Pelindungan Kawasan Besakih, Warga Adukan Persoalan ke DPRD Bali

  • Whatsapp
PERTEMUAN sejumlah warga Besakih dengan Komisi III DPRD Bali terkait sejumlah persoalan dalam pembangunan pelindungan Kawasan suci Besakih, Kamis (14/1/2021). Foto: ist
PERTEMUAN sejumlah warga Besakih dengan Komisi III DPRD Bali terkait sejumlah persoalan dalam pembangunan pelindungan Kawasan suci Besakih, Kamis (14/1/2021). Foto: ist

DENPASAR – Program pembangunan pelindungan kawasan suci Besakih dalam waktu dekat memasuki tahapan pelaksanaan. Namun, sejumlah persoalan masih perlu dibenahi, terutama terkait lahan masyarakat. Persoalan itu yang diadukan warga Besakih ke Komisi III DPRD Bali, Kamis (14/1/2021).

Dalam pertemuan yang dipandu Ketua Komisi III, AA Ngurah Adhi Ardhana, itu warga melaporkan persoalan dan solusi dari legislatif. Turut hadir Kabid Cipta Karya PUPR dan perkim Provinsi Bali, Eka Juana; dan Sekretaris Komisi III, Nyoman Purwa Ngurah Arsana, dan anggota Wayan Arta serta Luh Yuniati.

Bacaan Lainnya

Menurut Ardhana, warga mengadukan permasalahan dalam rencana Kawasan yang telah ditetapkan, tapi masih memiliki perbedaan persepsi antara mereka dengan pemerintah. Antara lain mengenai bidang tanah yang tidak tercantum dalam peta pembangunan, tapi secara faktual termasuk di dalamnya. Ada pula bidang tanah yang belum lengkap terhitung dalam pembangunan, baik di area Pura Manik Mas maupun bencingah.

“Tadi dijelaskan ada tanah warga yang masuk dalam penataan, tapi belum ada kesamaan pandang antara mereka dan pemerintah. Mereka berharap persoalan ini bisa diakomodir oleh Dewan untuk mendapat solusi terbaik,” ujarnya.

Menurutnya, ada satu aduan yang butuh cukup pemikiran yakni salah satu pemangku bertempat tinggal di atas lahan milik pemerintah. Secara aturan tentu itu melanggar, tapi di sisi lain pemerintah patut memikirkan jalan keluar bagi pemangku itu. Pertimbangannya, pemangku memiliki beban dan tanggung jawab sosial bagi ritual di pura tersebut.

Baca juga :  Awalnya Ngotot Tak Percaya Rapid Test, Kini Kapok dan Taubat

“Kalau kita bicara aturan perundangan-undangan, ya memang sulit untuk diperjuangkan. Tapi kita tidak boleh melepas begitu saja, karena harus juga diperjuangkan agar ada rasa keadilan sosial bagi warga kita itu. Ini yang sedang kami pikirkan untuk mendapat solusi; warga mendapat keadilan sosial tapi pada saat yang sama pemerintah juga tidak melanggar aturan yang ada,” urai politisi PDIP tersebut.

Secara prinsip, sambungnya, warga sangat mendukung pembangunan pelindungan Kawasan suci Besakih. Karena itu pemerintah juga wajib menghadirkan keberpihakan kepada warga, dengan mengupayakan jalan keluar maksimal. Baik secara anggaran maupun secara aturan. Apalagi tujuan Gubernur Bali, I Wayan Koster, dinilai sangat mulia merancang pembangunan itu.

“Kami sangat berterima kasih kepada warga atas dukungan itu. Semoga apa yang diprogramkan Pemprov Bali bisa memberi yang terbaik untuk masyarakat setempat,” harapnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.