Bawaslu di Bali Diminta Jadi Lembaga Informatif

  • Whatsapp
KETUA Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, saat rapat pengelolaan dan pelayanan data serta informasi publik yang dilaksanakan Bawaslu Bangli, Rabu (1/12/2021). Aryani berharap jajaran Bawaslu di kabupaten/kota di Bali bisa menjadi lembaga yang informatif. Foto: ist
KETUA Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, saat rapat pengelolaan dan pelayanan data serta informasi publik yang dilaksanakan Bawaslu Bangli, Rabu (1/12/2021). Aryani berharap jajaran Bawaslu di kabupaten/kota di Bali bisa menjadi lembaga yang informatif. Foto: ist

BANGLI – Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, berharap jajaran Bawaslu di kabupaten/kota di Bali bisa menjadi lembaga yang informatif. Sebagai lembaga publik, Bawaslu mesti bisa informatif dalam menyediakan informasi mengenai pengawasan pemilu yang optimal kepada publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID). Pesan tersebut disampaikan dalam rapat pengelolaan dan pelayanan data serta informasi publik yang dilaksanakan Bawaslu Bangli, Rabu (1/12/2021).

Ariyani menguraikan, selain memaksimalkan ketersediaan informasi publik, Bawaslu juga harus proaktif dalam menyosialisasikan bahwa Bawaslu kabupaten/kota memiliki PPID yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. “Masyarakat harus tahu bahwa kita memiliki PPID, sehingga masyarakat tidak kebingungan di mana mencari informasi, terutama terkait pengawasan pemilu,” seru Kordiv SDM Bawaslu Bali itu.

Bacaan Lainnya

Untuk menggapai itu, dia menginstruksi Bawaslu kabupaten/kota bisa berbenah dan terus meningkatkan pelayanan informasi kepada publik. Hal itu harus diwujudkan melalui kerjasama yang dibangun di internal Bawaslu itu  sendiri. Informasi yang disediakan harus lengkap, sehingga butuh dukungan semua divisi; baik pengawasan, SDM maupun hukum.

Setelah itu, sambungnya, daftar informasi yang disediakan di website PPID harus terus dimutakhirkan secara berkala. Dengan demikian masyarakat bisa mendapat informasi secara lengkap, mudah, dan cepat. “Saya berharap dengan maksimalnya pelayanan informasi yang dilakukan, Bawaslu kabupaten/kota juga dapat mengikuti jejak Bawaslu Provinsi Bali yang menyandang predikat sebagai lembaga Informatif,” pintanya memungkasi. gia

Baca juga :  Hadapi Kemungkinan Terburuk Covid-19, Denpasar Rancang Bansos Rp150 Ribu/Hari hingga Bantu Semboko

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.