POSMERDEKA.COM, DENPASAR – PT Bank Pembangunan Daerah Bali (Bank BPD Bali) berhasil mempertahankan tren kinerja keuangan yang positif dan solid pada Triwulan II, disaat bersamaan Bank BPD Bali juga menorehkan sejarah baru (milestone) dengan naik kelas masuk ke dalam jajaran Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2. Keberhasilan ini dicapai setelah modal inti bank berhasil menembus angka di atas Rp6 triliun, dimana modal inti Bank BPD Bali saat ini mencapai Rp6,064 triliun memenuhi ketentuan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini selaras dengan arah kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penguatan struktur permodalan sebagaimana tertuang dalam Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah 2024-2027.
Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma, S.H.,M.H., menyampaikan bahwa kenaikan kelas menjadi KBMI 2 ini didorong oleh penguatan permodalan yang konsisten dari setoran modal Pemerintah Daerah selaku pemegang saham hingga mencapai Rp3,63 triliun pada Juni 2026. Naik kelasnya Bank BPD Bali tidak hanya dimaknai sebagai penguatan struktur permodalan yang akan memperluas ruang ekspansi dan peningkatan kapasitas layanan tetapi juga mempertegas komitmen untuk terus bertranformasi menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang semakin tangguh, inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
Dari sisi kinerja, sepanjang paruh pertama tahun 2026, Bank BPD Bali berhasil telah mencatatkan indikator keuangan yang impresif, dimana aset bank telah mencapai Rp42,74 triliun atau mengalami peningkatan mencapai 5,75 persen secara tahunan (yoy) dibandingkan dengan Juni 2025 sebesar Rp40,41 triliun. Dari sisi pendanaan, Bank BPD Bali telah berhasil menghimpun dana dengan total capaian sebesar Rp35,05 triliun atau meningkat sebesar 3,88 persen dibandingkan pada Juni 2025 sebesar Rp33,74 triliun dimana pendanaan Bank masih didominasi oleh porsi dana murah (CASA) yang mencapai 65,31 persen dari total portofolio dana pihak ketiga.
Pertumbuhan positif dana pihak ketiga didorong oleh keberhasilan transformasi digital melalui penguatan kanal e-banking dan penguatan ekosistem melalui integrasi pembayaran dengan berbagai fasilitas layanan masyarakat seperti Rumah Sakit, Daerah Tujuan Wisata (DTW), hingga berbagai Institusi Pendidikan yang berfokus pada kemudahan akses, keamanan, dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi.
Melalui inovasi layanan digital, Bank BPD Bali juga melakukan penguatan aspek Teknologi Informasi (TI), pengelolaan security dan keamanan siber serta data privacy yang terus ditingkatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh inovasi layanan di Bank BPD Bali memiliki tingkat keamanan yang baik, seperti pengembangan BPD Bali Mobile, QRIS Tuntas Bank BPD Bali, QRIS Mobile NFC, pengembangan KKI online payment, termasuk juga QRIS Crossborder ke berbagai negara (Thailand, Malaysia, Singapura dan Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan). Saat ini Bank BPD Bali masih dalam proses perluasan pengembangan fitur QRIS Tap NFC Single Tap dan Double Tap pada aplikasi BPD Bali Mobile, serta pengembangan API QRIS Tap untuk memperluas akseptansi layanan QRIS Tap Bank BPD Bali dengan mitra bank.
Pada fungsi intermediasi, hingga akhir triwulan II-2026, Bank BPD Bali berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp25,85 triliun, atau tumbuh sebesar 7,08 persen. Kualitas aset tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) yang rendah di level 0,94 persen dan NPL Nett sebesar 0,03 persen, mencerminkan penerapan manajemen risiko yang prudent. Pembiayaan perseroan menempatkan sektor produktif dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai prioritas utama.
Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Juni 2026 tercatat sebesar Rp1,17 triliun, 64,55 persen menuju target akhir tahun sebesar Rp1,8 triliun. Secara keseluruhan, agregat penyaluran KUR Bank BPD Bali telah menyentuh Rp11,45 triliun. Penyaluran ini didominasi pembiayaan untuk UMKM dengan pendekatan inklusif, 73,31 persen dialokasikan kepada debitur baru. Pembiayaan juga diarahkan ke sektor-sektor prioritas yang mendukung kemandirian lokal, seperti sektor pertanian, kelautan serta industri perajin di wilayah Bali. Langkah strategis penyaluran pembiayaan tersebut sejalan dengan visi pembangunan ekonomi yang berpusat pada Ekonomi Kerthi Bali, yang bertujuan mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang harmonis dengan alam, budaya, dan kearifan lokal. Visi ini dijalankan perseroan melalui dukungan terhadap dua misi utama untuk mentransformasikan struktur ekonomi Bali. Pertama, transformasi melalui Ekonomi Kerthi Bali dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif lewat pengembangan pusat-pusat perekonomian baru yang disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah kabupaten/kota di Bali. Kedua, mendorong ketahanan ekonomi berbasis kearifan lokal dengan mengembangkan sektor unggulan berdaya saing tinggi guna mengurangi ketergantungan pada pariwisata massal dan menciptakan ekonomi yang lebih tangguh terhadap guncangan eksternal.
Dalam mendukung program pemerintah untuk sektor perumahan, Bank BPD Bali sampai dengan TW II telah menyalurkan Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp135,27 miliar dari pagu tahun 2026 sebesar Rp234 miliar. Untuk mendukung penguatan UMKM naik kelas, Bank BPD Bali juga menyiapkan produk KUSUMA (Kredit Usaha untuk Sejahtera, Unggul dan Maju), dimana sampai dengan Triwulan II tahun 2026 telah terealisasikan sebesar Rp1,72 triliun dengan outstanding sebesar Rp1,40 triliun.
Guna memastikan sentuhan literasi menyentuh ekonomi pedesaan, Bank BPD Bali juga menerapkan pendekatan kluster dan menjalin sinergi erat dengan kelembagaan lokal. Bank BPD Bali menggandeng Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di berbagai Desa Adat, Koperasi serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berperan sebagai mitra penyalur sekaligus pembeli siaga (offtaker) bagi hasil produksi masyarakat.
Efektivitas dari fungsi intermediasi dan strategi efisiensi yang telah dilakukan, Bank BPD Bali berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp755,75 miliar atau meningkat sebesar 17,67 persen dibandingkan periode yang sama pada Juni 2025 sebesar Rp642,28 miliar. Rasio keuangan juga terjaga dengan baik, dimana Rasio KPMM/CAR sebesar 30,99 persen, ROA sebesar 4,22 persen, ROE sebesar 26,39 persen, NIM sebesar 5,89 persen, NPL Gross sebesar 0,94 persen, dan BOPO sebesar 58,86 persen.
Selanjutnya sebagai wujud nyata komitmen dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG (Good Corporate Governance), Bank BPD Bali telah menerima Sertifikat Rekognisi Penerapan Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000:2018 dengan predikat “Baik/Matang” (Good/Mature Level) yang diserahkan langsung oleh oleh Chairman PT Leadership Nasional Asia (LNA) di Kantor Pusat Bank BPD Bali pada Jumat, 19 Juni 2026.
Secara industri, penerapan standar ISO 31000 memberikan kerangka kerja sistematis bagi institusi perbankan untuk memitigasi potensi risiko secara proaktif—mulai dari risiko kredit, operasional, hingga risiko siber. Bagi nasabah dan pemangku kepentingan, sertifikasi ini menjadi jaminan ketahanan tinggi bank terhadap fluktuasi ekonomi yang berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan, ekspansi kredit yang lebih sehat, dan inovasi layanan digital yang aman.
Disamping itu, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memahami dan mengelola keuangan secara efektif, Bank BPD Bali secara proaktif menggelar 324 kegiatan edukasi dan literasi keuangan yang menjangkau 22.069 peserta yang berasal dari seluruh lapisan masyarakat melalui inisiatif program “Goes to Banjar”, “Goes to School”, “Goes to Campus”, hingga literasi yang dikhususkan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan.
Untuk memberikan kemudahan akses informasi, Bank BPD Bali menyediakan rincian lengkap mengenai produk dan layanan melalui situs resmi www.bpdbali.co.id. Nasabah juga dapat berinteraksi melalui kanal media sosial resmi di Instagram (bankbpdbali), Facebook (Bank BPD Bali), TikTok (@bpdbaliofficial), X (bpdbaliofficial), serta YouTube (Bank BPD Bali).
Untuk layanan bantuan langsung, masyarakat dapat menghubungi BPD Bali Call 1500-844. Bank BPD Bali merupakan lembaga keuangan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia (BI), dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). nan
