Polemik Lahan Sempadan Pantai di Desa Anturan Berakhir

  • Whatsapp
FOTO bersama usai adanya kesepakatan mengakhiri polemik lahan sepada pantai di Desa Anturan. Foto: rik
FOTO bersama usai adanya kesepakatan mengakhiri polemik lahan sepada pantai di Desa Anturan. Foto: rik

BULELENG – Setelah sekian lama, polemik tanah sepadan pantai yang diklaim kepemilikannya dan pemanfaatannya antara dua kubu yakni seorang WNA asal Jerman bernama Ernes Bourt (85) dan Desa Adat Anturan, akhirnya menemukan titik terang. Kedua pihak akhirnya sepakat mengakhiri polemik ini, dengan melakukan pengukuran ulang batas-batas kepemilikan tanah masing-masing.

Dari informasi diterima, polemik ini berawal dari adanya saling klaim pemanfaatan lahan sepada pantai. Sejak itulah polemik lahan sepadan pantai yang juga diklaim oleh Desa Adat Anturan sebagai wewidangan desa adat, berkelanjutan hingga belum mendapat titik temu.

Bacaan Lainnya

Desa adat memasang plang bahwa lahan itu wewidangan Desa Adat Anturan. Bahkan kabarnya, Ernes juga sempat melarang warga beraktivitas di areal tersebut dan melarang nelayan desa setempat menaruh sampan (perahu) di depan kediaman Ernes yang persis menghadap pantai.

Polemik ini akhirnya terselesaikan, pasca-DPC Garda Tipikor Indonesia (GTI) Buleleng, melakukan mediasi kedua belah pihak. Dan terpantau pada Jumat (2/10/2020), anggota DPC GTI Buleleng bersama aparat Desa Anturan dan desa adat turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran awal, yang dihadiri juga Ernes.

‘’Kami telusuri kebenarannya hingga dapat benang merah. Akhirnya ada kesepakatan untuk ukur ulang batas masing-masing. Jadi nanti BPN akan turun mengukur sesuai dengan yang ada. Sepadan pantai itu tanah negara, kalau desa adat mau memanfaatkan bisa memohon ke pemerintah,” ujar Gede Budiasa selaku Ketua DPC GTI Buleleng.

Baca juga :  Dua Warga Bali Positif COVID-19, Satgas Minta Masyarakat tidak ''Meboya''

Klian Desa Adat Anturan, Ketut Mangku, mengatakan, persoalan ini sudah ada kesepakatan. Mangku menegaskan, sepadan pantai itu merupakan wewidangan Desa Adat Anturan. Dengan kesepakatan ini, diharapkan secara bersama-sama bisa memanfaatkan pengelolaan sepadan pantai ini.

‘’Sesuai Perda No. 4 Tahun 2019, desa adat diberikan pengelolaan. Bisa saling bersama-sama. Jadi sudah ada pengukuran, jelas mana batas masing-masing, mana hak milik tamu dan mana wewidangan desa adat. Sekarang sudah tidak ada masalah lagi,’’ ujar Mangku.

Hal senada juga dikatakan Perbekel Desa Anturan, Ketut Soka. Menurut Soka, pihak Desa Anturan hanya berupaya mengamankan pantai di Desa Anturan. ‘’Dengan mediasi, jadi jelas semua. Kami hanya mengamankan pantai ini. Ke depan kami lestarikan lahan sepadan pantai ini, dengan akan menanam pohon,’’ jelas Perbekel Soka.

Sementara Ernes Bourt mengaku, sudah menerima kesepakatan tersebut. Ernes pun sangat terbuka kepada masyarakat, untuk jadikan sepadan pantai tersebut sebagai area publik. “Sangat terbuka untuk area publik. Saya happy (senang) dan sangat welcome,’’ pungkas Ernes Bourt. 018

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.