Pengurus Desa Adat Seperti Bergantung SK MDA, Revisi Perda Bukan Hal Tabu

  • Whatsapp
Dr. I Ngurah Suryawan (kiri) saat memaparkan kajian terhadap eksistensi desa adat kontemporer. Foto: hen
Dr. I Ngurah Suryawan (kiri) saat memaparkan kajian terhadap eksistensi desa adat kontemporer. Foto: hen

DENPASAR – Sejumlah persoalan terselip selama ini di lembaga desa adat meski dipayungi Perda Nomor 14/2019 tentang Desa Adat. Antara lain eksistensi prajuru desa adat seperti bergantung dengan SK dari Majelis Desa Adat (MDA), meskipun terpilih melalui forum paruman adat. Pelbagai masalah dan tantang desa adat ke depan tersebut dibedah para akademisi saat webinar Pemajuan dan Penguatan Desa Adat yang diselenggarakan DPD Partai Golkar Bali, Jumat (22/1/2021).

Menurut pakar hukum adat, Prof. I Made Suwitra, pengurus desa adat saat ini seolah bergantung MDA karena harus ada SK MDA. Kondisi ini tidak seharusnya terjadi melihat dresta setiap desa. Aspek regulasi di Perda disebut ada inkoherensi antara konsep dan isi pasal, karena asas yang disampaikan keberagaman tapi pasalnya mengunifiksi atau menyeragamkan.

Bacaan Lainnya

“Struktur kepengurusan desa adat yang mereferensi desa dinas bukan penguatan, tapi melemahkan. Sekarang apakah kita mau mendengar rintihan prajuru dan desa adat?” sebutnya dalam acara dengan moderator DAP Sri Wigunawati itu.

Kata dia, regulasi agar betul menguatkan dan memajukan desa adat. Sebab, ada peluang intervensi elite saat pemilu, dan ada catatan kasus seperti itu dengan alasan bansos dan hibah di Gianyar dan Bangli. “Jadi kebiasaan ketika ada bendesa yang salah, MDA turun tangan. Ini pemikiran MDA itu dalam bentuk struktur, bukan fungsi,” ungkapnya sembari mengupas sejumlah persoalan lainnya.

Baca juga :  Hujan Deras Disertai Angin, Longsor dan Pohon Tumbang Kepung Bangli

Dalam pandangan pakar hukum tata negara, Dr. Dewa Gde Palguna Palguna, nama Perda Desa Adat di Bali juga kurang tepat. Sebab, kata “di Bali” menyiratkan ada desa adat di luar Bali, padahal faktanya tidak begitu. Tidak juga menyoroti tidak dicantumkannya pasal 18B UUD 1945 di bagian “mengingat” untuk dasar hukum. Mencantumkan pasal 18 ayat 6 UUD 1945 hanya menjawab dasar konstitusi kewenangan membuat perda.

“Apakah perda ini untuk tugas pembantuan dan otonomi daerah? Kalau iya, berarti menjadikan desa adat subordinat Pemprov Bali,” ulas mantan hakim MK itu.

Dalam Perda itu juga tidak dijelaskan apakah desa adat dan desa pakraman itu entitas yang sama, sehingga terkesan menjadi dua entitas berbeda. Palguna juga menelisik LPD yang disebut Labda Pacingkreman Desa, bukan Lembaga Perkreditan Desa. Ini ada konsekuensi yuridis terkait pengawasan OJK, karena yang tidak diawasi adalah Lembaga Perkreditan Desa, bukan Labda Pacingkreman Desa. “Untuk mengatasinya, definisi LPD harus dirumuskan bahwa Labda Pacingkreman Desa itu dahulu disebut Lembaga Perkreditan Desa,” tegasnya.

Akademisi Dr. Nyoman Wiratmaja secara guyon menyebut sekarang banyak ingin jadi prajuru desa adat, karena ada dana bantuan pemerintah. Ketika paruman sebagai lembaga tertinggi tapi keputusannya dapat dianulir, sebutnya, berarti ada sesuatu yang belum pas. “Kita jangan alergi berbeda pendapat, cari tantangan substansial di desa adat, dan jangan primordial konservatif,” serunya.

Baca juga :  Bupati Mahayastra Instruksikan Pecat Pemalsu Akta Cerai

Bagi Dr. I Ngurah Suryawan, ada masalah serius di desa adat yang feodalistik dengan stratifikasi sosial sesuai senioritas. Ini terlihat dari pengurusnya yang rerata berusia tua. Dia mengkritik desa adat cenderung tidak berani bersuara ketika ada kooptasi pemerintah. “Ini tantangan reformasi internal agar kemampuan desa adat berhadapan dengan lembaga supra adat seperti pemerintah, pengusaha atau parpol jadi lebih baik,” ucap antroplog yang lama meneliti di Papua tersebut.

Ketua DPD Partai Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry, di akhir webinar menegaskan sikap partainya menguatkan desa adat, terutama dari aspek lembaga, regulasi, dan pendanaan. Untuk mencapai itu, dia menilai semua bermuara ke revisi Perda itu. Sugawa mengajak jangan alergi dengan revisi, karena sebelumnya Perda terkait desa adat mengalami tiga kali revisi sampai menjadi bentuk saat ini.

“Revisi itu bukan tabu untuk disempurnakan. Jika ada hal bagus untuk memperkuat, kenapa tidak dilakukan? Tapi tidak harus revisi perdanya, bisa juga dengan rekomendasi perbaikan atau pergub,” pungkasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.