Wacana Perbaikan Perda Desa Adat, Komisi I DPRD Bali Pelajari Substansi Dulu

  • Whatsapp
I Nyoman Adnyana. Foto: hen
I Nyoman Adnyana. Foto: hen

DENPASAR – Usulan untuk memperbaiki Perda Nomor 4/2019 tentang Desa Adat yang digaungkan Partai Golkar, mendapat tanggapan dari Komisi I DPRD Bali. Komisi yang membidangi soal hukum dan pemerintahan ini mengaku siap membahas perbaikan yang dimaksud Golkar, sepanjang substansi persoalan dan mekanismenya jelas. “Kami tidak dalam posisi menolak atau menerima. Kita harus lihat dulu, pelajari dulu substansinya itu seperti apa,” kata Ketua Komisi I, I Nyoman Adnyana, Senin (11/1/2021).

Dalam pandangannya, sejauh ini belum ada urgensi untuk merevisi Perda tersebut. Apalagi masa berlakunya kurang dari dua tahun. Jika yang dianggap kurang sempurna adalah aturan turunannya, maka bisa hal itu saja yang direvisi atau diperbaiki. Misalnya diperbaiki dalam pergubnya, bukan langsung Perda dimaksud yang direvisi.

Bacaan Lainnya

“Ya karena ini kan belum jelas juga apa sih yang dianggap kurang? Makanya harus dipelajari dulu,” sebut politisi PDIP itu mengulang penegasan.

Jika memang aturan turunan yang dinilai kurang kuat, Adnyana berujar Perda tersebut sudah melalui mekanisme sesuai tata aturan pembuatan perda. Adanya legalisasi dari Kemendagri, ulasnya, merupakan bukti bahwa secara prosedural tidak ada hal yang kurang dijalankan.

Baca juga :  Rabu Ini, Megawati Umumkan 48 Paslon Kepala Daerah yang Diusung PDIP

Adanya diksi “memperkuat” Perda yang digunakan oleh Golkar, Adnyana balik mempertanyakan batasan “memperkuat” tersebut seperti apa? Dia juga belum paham bagaimana kondisi desa adat sebelum dan sesudah Perda Desa Adat hadir seperti yang dibayangkan Golkar. Sebab, untuk mengubah atau memperbaiki suatu produk hukum, harus ada fakta objektif yang dipakai ukuran.

Dia mendaku sejauh ini tidak ada keluhan terkait Perda itu, bahkan Perda 4/2019 dinilai lebih jauh dan luas cakupannya daripada perda yang mengatur hal sama sebelumnya. Urusan administrasi dan upakara juga termaktub di dalamnya. Karena itu, kembali dia mempertanyakan di titik mana Perda itu harus diperkuat lagi?

“Fokus di diksi ‘memperkuat’ itu saja dulu, ukurannya apa? Yang dianggap lemah itu apanya? Jangan sampai kita hanya bahasa diplomasi saja,” ulasnya.

Ketika suatu produk hukum dianggap ada kekurangan, ungkapnya, bukan berarti semuanya yang dirombak. Bisa saja perbaikan itu cukup dengan menambah pasal, atau memperbaiki kalimat dalam bagian yang dianggap kurang kuat. “Yang pasti Komisi I dalam posisi menunggu kepastian dari kajian teman-teman di Golkar soal Perda itu. Tanggal 22 Januari yaYa berarti setelah itu barulah kita bisa tahu yang sesungguhnya dimaksud itu seperti apa,” pungkasnya.

Sebagaimana diwartakan sebelumnya, DPD Partai Golkar Bali menyeriusi membahas wacana usulan revisi Perda Nomor 4/2019 tentang Desa Adat pekan lalu. Sejumlah pakar hukum, terutama hukum adat, dan banyak eksponen sampai kalangan Majelis Desa Adat (MDA) akan diundang untuk mengkaji apa yang diistilahkan sebagai “perbaikan desa adat” tersebut. “Kami tidak terpaku pada istilah revisi atau mengubah, posisi Golkar dalam konteks ini adalah untuk menguatkan desa adat,” kata DAP Sri Wigunawati selaku koordinator tim perumus Perda Desa Adat, Minggu (10/1/2021).

Baca juga :  Selly Mantra Dukung Mahasiswi Denpasar Tampil di Ajang Paris Fashion Week

Dia menguraikan, Golkar berencana mengkaji wacana perbaikan Perda tersebut pada Jumat (22/1) mendatang secara daring maupun luring. Ada enam akademisi bidang hukum adat, sosiolog dan antropolog akan dihadirkan. Selain itu Golkar juga siap mengundang organisasi advokat, para rektor di Bali, anggota DPR RI dan DPD RI dapil Bali, Ketua dan anggota DPRD Bali, para kepala daerah seluruh Bali, organisasi kepemudaan, Kapolda, Kajati, dan para bendesa adat di Bali. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.