Optimis Penyempurnaan Perda Desa Adat Dapat Bergema, Golkar Tepikan Risiko Elektoral

  • Whatsapp
DAP Sri Wigunawati. Foto: hen
DAP Sri Wigunawati. Foto: hen

DENPASAR – Prinsip sekali layar terkembang pantang surut ke belakang ditunjukkan Partai Golkar untuk mewujudkan, apa yang mereka sebut sebagai, penyempurnaan Perda Nomor 4/2019 tentang Desa Adat. Webinar membedah persoalan Perda itu dipastikan berlangsung pada Jumat (22/1/2021), dengan undangan sejumlah akademisi secara langsung dan pengampu kepentingan lainnya secara daring. Meski pembahasan topik ini sensitif dan berbau politis, Golkar tetap optimis pesan kegiatan itu dapat bergema di Bali.

Membincang persiapan webinar itu, Koordinator Tim Perumus Perda Desa Adat, DAP Sri Wigunawati, Kamis (21/1/2021) mengatakan, enam narasumber dari akademisi dipastikan hadir secara langsung ke DPD Partai Golkar Bali. DPD Golkar di kabupaten/kota juga diminta mengundang Majelis Desa Adat (MDA) untuk mengikuti webinar ini secara daring. “Tujuannya agar kami mendapat masukan secara komprehensif di lapangan dari MDA itu,” jelasnya.

Bacaan Lainnya

Wigunawati menambahkan, ada sejumlah perwakilan bendesa adat yang juga diundang sebagai peserta. Hanya, dia berujar belum tahu berapa pastinya yang konfirmasi hadir dalam webinar. Terlepas dari jumlahnya, dia yakin ada hal-hal menarik yang bisa diungkapkan untuk benar-benar mewujudkan penguatan desa adat.

Dia mengklaim respons bendesa adat luar biasa atas kegiatan ini, bahkan sampai ada yang minta hadir secara langsung ke DPD. Sayang, niat itu diyakini tidak bisa, karena Denpasar sedang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terkait pandemi Covid-19. “Yang jelas, dengan menjadi peserta, MDA dan bendesa juga dapat menyimak langsung apa sesungguhnya muatan dari webinar tentang Perda Desa Adat ini,” urainya.

Baca juga :  Dukung Penanganan Covid-19, Resmi 40 Desa/Kelurahan di Denpasar Ajukan PKM

Disinggung adanya resistensi wacana dari sejumlah elemen adat terkait niat Golkar ini, Wigunawati mendaku optimis apa yang disuarakan partainya tetap bergaung di Bali. Alasannya, penguatan desa adat itu berpijak dari pemikiran positif, dan konteksnya adalah penguatan desa adat dari substansi regulasi, anggaran, dan kelembagaan. Namun, ada atau tidak ada resistensi, dia menegaskan partainya akan tetap menjalankan pemikiran itu.

“Mari kesampingkan dulu politik, meski Golkar sebagai penyelenggara adalah lembaga politik. Kita cari pemikiran objektif agar tidak ada keraguan ini murni demi penguatan desa adat,” ajaknya.

Lahirnya pro dan kontra suatu gagasan, sambungnya, merupakan keniscayaan. Selain merasa tidak khawatir, dia juga berpandangan pro dan kontra itu juga bagian yang harus disosialisasikan oleh semua komponen. Lebih-lebih oleh kader Golkar, termasuk kalangan media, agar pesan yang digemakan tidak bias dalam benak reseptor atau masyarakat.

Sekali lagi dia menggarisbawahi, Golkar sebatas merangkum pemikiran pemikiran akademisi dan praktisi yang peduli dengan desa adat, untuk melahirkan pemikiran tentang penguatan desa adat. Apapun hasilnya, pemikiran Golkar itu tetap harus dikaji lagi, bukan langsung harus dieksekusi dengan revisi atau perubahan Perda Desa Adat. Semua berpulang kepada pemerintah daerah, Pemprov dan DPRD Bali, apakah akan mengakomodir pemikiran itu atau tidak.

Tidak khawatir kegiatan ini berdampak ke elektoral dengan tiupan isu bahwa Golkar mengobok-obok desa adat? “Tidak, kami tidak berpikir sejauh itu. Ini pemikiran positif dan jernih, bukan sekadar ambil opini begitu saja. Kita mencari masukan dari akademisi, hanya kebetulan saja kegiatan difasilitasi Golkar,” cetusnya menandaskan. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.