POSMERDEKA.COM, BANGLI – Proyek infrastruktur jalan di Kabupaten Bangli terancam gagal tender, setelah tiga paket rekonstruksi jalan yang tayang di sistem e-processing dan dua kali perpanjangan tayang, tidak ada peminatnya. Ketidakpastian harga BBM yang dikhawatirkan akan turut mengakibatkan kenaikan berbagai bahan material, itulah masalahnya.
Terkait kondisi tersebut, Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, menyebut ketika harga naik saat proses pelaksanaan tender, bisa segera disesuaikan atau dikaji kembali. “Kita sesuaikan saja anggaranya dengan harga yang ada. Gerak cepat kuncinya, karena biasanya itu yang bikin lambat,” ujar Suastika, Minggu (26/4/2026).
Lebih lanjut Suastikan menekankan, jangan sampai karena kenaikan harga BBM, proyek pembangunan daerah tidak jalan. Yang jadi korbannya masyarakat. Dia mencontohkan kalau sudah dipasang anggaran Rp1 miliar, cukupkan 1 miliar dengan harga menyesuaikan.
“Misalnya untuk perbaikan jalan 1 km, sedapat mungkin diselesaikan sesuai anggaran yang ada. Sisanya bisa dilanjutkan berikutnya,” saran politisi PDIP itu.
Dengan kata lain, sambungnya, tinggal disesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia dan kenaikan harga yang terjadi. Yang penting proyeknya jalan. Dia menekankan wajib jalan itu, karena menggunakan Perda APBD. “Sebab, ketika Perda tidak dijalankan, maka investasi bisa ragu datang ke Bangli. Kok peraturan tidak dijalankan?” paparnya.
Dalam hal ini, ulasnya, karena Perda APBD merupakan sebuah aturan, maka DPRD ingin menunjukkan ke publik bahwa Bangli konsisten menjalankan peraturan ini. Suastika menyatakan tidak ada alasan untuk tidak jalan, tinggal dikaji ulang saja. Alasannya, proyek pemerintah itu salah satu penggerak perekonomian.
“Saat mengerjakan, berapa puluh tenaga kerja yang digunakan? Ini juga sebagai penunjang PDRB Kabupaten Bangli. Setelah selesai, juga akan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai jalur mobilitas perekonomian,” ulasnya menandaskan. gia
