POSMERDEKA.COM, DENPASAR – DPRD Bali menyampaikan catatan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025, dalam rapat paripurna, Jumat (24/4/2026). Koordinator Pembahasan LKPJ, Gede Kusuma Putra, memaparkan sejumlah poin krusial yang menjadi perhatian legislatif. Salah satu yang paling disorot dalam rapat dipimpin Ketua DPRD Dewa Made Mahayadnya itu, adalah kenaikan prevalensi stunting di tengah membaiknya indikator ekonomi makro.
Kusuma Putra menguraikan, Dewan menemukan adanya kenaikan prevalensi stunting dari 6,5% pada tahun 2024 menjadi 7,2% di tahun 2025. Kondisi ini dinilai paradoks dan aneh, karena indikator pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM) Bali justru menunjukkan tren positif. Kusuma Putra mempertanyakan efektivitas sinkronisasi data dan program di lapangan.
“Perlu ditelusuri dengan seksama kenapa prevalensi stunting tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 2024. Apakah ini tidak merupakan sebuah paradoks?” serunya dalam rapat yang dihadiri Wakil Gubernur Nyoman Giri Prasta tersebut. Dia juga mengingatkan peningkatan ini tetap harus diwaspadai, meskipun angka di Bali masih jauh di bawah rata-rata nasional.
Selain masalah kesehatan, DPRD Bali turut memberi perhatian serius pada sektor investasi dan penguatan ekonomi lokal. Dewan mendorong adanya peningkatan investasi yang difokuskan pada sektor industri pengolahan hasil pertanian. Hal ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah pada produk primer dan sekunder daerah.
Secara spesifik, legislatif mengusulkan agar Lembaga Perkreditan Desa (LPD) diberi ruang untuk berperan lebih besar dalam pembangunan skala besar. Tim ahli diminta berkoordinasi dengan Bank BPD Bali untuk mengkaji regulasi yang memungkinkan LPD terlibat sebagai pemegang saham. Langkah ini dipandang sebagai bentuk penguatan modal berbasis kearifan lokal.
“LPD yang memenuhi kriteria tertentu didorong untuk menjadi shareholders di Bank BPD atau mungkin ambil bagian untuk investasi di kawasan PKB (Pusat Kebudayaan Bali),” jelasnya. Pemanfaatan potensi investasi di kawasan PKB Klungkung ini dianggap strategis bagi masa depan ekonomi desa adat.
Terkait isu lingkungan, DPRD Bali mencermati persoalan sampah yang masih menjadi perbincangan hangat di media sosial. Dewan menyarankan agar persoalan sampah dan kebersihan lingkungan mulai dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan usia dini hingga sekolah dasar. Upaya ini diharap mampu membentuk karakter peduli lingkungan sejak kecil.
Dalam dokumen tersebut, Dewan juga menyinggung pemberlakuan Perda Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengendalian alih fungsi lahan. Pemerintah diminta mengkaji regulasi baru mengenai ketinggian bangunan di zona tertentu, sepanjang tidak mencederai radius kesucian. Hal ini bertujuan menyeimbangkan kebutuhan lahan dengan kelestarian tata ruang Bali.
Di sektor pendapatan, realisasi APBD tahun 2025 (unaudited) menunjukkan capaian yang sangat positif dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menembus 109,77% dari target. Total pendapatan daerah mencapai lebih dari Rp7 triliun. Surplus anggaran ini diharap dapat dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan yang masih rusak di berbagai kabupaten/kota.
Menutup penyampaiannya, Dewan mengingatkan Gubernur untuk segera menyelesaikan catatan rekomendasi tahun 2024 yang belum tuntas. “Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga harus diperkuat dalam pengawasan Perda Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali,” lugasnya memungkasi. hen
