Diputuskan Sepihak, Krama Desa Adat Keramas Tolak Sosialisasi Pararem

  • Whatsapp
BALIHO penolakan perarem di depan Balai Banjar Delod Peken, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar. Foto: adi
BALIHO penolakan perarem di depan Balai Banjar Delod Peken, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar. Foto: adi

GIANYAR – Krama di enam banjar di Desa Adat Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar menolak sosialisasi Pararem Nomor 5/2020. Terakhir, penolakan ini terjadi dalam paruman (rapat) antara krama dan ketua pembentuk pararem di Balai Banjar Delod Peken, Sabtu (21/11/2020) malam.

Penolakan terjadi karena warga menilai pararem diputuskan sepihak, dan didaftarkan ke Majelis Desa Adat (MDA) Bali, padahal belum pernah disosialisasikan ke warga.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan pantauan, warga menunjukkan penolakan sebelum panitia menjelaskan tentang isi pararem. Bahkan di tengah berjalannya rapat, sejumlah warga memilih meninggalkan balai banjar. Di luar banjar dan di beberapa titik keramaian juga terpasang baliho penolakan, yang isinya terdiri dari tiga poin.

Pertama, warga menolak pararem Nomor 5 tahun 2020 yang diputuskan sepihak tanpa melibatkan paruman desa adat. Kedua, mempertanyakan jabatan Bendesa Adat Keramas yang seharusnya berakhir pada 17 Februari 2020.Ketiga, mempertanyakan beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis/surat edaran MDA Nomor 006/SE/MDA-PROV BALI/VII/2020 tentang Proses Ngadegan Bendesa lan Prajuru.

Dalam baliho tersebut juga warga menyatakan keberatan dengan pararem ini, dan siap menempuh jalur dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun ke PTUN. “Bergerak untuk asas keadilan, transparansi, dan keterbukaan demi dan kemajuan masyarakat Desa Keramas,” demikian isi baliho penolakan tersebut.

Baca juga :  Hadapi Kejurnas Virtual Khusus Kata, PJSI Bali Siapkan 8 Pejudo

Krama juga mempertanyakan paruman adat. Sebab, dalam pengajuan pararem tersebut ke MDA Bali, tercantum keterangan bahwa pararem itu melalui paruman adat tertanggal 24 Oktober 2020. Padahal warga menegaskan hal tersebut tidak pernah ada. 

Anggota pembentuk pararem, I Gusti Made Kaler, yang juga Kelian Adat Banjar Delod Peken, tampak tertekan dengan sikap warganya yang menolak pararem tersebut. Dia sampai ngambul dan menyatakan akan mengundurkan diri sebagai prajuru banjar. “Kalau seperti ini, saya lebih baik mundur saja. Saya hanya menjalankan tugas sebagai pengayah, tidak ada maksud lain di luar mengabdi pada masyarakat,” serunya.

Namun, pernyataannya tersebut justru disoraki krama, dan malah minta agar segera mundur sebagai prajuru. ”Silakan mundur,” balas beberapa warga yang ikut dalam paruman

Poin lain yang membuat krama keberatan ada di poin pemilihan bendesa, yakni bendesa bisa dipilih meskipun tidak diusung krama banjarnya. Sejak disosialisasikan 16 November 2020 oleh panitia pembuat pararem, warga banjar di Desa Keramas telah menolak.

Diawali Banjar Maspait, lalu Banjar Lebah. Menariknya, di banjar ini, prajuru justru mengundang PKK. Namun, tetap saja mendapat penolakan. Setelah itu, Banjar Palak, salah seorang warganya, I Gusti Ngurah Bawa, menyerukan pararem itu ilegal.

Di Banjar Gelgel, seorang warga, I Wayan Ardita, mengkritik isi pasal yang menyatakan membolehkan suatu banjar mencalonkan krama yang bukan dari banjar bersangkutan. “Itu bisa menimbulkan kekacauan dan keributan. Kalau banjarnya saja tidak mencalonkan dia, sampai banjar orang lain mencalonkan, tentu akan jadi pertanyaan dan bisa menimbulkan keributan,” gugatnya.

Baca juga :  Terlalu, SMP PGRI 7 Denpasar Dibobol Maling, 17 Laptop Raib Dibawa Kabur

Ketua MDA Kabupaten Gianyar, Anak Agung Alit Asmara, saat dikonfirmasi terkait polemik tersebut, Minggu (22/11/2020) menyebut mendorong ada komunikasi antara prajuru dan warga yang menganggap pararem tersebut bermasalah. Sebab, menurutnya, konsep perarem itu harus diraremi atau disepakati warga. Apalagi menyangkut pemilihan atau mengatur calon yang bersumber dari krama.

“Antara hak dan kewajiban harus sama bagi semua krama. Kalau ada hal yang belum jelas dalam proses pembuatan pararem, dalam proses sosialisasi, dan tahapan yang harus diketahui krama, harus dilalui semua untuk kebaikan bersama. Wajib prajuru memfasilitasi, karena desa adat mempunyai kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri sebelum pihak lain hadir ke sana memfasilitasi persoalan yang ada,” sarannya.

“Jika nanti persoalannya tidak bisa diselesaikan di tingkat internal, kami di majelis memiliki kewenangan turun memfasilitasi. Tapi intinya, kami berharap permasalahan ini diselesaikan prajuru dan krama, prajuru wajib memfasilitasi,” tegasnya. 011

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.