Gede Kusuma Putra: Tudingan Desa Adat Dipolitisasi Terlalu Prematur

  • Whatsapp
ANGGOTA Fraksi PDIP DPRD Bali, Gede Kusuma Putra. Foto: hen
ANGGOTA Fraksi PDIP DPRD Bali, Gede Kusuma Putra. Foto: hen

DENPASAR – Adanya tudingan desa adat dipolitisasi melalui Perda Perda Bali Nomor 4/2019 tentang Desa Adat oleh DPD Partai Golkar Bali, membuat politisi PDIP tidak nyaman. Apalagi politisasi itu diklaim terjadi pada saat Pilkada 2020 lalu untuk memenangkan partai tertentu.

“Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat itu tidak jatuh dari langit, itu sebuah proses panjang yang merupakan kesepakatan semua masyarakat Bali melalui wakil-wakilnya di DPRD Bali,” seru anggota Fraksi PDIP DPRD Bali, Gede Kusuma Putra, Senin (4/1/2021).

Bacaan Lainnya

Perwakilan masyarakat Bali itu, terangnya, diwujudkan lewat fraksi-fraksi yang ada di parlemen bersama Pemprov Bali. Kesepakatan tersebut, sambungnya, bermuara kepada bagaimana desa adat bisa berdaya dan ajeg dalam memelihara kearifan lokal. Pada prinsipnya, kata dia, semua pihak sepakat menjadikan Bali sebagai destinasi terbaik nomor satu di dunia. “Semua itu bisa kita wujudkan dengan apa? Dengan menjaga eksistensi desa adat kita. Itu roh dari Perda Desa Adat tersebut,” urai Sekretaris Komisi II tersebut.

Sebagai basis argumen Perda Desa Adat tidak dapat dipolitisasi, dia menyebut tidak ada satu pasal dalam Perda tersebut yang dimungkinkan untuk bisa mempolitisir desa adat. Politisasi hanya dimungkinkan, ungkapnya, jika ada satu norma yang dapat dimaknai sesuai selera atau kemauan penguasa. Jika tidak, maka tudingan itu gugur dengan sendirinya.

Baca juga :  Di Butus Jalan Penghubung Juga Amblas

“Ini kesannya lucu saja, kenapa karena baru belum beruntung dalam pilkada lalu desa adat dikatakan diintervensi? Apakah kalau misalnya menang, tudingan itu masih akan tetap ada?” sergah politisi asal Buleleng tersebut.

Disinggung alasan yang melandasi kenapa Perda Desa Pakraman “berubah” menjadi Perda Desa Adat, dia berujar semua itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Desa adat sebagai sebuah institusi dinilai tetap independen atau netral. Namun, warga masyarakatnya, termasuk kelian desa dan prajuru lainnya, tentu punya hak untuk atau dipilih ketika ada hajatan politik seperti pilkada misalnya.

Pengalaman selama ini, ulasnya, yang namanya kelian desa dengan prajuru-nya kelihatan sangat berwarna. Ada yang berafiliasi ke “warna” tertentu, dan dia memandang fenomena itu sebagai realita yang sah-sah saja sesuai hak politik mereka. “Pertanyaannya, kalau mereka tidak afiliasi ke partai penguasa, apakah bantuan ke desa adatnya disetop? Ngga juga kan?” cetus mantan dosen tersebut.

Bernada menyindir, dia menambahkan boleh-boleh saja partai tertentu membuat jargon bahwa suara suatu partai adalah suara rakyat. Ada juga yang jargonnya partai tertentu berkoalisi dengan rakyat. “Tapi kan sah-sah saja kalau rakyat memilih partai tertentu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry, menyebut terlihat ada intervensi dan politisasi desa adat untuk kepentingan politik pada saat Pilkada 2020. Pernyataan itu disampaikan saat refleksi akhir tahun 2020 oleh DPD Partai Golkar Bali, Kamis (31/12/2020) di kantor DPD Partai Golkar Bali. Sugawa bahkan menilai perlu ada revisi Perda Nomor 4/2019 untuk mencegah desa adat diintervensi kekuatan dan kepentingan politik. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.