Aksi Terorisme Harus Tetap Diwaspadai!

  • Whatsapp
WAGUB Cok Ace menyerahkan bantuan LPSK Pusat kepada korban tindak pidana terorisme. Foto: ist
WAGUB Cok Ace (kiri) saat menyerahkan bantuan LPSK Pusat kepada korban tindak pidana terorisme. foto: ist

DENPASAR – Terorisme merupakan salah satu masalah sosial yang hingga saat ini masih terjadi. Bahkan, terosisme ini dapat menjadi ancaman bagi kesatuan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia (NKRI) apabila menyusupi kelompok masyarakat tertentu dan berkembang di dalamnya. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), yang membacakan sambutan Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam acara penyerahan kompensasi korban tindak pidana terorisme yang terjadi di Poso dan Wonokromo di Gedung Wiswasabha Utama, Kamis (15/10/2020).

Bacaan Lainnya

“Kita semua sebagai warga negara yang memegang teguh persatuan dan kesatuan bangsa, harus senantiasa pandai memilah informasi yang beredar di tengah kemajuan teknologi seperti saat ini,” kata Cok Ace. 

Dalam kesempatan itu, Cok Ace sangat mengapresiasi atas pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana Poso dan Wonokromo, sehingga ke depan kompensasi ini dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup para korban dan keluarganya. “Aksi terorisme ini harus terus di waspadai, karena yang pergerakan dan jaringannya sulit dilacak,” tandasnya.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Pusat, Asto Atmojo Suroyo, mengatakan, pemenuhan hak korban terorisme dalam bentuk kompensasi yang sudah berkekuatan hukum tetap, akan dibayarkan oleh LPSK Pusat. “Provinsi Bali yang dipilih sebagai daerah dilakukannya penyerahan karena salah satu penerimanya sudah dipindah tugaskan ke Polda Bali,” ujarnya. 

Baca juga :  Jaya-Wibawa “Ramal” Dapat Nomor 1, Amerta Incar Menang di Atas 5 Persen

Pihaknya telah melakukan assessment terhadap korban Bom Bali sesuai amanat Undang Undang Nomor 5 tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan kompensasi restitusi bantuan kepada saksi dan korban tindak pidana terorisme.

Lanjut dia, hingga saat ini tercatat sebanyak 207 proyeksi penerima kompensasi tindak pidana terorisme se-Indonesia dari 46 peristiwa. Dan, khusus untuk Bali tahun ini sudah tercatat sebanyak 60 korban tindak pidana masa lalu yang terdaftar. 

“Bagi korban tindak pidana terorisme yang belum mendapatkan bantuan dan haknya diperkenankan untuk melaporkan datanya kepada LPSK di daerahnya masing-masing,” tandasnya. 019

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.