Menepis Stigma, Menjalin Percaya, Tantangan Sanjaya Usai Pilkada

  • Whatsapp
Gus Hendra
Gus Hendra

MEMBACA berita Panji Astika menelepon Komang Sanjaya, rival Pilkada Tabanan 2020 usai penghitungan suara sementara menyatakan kemenangan Jaya-Wira, terbersit di pikiran mungkin inilah awal Tabanan era baru yang didengung-dengungkan Sanjaya saat kampanye. Sikap elit politik yang legowo seperti Panji memberi ucapan selamat itu menarik, sekurang-kurangnya dapat meredakan tensi di bawah. Dan, yang tidak kalah menarik adalah meneropong apa tantangan Sanjaya usai pilkada ini.

Pertama, signifikansi rekonsiliasi internal. Adanya 4 calon Bupati dan 11 calon Wakil Bupati yang diajukan ke DPP PDIP menandakan tingginya dinamika internal di DPC PDIP Tabanan. Belum lagi ditambah bumbu isu ingin tetap bercokolnya trah Adi Wiryatama melalui anaknya, Made Dedy Pratama, yang maju sebagai calon Wakil Bupati. Munculnya nama Dedy seakan penanda Sanjaya dalam posisi “tidak merdeka”, karena mesti mengakomodir adik Bupati Tabanan, Putu Wiryastuti, yang juga atasannya di Pemkab Tabanan itu.

Bacaan Lainnya

Meski banyak nama dikirim ke DPP itu menunjukkan suasana demokratis, pada saat yang sama memperlihatkan kesulitan Sanjaya selaku Ketua DPC PDIP Tabanan mengendalikan organisasi. Dia harus berdamai dengan keadaan, karena kontrolnya tidak mutlak menakhodai partai. Selain kubu Adi Wiryatama, ada juga kubu Ketut “Boping” Suryadi yang arah sikapnya wajib dipertimbangkan. Jika keduanya mbalelo, bisa terjadi turbulensi internal yang dapat dikapitalisasi lawan.

Baca juga :  Tawaran Buah, Tepikan Kesan Politik Tak Ramah

Sebagai pembanding, DPC PDIP Badung di bawah kendali Giri Prasta hanya mengirim satu paket ke DPP yakni Giri Prasta-Suiasa meski ada gejolak di internal. Giri berani tegas karena, selain memiliki modal ekonomi dan modal sosial, juga modal simbolik sebagai Bupati Badung dalam mengelola kekuasaannya. Giri punya kuasa mengelola bansos dan dana hibah yang difasilitasi DPRD Badung, dan berwenang menentukan pencalegan kader.

Kedua, Sanjaya mesti mampu menjadi diri sendiri, lepas dari bayang-bayang pihak lain, kecuali Megawati Soekarnoputri atau Prananda Prabowo sebagai patronnya. Konsekuensinya, tidak ada alasan visi-misi dalam kampanye tidak terwujud. Kritik dan serangan dari kubu Panji-Budi saat debat misalnya, layak dimasukkan dalam program kerja prioritas untuk 100 hari ke depan. Ini juga sebagai bagian dari politik akomodatif kepada rival.

Jika dapat membuktikan 2,5 tahun pertama kinerjanya setara dengan lima tahun pemerintahan Eka Wiryastuti, jalan lapang terbuka untuknya ke periode kedua tanpa rintangan internal dan eksternal. Namun, bila tidak lebih baik, atau malah memburuk, berarti mengundang stigma bahwa “begitulah Tabanan kalau bukan trah Adi Wiryatama memimpin” atau “begitulah Tabanan jika PDIP yang berkuasa”.

Infrastruktur jalan yang di sejumlah titik mengalami kerusakan, dan ini jadi isu abadi dari pilkada ke pilkada, seeloknya nyata selesai di era Sanjaya kelak. Tidak ada lagi alasan itu jalan provinsi, itu jalan nasional. Andai itu dipakai alasan, sama saja bunuh diri politik.  Sebab, isu utama semua paslon PDIP di Bali adalah jargon “satu jalur”, yang mengandaikan mudahnya koordinasi dan lobi pemerintah kabupaten ke provinsi dan pusat. Gubernur Koster dalam sejumlah hal mampu membuktikan efektivitas “satu jalur” dengan pemerintah pusat, antara lain melalui pembangunan pelabuhan Segitiga Emas.

Baca juga :  Bawaslu Bangli Patroli Cegah Politik Uang di Masa Tenang

Ketiga, merangkul eksternal, sekaligus membuktikan diri mampu menjadi pemimpin berkeadilan untuk masyarakat Tabanan. Harapan, lebih tepatnya tuntutan, menjadi Bupati Tabanan seutuhnya, bukan Bupatinya PDIP, menjadi isu yang gencar digaungkan seteru saat kampanye. Ini penting diakomodir untuk menjalin rasa percaya di semua pihak. Merangkul eksternal juga bagian dari strategi memelihara keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif.

Untuk komparasi, kita lihat bagaimana pontang-pantingnya Presiden Jokowi menghadapi manuver PDIP di parlemen, ketika banyak penggiat LSM dan kelompok masyarakat menolak pencalonan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri awal 2015. Gertakan dan kekesalan Fraksi PDIP DPR RI sebagai partai yang mendukung dan menjagokan BG, dihadapi Jokowi, yang justru didukung PDIP, secara simbolik dengan merangkul Prabowo Subianto sebagai mantan seteru di Pilpres 2014. Pengalaman itu membuktikan taktik merangkul seteru penting, karena politik itu dinamis, dan sekutu mudah tergelincir jadi seteru ketika kepentingan berbeda. Idealnya, ketika menerjemahkan balance of power, agar yang lebih diuntungkan adalah rakyat Tabanan, bukan semata-mata Sanjaya dan kelompoknya.

Usai Pilkada Tabanan ini, sementara belum terlihat ada hal lain yang kemungkinan mengusik keutuhan partai. Paling tidak belum tampil sebagai ancaman. Justru karena itu juga, kondisi Tabanan sangat sangat menantang dipulihkan dengan ramuan kebijakan Sanjaya kelak sebagai Bupati pada masa dirundung pandemi. Gus Hendra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.