Kasus Kanorayang di Desa Adat Jero Kuta Pejeng, Kesbangpol Upayakan Jalur Mediasi

  • Whatsapp
PERWAKILAN warga Desa Adat Jero Kuta Pejeng, Desa Pejeng, Tampaksiring saat mediasi kasus kanorayang di kantor Kesbangpol Gianyar. Foto: adi
PERWAKILAN warga Desa Adat Jero Kuta Pejeng, Desa Pejeng, Tampaksiring saat mediasi kasus kanorayang di kantor Kesbangpol Gianyar. Foto: adi

GIANYAR – Puluhan warga Desa Adat Jero Kuta Pejeng, Desa Pejeng, Tampaksiring mendatangi kantor Kesbangpol Gianyar, Kamis (15/10/2020). Kedatangan warga dengan pakaian adat madya tersebut, mengikuti mediasi terkait sanksi kanorayang terhadap dua warga. Dalam mediasi itu, fokus membahas sanksi kanorayang terkait wacana desa adat akan mencabut hak tanah warga yang kena kanorayang.

Perwakilan warga, Putu Puspawati, mengatakan, mereka datang karena ingin memastikan proses mediasi yang berlangsung. Pun mengajukan keberatan atas lahan yang dijadikan PKD. “Yang hadir ini sudah perwakilan saja, dari 80 song yang mengajukan keberatan,” cetusnya.

Bacaan Lainnya

Sanksi kanorayang yang dijatuhkan kepada dua warga, Ketut Suteja dan Made Wisma, dinilai tidak benar. Alasannya, karena tanpa melewati proses pembinaan lebih dulu. Apalagi ada ancaman pencabutan hak atas lahan desa adat milik dua warga yang disanksi. Mereka menuding itu sebagai upaya intimidasi oleh prajuru Desa Adat Jero Kuta Pejeng.

“Ini seperti ada intimidasi terhadap pihak yang kena kanorayang, dengan ancaman tanahnya diambil. Kami harap sebenarnya tadi Bendesa hadir, karena ingin tahu apakah itu akan dilakukan atau tidak,” urainya.

Meski demikian, dia berkata tetap mengikuti upaya mediasi, sembari menunggu proses hukum di kepolisian. Pun mengajak seluruh pihak terkait menunggu proses hukum yang kini berjalan di Polres Gianyar. “Sebagai warga negara yang baik, tunggulah proses hukum untuk menentukan mana bisa dan tidak. Selain itu tidak benar, karena melapor itu di-kanorayang, setiap warga negara berhak melapor dan dilaporkan,” tegasnya.

Baca juga :  Tips Selly Mantra Untuk Orangtua Dampingi Anak di Masa Pandemi

Perbekel Desa Pejeng, Cokorda Gde Agung Kusuma Yuda Pemayun, kembali menyarankan kedua warga yang disanksi mencabut laporan di Polres Gianyar. Jika dicabut, dia bilang akan memediasi sanksi kanorayang itu. “Kalau mau cabut laporan, kan bisa saya bantu komunikasikan, tapi dia masih bersikukuh. Walau kami tahu laporan itu tidak akan berpengaruh langsung kepada status tanah, tapi ini pengaruh pada citra, jadi bukan subjek, karena menyeret prajuru desa khususnya bendesa,” ulasnya.

Pemayun menambahkan, sertifikat tanah PKD yang dipersoalkan puluhan warga itu dinilai sudah selesai. Kalau mau mempersoalkan, kata dia, seharusnya menempuh jalur perdata di pengadilan. “Sudah selesai, apa yang bisa kita lakukan kecuali dimohonkan perdata? Kalau tidak, ya cabut laporan beres sudah kanorayang,” tegasnya. 

Kepala Badan Kesbangpol Gianyar, Dewa Gede Putra Amerta, menambahkan, pihaknya akan memanggil kedua pihak secara bertahap agar tidak berlanjut ke ranah hukum. “Kami baru minta pendapat saja terkait keinginan masing-masing yang berkonflik itu, kami panggil beberapa pihak untuk tahu bisa atau tidak dimediasi. Setelah itu, baru kedua pihak dipertemukan supaya tidak mengarah ke hukum,” tandasnya. 011

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.