Kadispar Buleleng dan 7 Pejabat Lainnya Dinonaktifkan, Pascaditetapkan Tersangka Kasus Dana PEN

  • Whatsapp
TIM Pidsus Kejari Buleleng mengamankan barang bukti uang terkait dugaan korupsi dana PEN Pariwisata yang dikelola oleh Dispar Buleleng. Foto: ist
TIM Pidsus Kejari Buleleng mengamankan barang bukti uang terkait dugaan korupsi dana PEN Pariwisata yang dikelola oleh Dispar Buleleng. Foto: ist

BULELENG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng telah menetapkan delapan orang tersangka dugaan korupsi penyimpangan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pariwisata yang dikelola Dinas Pariwisata (Dispar) Buleleng. Pascaditetapkan sebagai tersangka, nasib Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Buleleng bersama 7 orang pejabat lainnya di lingkup Dispar Bulelengdinonaktifkansementara status kepegawaiannya.

Hanya saja, Pemkab Buleleng kini masih menunggu surat resmi dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng terkait penetapan tersangka terhadap delapan pejabat di Dispar Buleleng. Surat inilah yang akan dijadikan dasar untuk menonaktifkan mereka sebegai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bacaan Lainnya

Sekda Buleleng, Gede Suyasa, mengatakan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terhadap kedelapan orang PNS ini hanya dinonaktifkan sementara status kepegawaiannya sebelum ada keputusan inkrah (memiliki kekuatan hukum tetap). ‘’Setelah kami menerima informasi penetapan tersangka, Pak Bupati sudah langsung menyampaikan akan menonaktifkan sementara status kepegawaian delapan pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka itu,’’ ungkap Suyasa, Minggu (14/2/2021).

Untuk diketahui, kedelapan orang pejabat Dispar Buleleng yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni berinisial Made SN, Nyoman AW, Putu S, Nyoman S, IGA MA, Kadek W, I Nyoman GG, dan Putu B. Salah satunya adalah Kadispar Buleleng. Mengingat salah satu tersangka adalah pejabat eselon II, lanjut kata Suyasa, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan konsultasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sedangkan tersangka yang eselon IV dan III langsung diganti sementara waktu oleh pejabat lain sebagai pelaksana tugas (Plt).

Baca juga :  Cuaca Buruk, Kapal Penumpang Terbalik di Perairan Sanur

‘’Kami perlu surat resmi penetapan tersangka dari Kejari Buleleng. Surat itu akan kami jadikan dasar mengganti yang bersangkutan dengan pejabat yang lain, sampai nantinya ada keputusan inkrah,’’ ujar Suyasa.

Diakui Suyasa, kendati banyak pejabat di Dispar Buleleng yang kini status kepegawaiannya akan dinonaktifkan sementara, namun itu tidak jadi persoalan. Sebab dari segi jumlah, Pemkab Buleleng memiliki cukup pejabat yang dapat menggantikan posisi kedelapan orang yang kini menyandang status tersangka tersebut.

Jika nanti ada keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) dan menyatakan mereka bersalah, maka secara otomatis mereka diberhentikan tetap sebagai PNS. Artinya, saat ini kedelapan tersangka masih dapat menerima hak-haknya berupa gaji sebagai PNS. ‘’Selama belum ada SK pemberhentian, mereka masih bisa menerima hak-haknya,’’ jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Kejari Buleleng, Putu Gede Astawa, mengatakan, penetapan 8 orang tersangka ini berdasarkan hasil penyidikan tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Buleleng. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat penyimpangan pengelolaan dana PEN Pariwisata mencapai sekitar Rp656 juta. Penyidik menyita uang sebesar Rp377 juta yang tak lain adalah hasil kejahatan korupsi tersebut. “Yang belum kami ambil dari Bali Handara Rp32 juta, Warung Pudak Rp24 juta dan dari agen voucher Rp7 juta. Kami akan segera lakukan penyitaan. Belum lagi ada masalah transport dan percetakan,” ungkap Astawa.

Bergulirnya penanganan dugaan penyimpangan dana PEN Pariwisata yang digeber Kejari Buleleng ini, bermula dari Buleleng mendapat bantuan dana pusat dari program PEN Pariwisata sebesar Rp13 miliar. Dana sebesar itu, 70 persen atau sekitar Rp9 miliar diberikan kepada hotel dan restoran.Dari Rp9 miliar hanya terserap Rp7 miliar dan sisanya sekitar Rp2 miliar dikembalikan ke Kas Negara.

Baca juga :  ITDC Ajak Masyarakat Tidak Terpuruk Melawan Covid-19

Penyaluran dana hibah pariwisata untuk bantuan hotel atau restoran tidak ditemukan adanya indikasi permasalahan.Sementara 30 persen dari total Rp13 miliar atau sekitar Rp4 miliar, diposkan untuk operasional yang dikelola Dispar Buleleng. Dana operasional ini dipakai mendanai kegiatan bimtek, eksplorasi, dan promosi potensi pariwisata Buleleng explore, serta perbaikan sarana dan prasarana tempat wisata.

Dana inilah yang terendus adanya indikasi penyimpangan dengan modus mark-up atau SPJ fiktif. ‘’Kegiatan Buleleng Explore kami duga disalahgunakan oleh Dinas Pariwisata. Selain itu juga kegiatan Bimtek. Dari hasil penyidikan, kami tetapkan delapan tersangka,’’ jelas Astawa.

Program Explore Buleleng adalah kegiatan yang digelar oleh Dispar Buleleng untuk mempromosikan wisata di tengah pandemi Covid-19. Program ini dilaksanakan 4 kali dalam waktu November sampai Desember 2020, dengan mengajak masyarakat melakukan perjalanan wisata selama tiga hari secara gratis.Selama lakukan perjalanan wisata, masyarakat diberikan fasilitas menginap di hotel. Dana inilah yang terindikasi ada mark-up. Selain itu, ada SPJ fiktif dalam kegiatan bimtek.

Dalam penanganan kasus ini, tim penyidik Pidsus Kejari Buleleng menjerat kedelapan tersangka ini dengan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 12e Undang-undang (UU) RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga :  Banjir Setinggi Pinggang Orang Dewasa Rendam Pemukiman di Tabanan

‘’Kami sangat sayangkan terjadi seperti ini. Di Bali, khususunya di Buleleng PAD kan bersumber dari pariwisata, semestinya dana itu kan digunakan untuk meningkatkan pariwisata bukan justru malah disalahgunakan,’’ ucap Astawa.

Sementara itu, Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna, mengaku prihatin atas kasus dugaan penyimpangan pengelolaan dana hibah PEN Pariwisata yang menyeret 8 orang pejabat di Dispar kini sebagai tersangka. Apalagi dana dikorupsi itu adalah untuk program peningkatan ekonomi masyarakat di bidang pariwisata ditengah masa pandemi Covid-19.

‘’Dana PEN itu perjuangan Gubernur ke Pemerintah Pusat sebagai dana stimulus untuk ketahanan ekonomi di bidang pariwisata. Saya sangat sayangkan ini terjadi di Buleleng. Dan ini akan punya pengaruh besar saat pengusulan anggaran stimulus pariwisata,’’ ucap Supriatna, Minggu (14/2/2021).

Supriatna mengungkapkan, hibah dana PEN Pariwisata yang bermasalah ini memang tidak pernah dibahas di Dewan Buleleng. Mengingat, dana ini adalah hibah dari Pemerintah Pusat sehingga tidak masuk dalam pembahasan program yang dibiayai dari APBD Buleleng.

‘’Setahu saya ini adalah program Kementerian Pariwisata, dan tidak masuk dalam program APBD. Kalau bilang tidak tahu, salah, tapi dengar (PEN Pariwisata) pernah, tapi kami tidak membahas di DPRD Buleleng. Apalagi ini bentuknya hibah dari Pemerintah Pusat ke Pemprov Bali, dan Pemprov yang menghibahkan ke Buleleng,’’ kata Supriatna.

Supriatna berharap agar pihak eksekutif dalam mengelola dana penanganan Covid-19 bisa semakin transparan sehingga nanti tidak ditemukan kasus yang serupa. ‘’Pak Presiden kan sudah mengingatkan, dana penanganan Covid-19 ini agar tidak dipakai main-main,’’ tegasnya. rik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.