POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Dinamika cukup hangat tersaji pada rapat paripurna internal DPRD Bali, Senin (20/7/2026) yang dipimpin Ketua DPRD Dewa Made Mahayadnya, terutama saat membahas rekomendasi DPRD Bali kepada eksekutif. Silang pendapat terjadi di sejumlah persoalan, dua di antaranya terkait rencana pembahasan perubahan batas maksimal ketinggian bangunan, dan fasilitasi dana hibah oleh anggota DPRD.
Awalnya Koordinator Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Gede Kusuma Putra, memaparkan kondisi Pemprov Bali. Lengkap dengan data capaian dan indikator ekonomi makro, serta draf rekomendasi yang akan disampaikan.
Dalam sesi diskusi, Ketua Fraksi Gerindra-PSI, menyoroti target pendapatan daerah yang dinilai “terlalu cari aman”, tidak dipasang lebih optimal. Harja juga mendesak perlindungan terhadap tata ruang khas Bali. Menurutnya, legislatif jangan sampai dininabobokan oleh angka-angka dari eksekutif yang sekadar “membuat senang”. “Contohnya, jika ada 7 juta kunjungan wisatawan mancanegara, secara sederhana potensi Pungutan Wisatawan Asing (PWA) bisa mencapai Rp1 triliun. Ini kan nggak, sengaja dipasang di bawah itu,” tudingnya.
Harja mengkritik pemanfaatan aset Pemprov Bali yang terbengkalai, dan kemudahan pemindahtanganan aset untuk lembaga vertikal. Pada saat yang sama, kini legislatif justru minta agar ada upaya komunikasi ke pemerintah pusat agar aset-aset pusat yang terbengkalai di Bali gegara krisis tahun 2008, bisa dimanfaatkan penuh untuk kepentingan Pemprov Bali.
Soal ketinggian bangunan, Harja mengingatkan, Bali memiliki keunikan yang berbeda dari daerah lain. Jika ketentuan tinggi bangunan dilepas, Bali akan kehilangan nilai niskala-nya. “Jangan sampai di belakang (rencana mengubah aturan ketinggian bangunan ini) ada kepentingan swasta. Lebih baik maksimalkan yang ada dan lebih berpikir untuk tidak mengubah ketentuan ketinggian bangunan di Bali,” tegasnya.
Anggota Fraksi Gerindra-PSI, Kadek Diana, mengkritik keras kebijakan eksekutif yang dinilai merugikan marwah Dewan. Terutama terkait pemotongan anggaran reses dan ketidakjelasan dana hibah di tengah Silpa yang mencapai ratusan miliar. Dia menilai ada paradoks antara Silpa dengan Surat Edaran Gubernur terkait efisiensi. Di satu sisi Silpa tercatat besar, di sisi lain hak Dewan justru dipotong. Salah satunya reses dari 150 menjadi 125.
“Saya sayangkan sikap Dewan yang terkesan mengemis ke eksekutif terkait komitmen anggaran. Padahal, APBD dan kunjungan wisman sedang naik. Mestinya kita menagih komitmen Gubernur soal peningkatan hibah, dan mengingatkan agar jangan sampai ada kemunduran. Zaman Gubernur Pak Mangku kita bisa dapat besar, sekarang terus turun,” ketus mantan Ketua Fraksi PDIP itu.
Diana menyindir koleganya agar jangan cuma gagah-gagahan jadi Dewan, apalagi di bagian Banggar, kalau tidak bisa mengurus diri sendiri. Jaga marwah Dewan di mata masyarakat. “Dulu ketika saya jadi Ketua Fraksi di PDIP, sempat disuruh menolkan hibah oleh Pak Gubernur karena ada kendala psikologis, padahal kemampuan APBD naik. Heran saya, urusan hibah, reses, dan hotel ini malah tambah merana,” ungkapnya blak-blakan, disambut tepuk tangan para legislator yang hadir.
Menyinggung soal ketinggian bangunan, dia menilai masalah ini tidak akan selesai sepanjang belum ada kesepakatan dengan tokoh agama. Meski tidak semua zona harus berubah mengikuti perkembangan zaman, dia sepakat zona tertentu—seperti di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) BTID—perlu dipertimbangkan ada keringanan. “Jadi, agar lahan kita tidak cepat habis karena pembangunan,” sarannya. hen
