Bentengi Desa Adat, Bakumham Golkar Mediasi Kolaps LPD Umacetra

  • Whatsapp
BAKUMHAM Partai Golkar Bali menerima data terkait bangkrutnya LPD Umacetra, Karangasem untuk memberi pendampingan hukum kepada pengurus LPD dan prajuru adat yang digugat nasabah karena dananya tidak bisa ditarik, Kamis (27/5) lalu. Foto: Ist
BAKUMHAM Partai Golkar Bali menerima data terkait bangkrutnya LPD Umacetra, Karangasem untuk memberi pendampingan hukum kepada pengurus LPD dan prajuru adat yang digugat nasabah karena dananya tidak bisa ditarik, Kamis (27/5) lalu. Foto: Ist

DENPASAR –Bakumham DPD Partai Golkar Bali menyiapkan strategi mediasi untuk dua kutub yang berseberangan dalam kolapsnya LPD Umacetra di Kecamatan Selat, Karangasem. Pihak penggugat dan tergugat dalam buruknya pengelolaan keuangan LPD itu, akan dipertemukan di DPD Partai Golkar Bali pada Senin (7/6) mendatang. “Dari pihak desa adat yang mengajukan permohonan agar dibantu, kami membentengi desa adat,” kata Ketua Bakumham, DAP Sri Wigunawati, Sabtu (29/5/2021)

Menurut Wigunawati, selain pendampingan, Bakumham Golkar juga memberi bantuan hukum kepada LPD dan desa adatnya. Dalam mediasi itu, sebutnya, akan dihadirkan Ketua LPD Umacetra selaku tergugat I, dan Bendesa Adat Umacetra selaku tergugat II dengan nasabah yang memiliki deposito senilai Rp2 miliar selaku penggugat.

Bacaan Lainnya

“Ini kasusnya perdata dengan gugatan perbuatan melawan hukum, kami masih minta data untuk dipelajari. Sementara untuk oknum pegawai LPD melakukan korupsi uang nasabah itu sudah dilaporkan oleh Plt. Ketua LPD  ke Polsek Selat. Sangat disayangkan LPD sampai bangkrut dan prajuru digugat warganya sendiri,” ulasnya.

Sebelumnya, Kamis (27/5) siang empat prajuru Desa Adat Umacetra dipimpin Bendesa Adat Nyoman Sukra mendatangi DPD Partai Golkar Bali. Diterima Ketua DPD Partai Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry, didampingi Wigunawati, mereka mengaku dilaporkan nasabah yang juga warganya sendiri ke Pengadilan Negeri Amlapura lantaran LPD bangkrut. Karena tidak paham soal hukum, mereka minta solusi agar permasalahan kelar.

Baca juga :  Update Covid-19 di Denpasar: Pasien Sembuh 11, Kasus Positif Bertambah 9 Orang

Sukra saat itu memaparkan, dia digugat nasabah yang memiliki deposito senilai Rp 2 miliar. Kolapsnya LPD terjadi, kata Sukra, akibat banyaknya kredit fiktif yang oknum pegawai LPD itu sendiri. “Kami tidak tahu persoalan hukum, makanya kami mohon bantuan kepada DPD Golkar Bali agar dapat membantu, karena masalah ini sudah masuk ke ranah hukum,” pintanya.

Dia mengaku sudah memiliki iktikad baik untuk mengembalikan uang nasabah, dan membentuk tim 9 untuk penanganan kasus itu. Uang nasabah mulai dari yang memiliki tabungan Rp1 juta ke bawah dikembalikan 100 persen, tabungan Rp10 juta ke bawah dikembalikan 10 persen, dan uang penggugat juga sudah dikembalikan. Hanya, nominalnya baru Rp100 juta.

Plt. Ketua LPD Umacetra, Komang Sukadana, menambahkan, dia baru sadar LPD kolaps pada 12 Maret lalu. Setelah tahu kondisi keuangan LPD, dia bergegas melaporkan ke Lembaga Pemberdayaan LPD. Dari laporan tersebut keluarlah hasil audit beserta rinciannya, dan masyarakat diajak paruman sekaligus memberitahukan permasalahan yang terjadi.

Setelah diusut, sambungnya, tiga karyawan LPD tersingkap melakukan penggelapan uang nasabah senilai total Rp5 miliar. Salah satunya digunakan untuk metajen atau sabung ayam. Kasus ini juga dilaporkan ke Polsek Selat untuk penanganan lebih lanjut. “Sebelumnya banyak kejanggalan jumlah uang yang beredar, ada yang bilang 6 miliar, ada yang mengatakan omzet 7 miliar. Modusnya yaitu kredit fiktif, tabungan masuk tidak disetor, ada juga tabungan masuk tapi ditarik sendiri oleh karyawan,” ungkapnya.

Baca juga :  Dam Peraupan Diproyeksikan Jadi Pusat Pendidikan Lingkungan

Menanggapi aduan tersebut, Sugawa Korry menilai menangani LPD merupakan pekerjaan sangat serius, karena itu perlu dilakukan audit di setiap LPD. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan eksisten di desa adat, dia memerintah Bakumham Golkar untuk mendampingi kasus ini hingga tuntas. “Kami dari Partai Golkar memandang persoalan ini sangat serius. Kami menugaskan Bakumham Partai Golkar untuk terjun membantu LPD, desa adat, membantu masyarakat dan prajuru,” seru Wakil Ketua DPRD Bali itu. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.