Waspada Imperialisme Budaya di Pusaran Sampradaya

  • Whatsapp
Gus Hendra
Gus Hendra

Kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat dan budaya yang kaya raya ini”. Bung Karno

POLEMIK terkait aliran sampradaya di Bali seperti mencapai kilmaks dengan pernyataan Gubernur Bali, I Wayan Koster, Rabu (26/5) lalu. Koster mendukung penuh eksekusi Surat Keputusan Bersama (SKB) PHDI dan MDA Bali terkait Pembatasan Kegiatan Pengembangan Ajaran Sampradaya Non-Dresta (kebiasaan atau tradisi) Bali. Koster menegaskan dia “siap segala risiko atas sikapnya, desa adat jangan ragu menutup ashram yang tidak cocok atau mengganggu, jalankan apa warisan leluhur, dan jika ada krama desa adat terpapar sampradaya agar diedukasi baik-baik”.

Bacaan Lainnya

Di Bali, sampradaya disebut juga dengan aguron-guron atau berguru kepada orang bijak, dengan satu yang terkenal yakni Hare Krishna. Secara praktik, sampradaya dinilai melakukan simplifikasi ritual budaya Hindu Bali. Padahal rangkaian ritus Hindu Bali pada dasarnya dikaitkan dengan menjaga keseimbangan alam, sekaligus terkait dengan kehidupan klen kecil dan klen besar, yang berhilir kepada kepentingan yadnya atau pengorbanan suci (IBG Yudha Triguna, 1994).

Kontroversi mulai menjadi konflik di permukaan, karena simplifikasi itu berbau pelecehan terhadap budaya Bali, yang dalam hal ini justru merupakan kebanggaan, memberi manfaat ekonomi, dan simbol Bali itu sendiri. Masifnya perang opini terkait sampradaya di sejumlah grup media sosial Facebook, menjadi sinyal betapa seriusnya persoalan ini. Pun signifikansi pentingnya mendapat penanganan komprehensif, terlebih ada aksi menutup paksa ashram di beberapa tempat. Peristiwa ini, menurut Lewis Coser (1995), merupakan konflik nonrealistik, yakni konfik yang didorong oleh keinginan tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis.

Baca juga :  Dilema Giri Menatap Rekomendasi: Menelisik Gejolak Internal PDIP Badung

Sebagai perbandingan, konflik sampradaya non-dresta Bali dengan Hindu Bali ada kemiripan dengan konflik Wahabisme vis a vis Islam Nusantara. Satu pihak menjalankan ajaran secara kontekstual atau adaptif sesuai kondisi lingkungan yang ada, di pihak lain mengklaim ingin memurnikan ajaran secara tekstual atau sesuai aslinya.

Dilihat dari “pemasarannya”, sampradaya non-dresta Bali termasuk ideologi lintas negara karena membuat jaringan, termasuk mengirim pendakwah. Pelan-pelan mereka akan mengajarkan orang Bali standar terbaik Hindu adalah India, bahwa seperti itulah Hindu yang benar-benar baik. Dengan sejak kecil diajarkan melihat tradisi Hindu Bali itu konsumtif misalnya, maka dapat timbul kesadaran palsu bahwa tradisi selama ini harus “diperbaiki secara radikal”.

Kembali kepada pernyataan Koster, menyimak intonasi dan gesturnya, sulit disembunyikan kegusaran dia atas kontroversi ini. Pun tekad dia untuk mengajak krama dalam satu barisan membela Bali, melawan rongrongan terhadap kesucian dan leluhur Bali. Peristiwa ini dapat dimaknai sekurang-kurangnya dalam tiga hal.

Pertama, Koster berpotensi diposisikan kurang menghargai keberagaman dalam berkeyakinan, sekaligus memprovokasi orang untuk menutup ashram. Tetapi, Koster cukup jeli mendasari sikap itu dengan diksi “apa yang dilakukan didasari keyakinan yang benar, keyakinan kepada leluhur yang mewariskan nilai kebijaksanaan, luhur dan agung”.

Kedua, Koster secara tidak langsung memberi ruang lawan politiknya mengambil momen ini untuk “bersekutu” dengan sampradaya non-dresta Bali, dan menjadikannya musuh sekaligus sasaran tembak bersama. Hanya, menimbang Koster bukan politisi kemarin sore, kecil kemungkinan dia berani sefrontal itu jika tidak berhitung matang dulu. “Hal prinsip tidak boleh ditukar dengan transaksi politik. Itu dosa besar kepada leluhur dan orang suci Bali,” komentar dia mengenai pilihan sikapnya itu.

Baca juga :  Daftar Jalan Kaki, Sinyal Amerta Kritisi Kondisi Kiwari

Ketiga, ketegasan itu sesungguhnya juga memberi beban tanggung jawab ekstra padanya untuk memastikan kondisi kamtibmas tetap terjaga. Minimal mencegah konflik terbuka. Di sini, Koster cukup antisipatif dengan sejak awal menggandeng Kapolda berikut jajarannya untuk menjaga nilai-nilai luhur dan suci Bali yang ada. Singkat kata, jika sampai terjadi benturan, Polri memiliki analisis dan deteksi dini terkait eskalasi serta dampaknya.

Meski demikian, menimbang besarnya potensi konflik dalam pergulatan budaya ini, layak disikapi ekstra hati-hati adalah resolusi konflik agar tidak dalam bentuk kekerasan. Sosiolog Johan Galtung membagi kekerasan dalam tiga dimensi yakni kekerasan langsung, struktural, dan kultural. Dalam konteks sampradaya non-dresta Bali, jangan sampai seorang anggota, atau dicurigai anggota, sampradaya mendapat stigma (kekerasan budaya) yang digunakan sebagai justifikasi atau legitimasi lahirnya kekerasan langsung, juga kekerasan struktural oleh pemerintah.

Tak kalah penting digaungkan, semua pihak harus menahan diri untuk tidak saling memprovokasi. Harapan terbaik adalah, alih-alih kekerasan, dari konflik ini lahir wajah positif konflik seperti dikatakan Lewis Coser, yakni sebagai mekanisme perubahan sosial dan penyesuaian, serta dapat memberi peran positif di masyarakat. Sebagai pengingat, Bali memiliki pengalaman menjadi pulau banjir darah tahun 1965 akibat tarung politik, provokasi dari luar, dan sentimen pribadi seperti hasil riset Geoffrey Robinson dalam buku “Sisi Gelap Pulau Dewata”. Jumlah korban ditaksir sekitar 80 ribu jiwa. 

Baca juga :  Klaster Kejutan Golkar di Pilkada, Antara Gertakan dan Harapan

Satu hal lagi, secara komunikasi politik, Koster terlihat sedang menggiring diri sendiri ke pusaran besar yang dapat menelan reputasinya, minimal kebijakan tersebut dinarasikan tidak populer. Bahwa dia memilih tegak melangkah dengan risiko terburuk, ya itulah konsekuensi sebagai pemimpin. Tapi, entah disadari atau tidak, dia juga justru meneladani salah satu pesan Tri Sakti Bung Karno yakni “berkepribadian dalam budaya”, sekaligus eling lan waspodo ancaman neoimperialisme yang paling halus yakni imperialisme budaya. Gus Hendra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.