APLAUS hadirin menggema ketika Presiden Prabowo Subianto menyanjung PDIP sebagai partai yang “berkorban” untuk tetap sebagai oposisi, di sidang paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026). Gesturnya santun, ekspresinya tenang, nadanya turun, dan diksinya lembut cenderung merendah. Prabowo juga mengaku “ngilu” mendengar kritik PDIP, meski tetap menyebut kritik itu penting untuk mengingatkan pemerintah.
Hanya, politik tidak pernah sesederhana pujian itu. Dalam situasi negara penuh tekanan, sanjungan semacam itu lebih tepat dibaca sebagai strategi meredam tensi politik nasional. Panggung depan sengaja dibuat teduh ketika panggung bawah justru sedang gaduh.
Media diramaikan bagaimana banyak publik sipil marah setelah pembubaran nonton bareng film “Pesta Babi” terjadi di banyak tempat, sebagian melibatkan tentara. Uniknya, pemerintah mengklaim tidak ada memerintah pembubaran, tapi pembubaran tetap berlangsung, entah perintah siapa. Negara terlihat lembut di podium tapi keras di lapangan, dan ini berbahaya karena paradoksnya.
Pada saat yang sama, Rupiah melemah, IHSG bergejolak, dan harga kebutuhan pokok naik akibat ketergantungan bahan impor. Komunikasi elite yang kerap terlalu simplifikatif untuk isu yang kompleks membuat pasar dan publik menggugat sensitivitas dan, terutama, kapabilitas negara mengelola keadaan. Dalam situasi seperti itu pemerintah tentu butuh stabilitas elite. Salah satu jalannya adalah merangkul oposisi lewat panggung simbolik di parlemen.
Melihat kompleksitas dinamika sosial politik kiwari, pernyataan Presiden Prabowo dapat dimaknai sekurang-kurangnya tiga hal. Pertama, pemerintah tampaknya sadar tidak mungkin “bertempur” di semua front persepsi dan opini publik. Jika tensi dengan PDIP bisa diturunkan, energi politik dapat dialihkan untuk meredam persoalan lain yang lebih serius. Karena itu, selain etika demokrasi, pujian kepada PDIP juga sebagai strategi “pengikatan moral”. Oposisi yang dipuji sebagai patriot cenderung lebih sulit menyerang keras tanpa terlihat “tidak tahu diri”.
Kebocoran mikrofon pimpinan sidang DPR juga memperlihatkan sisi paling jujur dari dramaturgi politik. Ucapan Wakil Ketua DPR, Sumi Dasco Ahmad, “yang penting jangan teriak hidup Jokowi” dan dibalas cekikikan tawa perempuan yang diduga Puan Maharani, dapat dibaca sebagai elite sedang hati-hati mengkalibrasi kekuasaan. Ada ego politik yang dijaga, ada hierarki simbolik yang dirawat, dan ada stabilitas politik yang sedang dikawal.
Persoalannya, harmoni elite tidak otomatis itu demokrasi. Satu ciri khas demokrasi justru terbukanya ruang koreksi bagi publik kepada penguasa agar negara tidak terjebak dalam gema suaranya sendiri. Sejauh ini PDIP cukup efektif berperan sebagai kanalisasi aspirasi, agar kritik tidak sekadar hidup di media sosial, kampus, atau jalanan. Justru karena itu posisi PDIP menjadi penting untuk sehatnya demokrasi, ketika nyaris semua partai nyaman ikut penguasa.
Kedua, melihat rekam jejaknya, PDIP bukan sekadar partai besar, tetapi satu-satunya kekuatan politik nasional yang masih punya legitimasi kuat sebagai penyeimbang pemerintah. Basis massa akar rumputnya besar, jejaring internasionalnya ada, dan sejarahnya sebagai oposisi pernah teruji pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kalangan sipil, mahasiswa, kelas menengah terdidik, sampai masyarakat bawah membutuhkan corong formal yang sah secara politik, sekaligus jangkar di parlemen.
Banyak persoalan negara yang tanpa tekanan politik relatif cepat menguap ditelan kegaduhan yang baru. Risikonya, namanya saja negara demokrasi, tapi parlemen hanya jadi sirkus politik untuk meloloskan hasrat penguasa. Di titik ini kelebihan dan modal simbolik PDIP, yang sayang jika dihabiskan demi “kenyamanan hubungan elite” jangka pendek.
Puluhan ribu pelajar keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis tanpa ada proses hukum bagi penyedianya, meski media gencar memberitakan. Tentara dan polisi tetap “menyerobot” jabatan sipil, keadilan hukum banyak dipertanyakan publik, tapi keadaan belum banyak berubah. Ada oposisi garang saja pemerintah terkesan abai, apalagi jika parlemennya penurut?
Dari sejumlah fenomena bernegara itu, elite PDIP seyogianya juga memaknai pujian penguasa dapat lebih berbahaya daripada serangan lawan. Serangan membuat waspada, sedangkan pujian cenderung membuat terlena. Ketika menikmati penghormatan yang pihak yang mesti diawasi, keberanian politik rentan menurun perlahan. Kritik menjadi selektif, nada mulai dijaga, dan oposisi bergeser menjadi sekadar ornamen demokrasi.
Ketiga, sejarah menjelaskan bagaimana kekuasaan paling ringkih justru ketika merasa dirinya absolut benar. Banyak rezim jatuh bukan penetrasi kuat dari luar, melainkan lingkaran dalam yang cuma memproduksi pujian, sehingga alarm peringatan dini otomatis lumpuh. Ketika saluran resmi kritik tersumbat, kemarahan publik niscaya mencari jalan sendiri di luar sistem. Gerakan sosial menjadi lebih liar, lebih sporadis, dan kadang mudah ditunggangi kepentingan oportunis.
Dalam lanskap politik modern, oposisi bukan ancaman, justru salah satu katup penyelamat negara agar tekanan sosial tidak meledak tanpa arah. Kritik yang disalurkan melalui parlemen jauh lebih sehat dibanding kemarahan di jalanan yang sulit dikendalikan dampaknya. Sayang, fungsi mulia ini yang juga acapkali gagal dipahami elite yang terlalu mabuk stabilitas.
Pemerintah juga perlu memahami, kritik berbasis data lapangan bukan berarti kebencian terhadap negara. Presiden dengan gaya komunikasi yang kadang impulsif membutuhkan mitra kritis yang berani berkata: “kebijakan ini keliru, pernyataan ini berbahaya, langkah ini harus dikoreksi”. Dan, di sini pentingnya oposisi seperti PDIP.
Pada akhirnya, marwah politik partai diuji ketika mereka mampu menahan godaan untuk larut dalam kekuasaan. Hadirnya kutub oposisi yang kuat legitimasi dapat menjadi perisai nasional, guna mengalirkan “kemarahan” publik ke dalam koridor konstitusional yang aman di parlemen. Alih-alih melamar yang jinak, demokrasi jelas membuka lowongan kepada oposisi yang berani berkata kepada penguasa bahwa mereka bisa saja sedang salah. Gus Hendra
