Simplifikasi Eksplanasi dan Retrogresi Birokrasi

  • Whatsapp
Gus Hendra
Gus Hendra

HARIAN POS BALI sejak Selasa (16/2/2021) mengangkat berita tentang Penjabat (Pj) Sekda yang “diizinkan” untuk ditunjuk oleh Gubernur Bali, atas instruksi Dirjen Otda Kemendagri, menjadi Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Denpasar dan Plh Bupati Jembrana. Persoalan itu diangkat karena memang tidak lazim, untuk tidak menyebut aneh, seorang birokrat bisa menduduki dua jabatan berstatus sementara atau tidak definitif  di satu sistem pemerintahan.

Terlepas dari “keunikan” tersebut, Pj Sekda Denpasar dan Pj Sekda Jembrana sudah resmi menjabat Plh kepala daerah sejak 17 Februari sampai 26 Februari mendatang. Dan, sejauh ini kondisinya baik-baik saja, dalam artian tidak ada suara penolakan, baik di masyarakat maupun di birokrasi masing-masing, atas penunjukan tersebut. Meski begitu, selain bukan berarti tidak ada persoalan sama sekali, peristiwa ini dapat dimaknai dari perspektif kebijakan publik.  

Bacaan Lainnya

Kebijakan publik, sebagaimana dikatakan Nugroho (2003), adalah sesuatu yang dipilih untuk dikerjakan dan tidak dikerjakan pemerintah. Sementara menurut Hayat mengutip Anderson (2018), kebijakan merupakan perilaku sejumlah pejabat, kelompok maupun institusi pemerintah dalam kegiatan tertentu. “Memilih” dan “ tidak memilih” itu bersifat aktif, dan itu berarti ada intervensi pemerintah kepada tindak-tindakan yang dapat dilakukan di wilayah yang memang dapat diintervensi.

Baca juga :  Haii... Rakyat Bali Disiplinlah!

Bahwa pemerintah dapat melakukan intervensi ini tidak jarang menjadi kekeliruan para pembuat kebijakan, karena membayangkan segala sesuatu dalam kondisi ideal. Segendang sepenarian dengan Surat Edaran Dirjen Otda Kemendagri kepada sejumlah gubernur di Indonesia, yang menginstruksi mengangkat sekda menjadi Plh kepala daerah. Isi surat itu sangat ideal, sama sekali tidak mengandaikan adanya sekda yang berstatus penjabat alias nondefintif. Karena itu, ketika ada Pj sekda, Dirjen Otda memberi arahan kepada pemprov masing-masing untuk tetap menunjuk Pj sekda itu sebagai Plh kepala daerah. Tetap ditunjuknya Pj sekda menjadi Plh kepala daerah itu adalah realitas politik, terlepas apakah kengototan pemerintah pusat itu ada sejatinya memiliki dasar hukum ataukah sebatas kebijakan belaka.

Dalam praktiknya, realitas politik dapat bergeser atau digeser menjadi realitas simbolik, yakni realitas yang dijadikan simbol tentang peristiwa tertentu. Pernyataan Sekda Provinsi Bali, I Dewa Made Indra, bahwa tetap ditunjuknya Pj sekda itu “sesuai arahan Kemendagri” bisa dimaknai sebagai bagaimana kuatnya intervensi pusat kepada Pemprov Bali. Makna lain dari peristiwa ini adalah kecilnya daya tawar Pemprov atas keputusan yang, sepertinya, disadari oleh Pemprov tidak kuat dasar hukumnya. Padahal Pemprov Bali sudah menyimpan skenario jika dua Pj sekda itu, sesuai logika tata pemerintahan, tidak boleh menjadi Plh kepala daerah, dengan menyiapkan pejabat eselon 2 di Pemprov.

Baca juga :  Namanya Pilkada, Pemilihan Kepala Daerah, Bukan Pilkoso, Pemilihan Kotak Kosong!

Berhubung yang membuat SK Plh kepala daerah itu adalah Gubernur, dalam situasi ini Gubernur patut dikasihani, karena pusat tidak memberi eksplanasi atau penjelasan. Kemendagri terkesan melakukan simplifikasi atau menggampangkan persoalan, padahal ini rentan jadi masalah secara ketatanegaraan, sekurang-kurangnya dari sisi legitimasi Plh kepala daerah tersebut di mata jajaran birokrasinya. Bagi yang tidak suka atau merasa peluangnya diserobot, ini dapat menjadi amunisi untuk mendelegitimasi yang bersangkutan.

Memang, Plh kepala daerah dari Pj sekda itu sekadar melaksanakan urusan teknis belaka, tidak boleh membuat kebijakan. Tetapi, bukan berarti tidak ada prosedur birokrasi di ranah kedinasannya selama mengampu jabatan sementara itu. Dengan lain ucap, sulit untuk tidak melihat peristiwa ini sebagai bentuk “suka-suka pemerintah pusat” memberi instruksi ke daerah. Semoga saja tidak ada persoalan, karena yang terlihat marjinal dan paling kena getahnya secara politik adalah Gubernur Bali, bukan Kemendagri.

Harapan lain adalah pengalaman kebijakan pusat ini tidak menjadi preseden pada Pilkada 2024, menimbang penjabat kepala daerah kelak bertugas selama dua tahun. Apa yang terjadi hari ini mesti serius dicermati dan jadi pelajaran untuk pemerintah pusat. Kemendagri wajib mempertimbangkan berapa banyak stok birokrat yang memenuhi kualifikasi untuk ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah tahun itu.

Pada prinsipnya publik yang jeli niscaya berharap simplifikasi menunjuk Pj sekda sebagai Plh kepala daerah, yang tidak ada penjelasan dari Kemendagri itu, tidak terulang kembali. Andai kebijakan tanpa eksplanasi semacam ini terulang kembali dalam versi yang berbeda, atau malah lebih garang, maka itulah sinyal retrograsi (penurunan atau pemburukan) kualitas kebijakan publik di negara kita. Lebih buruk daripada itu adalah mundurnya produk pesta demokrasi kita karena tidak ditunjang cakapnya birokrasi. Gus Hendra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.