PERNYATAAN Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, yang mendorong Bagus Alit Sucipta (Gus Bota) menjadi Bupati Badung dengan dukungan ormas Baladika Bali dan Laskar Bali, dua pekan lalu, sempat mencuat, memantik riak politik kecil, lalu perlahan diredam. Mungkin maksudnya sebagai ekspresi dukungan politik biasa. Namun, karena tanpa linimasa yang jelas, publik akhirnya menafsirkan beragam. Di ruang politik lokal yang relatif sensitif, makna liar bisa lebih berbahaya daripada wacana itu sendiri.
Gegara itu, hubungan Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, dan Gus Bota sebagai Wakil Bupati ikut dispekulasikan. Situasi cepat mencair ketika keduanya menegaskan di hadapan media mereka baik-baik saja, dan pemerintahan berjalan normal. Namun, peristiwa ini menyisakan refleksi tentang bagaimana kekuatan sosial dan simbol politik sepatutnya bernas dikelola.
Dalam konteks ini, mencermati pergerakan dan dinamika ormas semata-mata melalui perspektif mobilisasi massa, berisiko menyederhanakan kenyataan sosial yang jauh lebih kompleks. Baladika Bali dan Laskar Bali sejatinya bukan sekadar kumpulan massa tanpa arah. Dalam realitas sosial Bali, organisasi seperti ini tumbuh dari relasi solidaritas, identitas, jaringan sosial, hingga kebutuhan representasi kelompok tertentu. Mereka turut jadi bagian dari lanskap sosial-politik, terlepas publik menyukai atau tidak menyukai keberadaannya.
Karena itu, persoalan dasarnya bukan pada keberadaan ormas itu. Problem justru muncul ketika energi sosial yang besar mulai diberi imajinasi politik terlalu dini, sementara momentum dan konteks politiknya belum jelas. Di titik inilah euforia mudah berubah menjadi emosi, distraksi, dan… destruksi!
Meminjam pandangan Antonio Gramsci, kekuatan sosial besar membutuhkan kepemimpinan moral dan disiplin politik agar tidak berubah menjadi energi destruktif. Mereka tidak hanya diuji ketika mampu bergerak, juga saat mampu menahan diri. Diakui atau tidak, ormas menjadi saluran artikulasi politik baru agar lebih diterima dalam ruang kekuasaan formal. Masalahnya, tanpa disiplin organisasi, peluang itu bisa menjelma menjadi ironi yang mereduksi kekuatan dan agenda jangka panjangnya sendiri.
Ketika dukungan politik diumumkan terlalu cepat tanpa arah waktu jelas, massa pendukung “terpancing” mulai membangun imajinasinya sendiri. Mereka mulai mencari siapa kawan dan siapa lawan, bahkan ketika patronnya belum tentu sedang berada dalam situasi berkonflik. Di sinilah bahayanya. Diskursus politik yang mungkin hanya diniatkan sebagai simbol dukungan, bergeser menjadi bahan spekulasi publik, kegelisahan birokrasi, pembelahan psikologis di internal pemerintahan, dan mengusik relasi kerja.
Dibaca dari lensa Pierre Bourdieu, modal simbolik, dukungan elite, loyalitas massa, serta legitimasi sosial merupakan bentuk modal politik yang sangat berharga. Tetapi, alih-alih mendongkrak, modal simbolik yang dideklarasikan terlalu dini justru rentan menjadi beban politik bagi figur yang bersangkutan.
Di satu sisi, dukungan itu memperlihatkan Gus Bota memiliki pengaruh sosial yang diperhitungkan. Di sisi lain, setiap geraknya menjadi semakin diawasi. Sedikit langkah yang keliru dapat langsung dimaknai sebagai manuver politik, sekurang-kurangnya sinyal retaknya hubungan internal pemerintahan. Ketika wacana suksesi dilempar terlalu dini, ruang digital dan media sosial hampir pasti diisi pergulatan identitas dan simbol politik.
Sebagai Wakil Bupati, suka tidak suka Gus Bota tetap berada dalam orbit pemerintahan yang dipimpin Bupati Adi Arnawa. Karena itu, loyalitas administratif dan stabilitas kerja tetap menjadi kebutuhan utama. Publik tentu lebih berharap melihat pemerintahan yang bekerja efektif dibanding terus-menerus disibukkan oleh spekulasi suksesi politik. Setidaknya, momentum politik itu masih sangat jauh.
Dalam kompleksitas dinamika inilah kedewasaan politik organisasi diuji. Yang matang itu bukan organisasi yang terus bergerak tanpa jeda, melainkan yang mampu mengelola energi politiknya secara disiplin. Kekuatan besar tidak identik harus tampil berisik untuk “membuktikan” eksistensinya.
Jadi, Baladika Bali dan Laskar Bali memiliki kesempatan menunjukkan mereka tidak sekadar kuat dalam mobilisasi massa, juga matang dalam membaca momentum politik. Loyalitas tidak harus diterjemahkan menjadi baliho, deklarasi prematur, atau tekanan simbolik yang justru dapat merugikan figur yang didukung. Politik bukan cuma soal siapa paling cepat mendeklarasikan dukungan, tapi juga siapa yang paling mampu menjaga keberlanjutan pengaruhnya.
Sejarah menunjukkan banyak energi politik habis terlalu awal karena terjebak euforia sesaat. Massa bergerak sebelum waktunya, elite saling curiga sebelum konflik benar-benar ada, sedangkan publik mulai lelah dengan kegaduhan yang tak perlu. Stabilitas tak jarang hadir dari kemampuan mengelola energi, bukan melampiaskannya sesuka hati. Karena itu, pelajaran paling berharga dari peristiwa ini adalah: apakah kekuatan sosial yang besar itu mampu dikelola dengan kesabaran politik yang matang?
Jika ormas terlalu cepat dibawa masuk ke arena suksesi, mereka berisiko kehilangan fungsi sosialnya, dan hanya berubah menjadi alat tekanan politik sesaat. Padahal kekuatan terbesarnya justru terletak pada kemampuannya menjaga solidaritas jangka panjang, bukan sekadar menjadi instrumen momentum.
Badung masih membutuhkan stabilitas pemerintahan. Masyarakat masih menunggu penyelesaian persoalan sampah, kemacetan, hingga tekanan ekonomi akibat pariwisata yang terus berubah. Dalam momen seperti itu, energi politik seharusnya diarahkan untuk memperkuat kerja pemerintahan, bukan mengakselerasi spekulasi suksesi.
Sebagai penutup, politik yang matang bukan yang terus meneriakkan siapa penerus kuasa berikutnya. Politik yang matang justru tahu kapan harus bergerak dan kapan harus menahan diri. Sebab kekuasaan tidak selalu dimenangkan oleh yang paling gaduh, melainkan oleh mereka yang paling sabar membaca waktu. Gus Hendra
