BANGLI – DPRD Bangli telah menetapkan KUA/PPAS tahun 2021 pada sidang paripurna yang digelar Sabtu (15/8). Dalam pembahasan KUA dan PPAS ini tetap didorong penanganan Covid-19 agar tetap jadi skala prioritas dan harus diselesaikan.
‘’Sebagai dasar untuk menyusun Rancangan APBD Bangli tahun 2021 akhirnya telah ditetapkan oleh pimpinan DPRD Bangli bersama kepala daerah melalui sidang paripurna. Hasilnya, DPRD Bangli hanya mengkritisi rancangan target pendapatan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli yang dinilai terlalu tinggi di tengah kondisi pandemic Covid-19 saat ini,’’ sebut Wakil Ketua DPRD Bangli, Komang Carles, Senin (17/8).
Kata dia, dalam penetapan KUA/PPAS tahun 2021 tersebut sejatinya semua kegiatan OPD terpenuhi. “Hanya target pendapatan yang dirancang Disparbud mendapat koreksi dari teman-teman Badan Anggaran (Bangar),” ucapnya Carles.
Koreksi diberikan kepada Disparbud, lantaran awalnya target PAD dari pariwisata tahun 2021 dirancang sebesar Rp28 miliar. “Hasil dari koreksi teman-teman Banggar target pendapatan dari Disparbud disepakti diturunkan Rp15 miliar. Sehingga kita tetapkan diangka Rp13 miliar,’’ jelasnya.
Menurut Carles, ini berdasarkan asumsi realisasi pendapatan tahun 2020. Ini yang jadi acuan. Dalam hal ini, Disparbud dalam merancang target pendapatan terlalu optimis, seolah-olah tidak dalam kondisi pandemi.
‘’Makanya ini dikoreksi oleh Bangar. Jadi ditetapkan pendapatan Disparbud ditarget hanya Rp13 miliar, menyesuaikan pendapatan tahun ini yang dalam kondisi Covid-19. Itu saja yang mendapat koreksi. Sedangkan OPD penghasil lainnya sudah clear,’’ ungkapnya.
Dengan demikian, secara akumulasi diakui target PAD Bangli tahun 2021 juga akan mengalami penurunan. Hal ini juga mengacu dari realisasi tahun 2020. Dimana, pada tahun 2020 akumulasi target PAD awalnya dirancang Rp165 miliar. Namun setelah terjadi Covid, PAD kita disesuaikan dari Rp165 miliar menjadi Rp100 miliar.
‘’Mengalami penurunan Rp65 miliar karena situasi Covid-19. Sehingga untuk tahun 2021, tetap akan dirancang sekitar Rp 100 miliar,’’ jelasnya.
Lebih lanjut disinggung rencana anggaran untuk kelanjutan penanganan Covid-19 tahun 2021, dalam KUA/PPAS yang dibahas, baru yang sifatnya umum-umum saja. Untuk detailnya, akan terlihat dalam pembahasan rancangan APBD.
Meski demikian, dipastikan dampak pandemic Covid-19, akan tetap mempengaruhi semua sektor. ‘’Penurunan pendapatan secara drastis tetap akan terjadi karena dampak Covid-19 ini. Seluruh pendapatan kita turun. Termasuk transfer pusat maupun provinsi pastinya akan turun karena pendapatan negara maupun provinsi juga mengalami penurunan,’’ jelasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPRD Bangli, I Wayan Diar, usai mengikuti upacara peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI di halaman Kantor Bupati Bangli, Senin kemarin. Kata dia, penetapan KUA/PPAS tahun 2021 telah dilakukan pada sidang paripurna yang digelar Sabtu (15/8).
‘’Dalam pembahasan KUA/PPAS ini kita tetap mendorong terkait penanganan Covid-19 agar tetap jadi skala prioritas dan harus diselesaikan tahun 2021,’’ tegasnya.
Karena itu, program-program yang bisa dianggarkan tentunya yang masuk dalam skala prioritas dimasing-masing OPD. ‘’Namun untuk detailnya, karena masih berupa KUA/PPAS, turunannya nanti pada pembahasan Rancangan APBD,’’ pungkasnya. 028
