MATARAM – Tidak optimalnya tata pengelolaan APBD Pemprov, terus menjadi kritik para anggota DPRD NTB. Sebelumnya, Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (BPNR) DPRD NTB menyebut tiga tahun pemerintahan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah terdapat 14 item objek penerimaan daerah yang turun. Kini, giliran Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD menilai program Gubernur jauh melenceng dari RPJMD, dan berakibat menguras banyak anggaran daerah.
Ketua Fraksi PPP DPRD NTB, Muhamad Akri, mengatakan, banyaknya program yang keluar dari RPJMD selama ini berdampak kepada utang Pemprov NTB yang setiap tahun tidak bisa dikendalikan. Menurut dia, rincian beban utang Pemprov mencapai total Rp685 miliar sangat besar, yang sejak tahun 2020 belum dibayarkan hingga kini.
“Penumpukan utang beban yang tidak terbayarkan sejak tahun 2020 hingga kini. Itu artinya jajaran Pemprov terus melakukan praktik gali lubang tutup lubang tanpa ada ujungnya. Ini yang kita sayangkan, sistem keuangan pengendalian sangat buruk dilakukan selama ini,” tuding Akri, Kamis (23/6/2022).
Menurut dia, pola sistem keuangan daerah yang masih sama tanpa ada inovasi, jelas menjadi pemicu utang yang menjadi beban daerah terus menumpuk tiap tahun. Menimbang kondisi itu, saat sidang paripurna beberapa hari lalu, fraksinya dan sejumlah fraksi lainnya perlu mengingatkan Pemprov agar mulai mawas diri untuk melakukan perbaikan internal. Terutamanya di OPD pengelola keuangan daerah.
“Jangan sampai kesan tidak ingin keluar dari zona keuangan daerah yang amburadul, tata kelolanya terus dipertahankan. Ingat, inovasi keuangan daerah harus dilakukan jika ingin APBD bisa sehat ke depan,” lugasnya menandaskan. rul
