SEKRETARIS Kabinet, Teddy Indra Wijaya, belum lama ini memperkenalkan istilah “inflasi pengamat”, sindiran terhadap ruang publik yang dianggap terlalu bising oleh analisis. Kini, publik justru melihat fenomena yang mirip, cuma bedanya adalah “inflasi pernyataan” dari Presiden Prabowo Subianto sendiri. Prabowo minta masyarakat tidak panik dengan naik-turunnya nilai dolar, karena warga di pedesaan tidak menggunakan mata uang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. “Orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok, iya kan?” katanya (cnnindonesia, 16/5/2026).
Masalahnya bukan pada gaya bercanda Presiden, melainkan ketika simplifikasi politik diucapkan pada isu yang sangat sensitif terhadap persepsi pasar. Risiko muncul ketika kepala negara terlalu royal memproduksi narasi populis tanpa kehati-hatian dan filter yang matang. Saat pernyataan simplistis dilempar dari podium resmi, nilai kata-kata itu sendiri rentan terdevaluasi.
Kita tengok ke negeri nun jauh di sana bernama Zimbabwe, ketika Presiden Robert Mugabe berkali-kali meyakinkan petani desa bahwa kejatuhan nilai tukar hanyalah konspirasi Barat. Lalu hiperinflasi brutal terjadi pada tahun 2008, yang membuat uang kertas lebih murah ketimbang tisu toilet. Di Venezuela, Hugo Chavez dan Nicolas Maduro juga minta rakyat kecil mengabaikan kurs dan fokus pada subsidi. Mereka mengklaim gejolak dolar adalah urusan kaum elitis yang gemar pelesiran ke luar negeri, sampai kemudian inflasi menembus angka satu juta persen pada 2018.
Tentu Indonesia jauh dari situasi Zimbabwe atau Venezuela. Hanya, sejarah menunjukkan satu pola yang sama: ketika elite politik mulai menormalisasi pelemahan mata uang dengan retorika simplistis, kepercayaan publik terhadap kemampuan negara mengelola ekonomi perlahan ikut terkikis.
Petani di pelosok Bali atau Jawa mungkin tidak pernah menyentuh fisik mata uang dolar Amerika Serikat. Tetapi, pupuk yang mereka tebar, kedelai untuk tempe yang mereka santap, hingga bahan baku obat generik yang mereka minum, seluruh harganya dipatok oleh fluktuasi kurs global. Mengatakan orang desa bebas dari dampak depresiasi rupiah, adalah bentuk pengabaian terhadap rantai pasok ekonomi yang nyata.
Selain kelas menengah dan bawah, beban terberat dari “inflasi pernyataan” ini adalah tim ekonomi di belakang layar. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dipaksa bekerja ekstra keras menjadi “pemadam kebakaran”. Ketika sentimen negatif berkepanjangan, mereka harus pontang-panting menggelar konferensi pers dan meramu kebijakan moneter darurat untuk menstabilkan sentimen pasar. Tekanan semacam ini pada akhirnya memaksa otoritas moneter bekerja lebih keras menjaga stabilitas kepercayaan pasar yang, sayangnya, dipicu pernyataan pemimpinnya sendiri.
Pernyataan yang meremehkan kurs ini adalah jebakan populisme yang miskin edukasi. Pemimpin seharusnya mencerdaskan rakyatnya dengan menjelaskan kompleksitas tantangan global secara jujur, bukan menyuapi massa dengan kenyamanan palsu. Ketika harga-harga kebutuhan pokok di pasar tradisional nanti benar-benar melambung, rakyat bawah berisiko mengalami deprivasi relatif. Pula akan merasa dikhianati sistem yang sebelumnya menjanjikan kehidupan mereka tidak akan terpengaruh badai ekonomi dunia.
Di era media sosial, ketika Istana memproduksi pernyataan tanpa dasar data, algoritma media sosial akan langsung menduplikasi, memotong, dan menyebarkannya ke berbagai lini masa. Sialnya, upaya pembelaan sepihak dari pendukung pemerintah justru makin memperpanjang siklus hidup konten tersebut di ruang virtual. Makin sering presiden melontarkan pernyataan yang tidak akurat, makin kuat pula persepsi negatif yang terbangun di benak publik secara organik. Celah komunikasi inilah yang kemudian ditangkap dan diamplifikasi secara cerdas oleh pihak kontra-penguasa; cukup putar ulang rekaman asli sang presiden, mesin algoritma akan mendelegitimasi kompetensi rezim.
Sayang, respons yang kerap muncul dari lingkungan Istana mudah ditebak: represif secara verbal. Alih-alih menggunakan rasionalitas komunikatif, suara kritis yang mencoba meluruskan kekeliruan data, cenderung sering diperlakukan sebagai ancaman loyalitas, bukan sebagai mekanisme koreksi dalam pengambilan kebijakan. Pola komunikasi model ini justru memperlihatkan kurang cakapnya dalam mengelola dialektika publik yang sehat.
Idealnya, lingkungan Istana justru memberi asupan data dan informasi kredibel kepada Presiden. Bukan melarang jurnalis bertanya ke Presiden, melainkan mengingatkan Presiden agar lebih berhati-hati membahas wilayah teknokratis secara spontan. Tugas utama seorang pemimpin adalah mendengarkan para ahli di bidangnya, lalu menyampaikan arah kebijakan dengan narasi terukur dan penuh kehati-hatian. Hanya karena banyak tepuk tangan, entah diorkestrasi atau spontan, usai pernyataan “heroik” Presiden, bukan berarti pernyataan itu valid secara substansi.
Jika lingkar Istana abai, defensif dan membiarkan “inflasi pernyataan” ini berjalan tanpa kendali, taruhannya terlalu mahal. Kita tidak sedang membicarakan kalah-menang elektoral, atau kampanye permanen, melainkan nasib perut ratusan juta rakyat yang menggantungkan hidup pada stabilitas harga. Kritik dari publik bukanlah kebisingan yang harus dibungkam dengan tuduhan miring bermotif tunggangan elite global. Justru suara-suara berbeda itulah yang hari ini sedang menjaga agar Indonesia tidak tergelincir menjadi Zimbabwe atau Venezuela berikutnya.
Dalam ekonomi modern, pasar mungkin digerakkan angka, tetapi kepercayaan dibentuk oleh narasi. Karena itu, setiap ucapan Presiden bukan sekadar opini personal, melainkan sinyal negara. Ketika kata-kata kehilangan makna, yang ikut dipertaruhkan bukan hanya wibawa pemerintah, tetapi rasa aman jutaan rakyat yang hidup dari kestabilan harga. Gus Hendra
