Konflik Pasar Umum Gianyar, Fraksi PDIP Ajak Semua Akhiri Polemik

  • Whatsapp
KETUA Fraksi PDIP DPRD Gianyar, Ketut Sudarsana. Foto: adi
KETUA Fraksi PDIP DPRD Gianyar, Ketut Sudarsana. Foto: adi

GIANYAR – Persoalan tanah Pasar Umum Gianyar yang menjadi polemik di media massa, membuat Fraksi PDIP DPRD Gianyar mengambil sikap.

Ketua Fraksi PDIP, Ketut Sudarsana, menyebut tak ada lagi yang mesti dimediasi. Sebab, sebelum revitalisasi, ada pertemuan dan beberapa kali mediasi yang berujung kesepakatan Desa Adat Gianyar tetap mengelola pasar senggol, parkir, dan diberi tujuh kios. 

Bacaan Lainnya

“Mulai terbaca seolah ini masuk ranah politik. Makanya kami ambil sikap,” serunya tanpa merinci alasan mengapa menyebut polemik itu masuk ranah politik.

Menurutnya, sebelum Bupati Made Mahayastra merevitalisasi Pasar Gianyar, ada mediasi dengan Desa Adat Gianyar dan Bappeda. Ujung-ujungnya diselesaikan lewat pertemuan di kantor Bupati, dan Desa Adat Gianyar dipimpin Bendesa. 

Sudarsana menegaskan, saat itu muncul permintaan Desa Adat mengelola Pasar Umum Gianyar. Namun, permintaan tersebut tidak dikabulkan, karena kendala peraturan perundang-undangan. Makanya yang disepakati adalah pengelolaan pasar senggol dilanjutkan, parkir dilanjutkan, dan yang paling penting adalah Desa Adat Gianyar diberikan tujuh kios. 

Terkait tanah, ucapnya, Pemkab Gianyar menguasai tanah tersebut lebih dari 60 tahun. Lagi pula ada penandatanganan sporadis sebagai dasar permohonan hak guna pakai. “Tanah itu dikuasai lebih dari 60 tahun, apanya mau dimediasi? Kalau Pemkab membangun dengan nilai investasi Rp250 miliar, pasti pertimbangan hukumnya matang sekali, pasti semua sudah dikoordinasikan,” ujarnya. 

Baca juga :  Indonesia-Iran Berbagi Pengalaman Praktik Implementasi Kota Layak Anak

Politisi asal Sukawati ini berkata, yang namanya aset daerah statusnya hak guna pakai. Tanah itu tidak ada pemiliknya, sporadis itu mutlak. Makanya BPN memproses tidak ada kendala. “Kalau sekarang bicara mediasi, sertifikat kan tanah, tanah siapa? Saya takut ini dibawa ke ranah politik,” katanya. 

Pernyataan senada diungkapkan Ketua Fraksi Indonesia Raya DPRD Gianyar, Ngakan Ketut Putra. Menurutnya, apa yang disampaikan Fraksi PDIP sangat tepat. Menurutnya bisa saja Bupati meninjau ulang kesepakatan dengan Desa Adat Gianyar itu.

Namun, dia yakin Bupati tidak akan gegabah mengambil keputusan itu. Satu-satunya jalan kalau tidak puas adalah menggugat saja ke pengadilan, tetapi harus atas persetujuan krama Desa Adat Gianyar. Putra selaku krama Gianyar memberikan apresiasi kepada Bupati Made Mahayastra. “Satu- satunya Bupati yang berani melakukan terobosan ini,” tandasnya. adi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.