Gubernur Zulkieflimansyah Sampaikan LKPJ 2021, Kepedulian DPRD Buat NTB Jadi Provinsi Pertama Bentuk Brida

GUBERNUR NTB, Zulkieflimansyah, saat menyerahkan laporan LKPJ Gubernur kepada Ketua DPRD disaksikan Sekda HL. Gita Ariadi dan para wakil ketua DPRD NTB. Foto: ist

MATARAM – Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2021 dalam rapat paripurna DPRD NTB, Kamis (21/4/2022). Rapat dipimpin Ketua DPRD, Baiq Isvie Rupaeda; serta tiga wakil ketua yakni Muzihir, Mori Hanafi, dan Abdul Hadi.

Gubernur mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sangat mengapresiasi keberanian Provinsi NTB yang lebih dahulu membentuk lembaga Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), sebagai turunan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hal itu tidak lain berkat ada kerjasama harmonis antara DPRD dan Pemprov untuk mewujudkan lembaga Brida di NTB.

Bacaan Lainnya

“Jadi, Ibu Ketua dan seluruh anggota DPRD NTB, jika di daerah lainnya di Indonesia itu masih alot pembicaraan untuk bisa membentuk Brida, di NTB kita malah sudah jalan organisasi dan perangkatnya. Wajarlah kita dianggap tercepat dan pertama di Indonesia mewujudkan Brida sebagai institusi daerah,” tegas Gubernur dalam sambutannya saat menyampaikan laporan.

Menurut Bang Zul, panggilan akrab Gubernur NTB, keberhasilan NTB mewujudkan lembaga Brida pertama di Indonesia bukan keberhasilan semata dari jajaran Pemprov. Hal itu tidak lepas dari tangan dingin semua anggota DPRD, yang sangat menghendaki urgensi keberadaan lembaga tersebut.

Dia menyebut Brida NTB itu akan bisa meningkatkan produktivitas riset dan inovasi daerah. “Terutama dalam memperkuat perekonomian Provinsi NTB menuju kegemilangannya, yakni bisa meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat,” terangnya.

Baca juga :  Pemeriksaan Cepat jadi Kunci Sukses Bali Tangani Covid-19

LKPJ kali ini, sebutnya, merupakan pertanggungjawaban Gubernur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu satu tahun kepada DPRD NTB. Sebab, selain sebagai salah satu wujud pelaksanaan amanat undang-undang, LKPJ merupakan suatu bagian dari akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal ini mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB 2019-2023.

“Pandemi Covid-19 mengiringi perjalanan kita membangun mewujudkan NTB yang gemilang. Berbagai dampak sangat dirasakan, tidak hanya pada faktor kesehatan, tapi juga pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat,” paparnya.

Dengan semangat dan kerja keras yang kini berjalan dengan baik antara Pemprov dan DPRD serta seluruh stakeholder terkait, Gubernur meyakini program pemulihan ekonomi yang berjalan akan bisa memulihkan keadaan. Pula meningkatkan kepercayaan diri Provinsi NTB sebagai daerah yang tangguh dalam menghadapi cobaan dan bencana.

Gubernur juga menguraikan berbagai capaian yang berhasil diwujudkan selama tahun 2021.Antara lain terlihat dari indikator makro daerah yang terus membaik, yakni pertumbuhan ekonomi tumbuh positif sebesar 2,30 persen dengan tambang dan 4,09 persen tanpa tambang.

Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 0,64 persen dengan tambang dan 5,19 persen tanpa tambang, artinya perekonomian di NTB mulai pulih. “Semoga ini terus membaik, sehingga target pertumbuhan ekonomi kita di atas 5 persen dapat tercapai,” ulasnya.

Adanya penyelenggaraan event internasional, yakni Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) dan World Superbike (WSBK) di sirkuit Mandalika pada tahun 2021, mampu memberi dampak ekonomi di NTB. Hal ini ditandai dengan meningkatnya angka kunjungan wisatawan di NTB mencapai 100 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020 lalu.

Baca juga :  Jumlah Pemilih di Tabanan Berkurang 206 Orang

Selain itu, okupansi hotel mengalami peningkatan dari angka 15 persen. Kini, mampu menembus angka sekitar 95 persen. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal juga mengalami geliat penjualan produk dan adanya penyerapan tenaga kerja.

“Semakin pulihnya perekonomian di NTB berimbas pada adanya peningkatan kinerja indikator-indikator makro lainnya. Di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB yang terus mengalami peningkatan, dari 68,25 persen tahun 2020 menjadi 68,65 persen pada tahun 2021,” ucap Gubernur.

Dia memaparkan, dalam indikator ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), mengalami penurunan sebesar 1,21 persen dari 4,22 persen pada bulan Agustus 2020 menjadi 3,01 persen pada Agustus 2021.

Sementara di indikator kemiskinan, jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2020 tercatat sebesar 746.660 orang atau 14,23 persen dan menurun sebesar 0,40 persen atau 11.360 orang pada September 2021, menjadi sebesar 735.300 orang atau 13,83 persen.

Hal ini, jelasnya, lantaran berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan selama tahun 2021. Yakni melalui gerakan multipihak, di antaranya penguatan peran badan usaha milik desa (Bumdes), pembangunan jamban keluarga, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).

Selanjutnya, penguatan kelompok usaha bersama (Kube), pengembangan pekarangan pangan lestari (P2L), penyediaan air bersih, pengembangan desa wisata, sambungan listrik murah dan hemat, desa mandiri pangan, pemberdayaan desa pesisir dan lingkar hutan yang diarahkan di desa-desa basis kemiskinan.

Baca juga :  Minat Masyarakat Ikuti KB Berkurang Selama Pandemi

Kualitas tata kelola pemerintahan, terangnya, menuju pemerintahan yang lebih transparan, efektif dan akuntabel terus dilakukan. Apalagi, berbagai capaian telah ditorehkan, yakni keberhasilan meraih predikat WTP dalam pengelolaan keuangan daerah selama 10 kali berturut-turut.

Selain itu, meningkatnya kualitas layanan publik, kepatuhan tinggi standar pelayanan publik dengan nilai kepatuhan 83,89 poin atau zona hijau. Untuk inovasi, Pemprov NTB berada di peringkat ke–2 dari 34 provinsi se-Indonesia, dengan skor indeks 75.67 dengan predikat sangat inovatif sesuai surat keputusan Kemendagri.

“Insya Allah, kami bertekad akan terus mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, dengan memfokuskan pada perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Berbagai regulasi dan prosedur terus diperbarui dari waktu ke waktu untuk dapat menciptakan suatu pemerintahan yang good governance dan clean government,” beber Zulkieflimansyah.

Terkait penurunan angka kemiskinan, menurunkan angka kemiskinan hingga 100 persen tidak gampang jika hitungan angka kuantitatif yang dijadikan acuan nya. Karena itu, Pemprov menerbitkan aplikasi NTB Care untuk merespon keluhan masyarakat untuk langsung diberi pendampingan dan intervensi bantuan.

“Jadi, pola yang kita lakukan adalah bagaimana memberdayakan kapasitas warga miskin dengan program terintegrasi dan terukur yang dikeroyok semua OPD Pemprov NTB, pemda kabupaten/kota dan stakeholder terkait. Intinya, kita enggak akan terbuai dengan angka, tetap kita ikuti arahan pusat, tapi kita modifikasi agar cepat penanganannya,” tegas Gubernur. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.