan kepada pihak I tanggal 10 Oktober 2021. Dengan dicabutnya sanksi adat, maka status krama yang dikenakan sanksi kembali seperti semula tanpa dikenakan penanjung batu dan panyangaskara.

Ketujuh, surat perdamaian itu dapat digunakan sebagai dasar permohonan pencabutan laporan polisi dan pengaduan di Polres Gianyar, permohonan pembatalan sertifikat di BPN Gianyar, dan pencabutan semua sanksi adat yang dikeluarkan pihak II. Terakhir, para pihak berjanji menaati semua kesepakatan ini, dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum jika melanggar.

Bupati Mahayastra pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada warga Desa Adat Jero Kuta, karena berkorban untuk Gianyar dan khususnya untuk Desa Pejeng.

“Hari ini adalah kemenangan kita semua, hari yang sangat luar biasa. Semua di sini berkorban untuk Gianyar, mengalah secara pikiran, material, waktu, tenaga, emosi. Semua hanya satu kata untuk Gianyar dan untuk Pejeng,” serunya.

Dia menambahkan, dalam hal ini tak perlu mencari pembenaran, karena hukum dibuat untuk menyejahterakan rakyat, untuk melindungi rakyat. Penyelesaian masalah dengan cara damai, sebutnya, merupakan cara terhormat dan merupakan bukti kedewasaan.

“Dengan ditandatangani kesepakatan tadi, itu adalah hati kita. Di sanalah tumpahan hati kita, keseriusan kita untuk berkomitmen,” ucapnya.

Menurutnya, penyelesaian masalah dengan cara damai ini akan menjadi percontohan. Sebab, tak menutup kemungkinan permasalahan serupa juga akan terjadi di desa-desa lain di Gianyar maupun luar Gianyar.

Baca juga :  Jargon “CGT” di Balik Target 92,5 Persen Giriasa

“Ciri orang besar adalah orang yang bisa memaafkan orang. Orang yang besar bisa mengoreksi dirinya, dan itu sudah kita lakukan. Kita semua ini adalah orang besar,” pungkasnya disambut aplaus warga. adi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.