BANGLI – Kebijakan Bupati Bangli, Made Gianyar, memberi relaksasi pungutan retribusi di kawasan wisata Kintamani, mendapat apresiasi Wakil Ketua DPRD Bangli, I Komang Carles. Hal itu dinilai sangat wajar dilakukan sebagai upaya pemulihan kepariwisataan di tengah kondisi pandemi. “Terkait kebijakan ini, kami akan membahas bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli. Menurut rencana rapat akan kami gelar dua hari lagi,” kata Carles, Senin (7/9).
Dia menuturkan, kemarin legislatif menggelar rapat koordinasi dengan TAPD Bangli, yang dihadiri Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD), Ketut Riang. Carles sebenarnya akan menanyakan imbas kebijakan relaksisasi itu terhadap pendapatan retribusi pariwisata. Namun, karena Disparbud tidak ada, rapat akan dilanjutkan besok. “Kami akan menanyakan masalah penurunan pendapatan terkait kebijakan relaksasi ini,” cetusnya.
Bagi Carles, kebijakan Bupati Made Gianyar itu layak didukung. Selain bentuk responsif Bupati atas keluhan masyarakat, juga sebagai upaya pemulihan kepariwisataan Bangli di tengah pandemi. Dia berharap Corona bisa segera berlalu, sehingga sektor ekonomi dan kepariwisataan bisa pulih kemnbali. Dengan demikian, Bangli bisa melakukan berbagai pembenahan dalam kawasan pariwisata.
Lebih lanjut diuraikan, parlemen akan mendukung eksekutif untuk segera membentuk Badan Usaha Milik Daerah (Bumda) yang melakukan pengelolaan kepariwisataan di Bangli. “Kalau Bumda ini bisa dibentuk, baru bisa melanjutkan melakukan penataan kawasan wisata, sehingga bisa meminimalisir keluhan wisatawan maupun masyarakat,” jelasnya.
Terkait kendala selama ini, yakni kawasan wisata masih berada di Jalan Raya Bangli-Singaraja, Carles menilai memang harus memiliki sebuah kawasan wisata yang khusus. Maksudnya, tidak campur aduk dengan jalan raya. Kondisi itu tentu akan sulit membedakan mana pengunjung berwisata maupun orang sekadar lewat. Mungkin saja, ulasnya, nanti jalur Bangli-Singaraja bisa digeser ke selatan, dan jalur sekarang dijadikan kawasan wisata.
“Memang keadaan itu selama ini menjadi dilematis bagi kami. Soal pembentukan kawasan wisata memang wacana sejak dulu, tapi sampai sekarang belum bisa terwujud. Ini menjadi PR bagi Bupati baru nanti, siapapun yang terpilih, kawasan wisata Kintamani sebagai prioritas demi kenyamanan pengunjung dan tidak lagi menjadi masalah,” tegasnya. 028**
