Bawaslu Tolak Dugaan TSM Pilkada Sumbawa, Dalil Pelapor Terbantahkan

  • Whatsapp
KETUA Majelis Hakim Bawaslu NTB, M. Khuwailid, didampingi empat hakim lainnya saat menyampaikan putusan terkait dugaan TSM Pilkada Sumbawa, Senin (11/1/2021). Foto: rul
KETUA Majelis Hakim Bawaslu NTB, M. Khuwailid, didampingi empat hakim lainnya saat menyampaikan putusan terkait dugaan TSM Pilkada Sumbawa, Senin (11/1/2021). Foto: rul

MATARAM – Sidang Bawaslu NTB menangani dugaan pelanggaran secara terstruktur, sistemik, dan masif (TSM) yang dilayangkan paslon Pilkada Sumbawa, Syarafuddin Jarot–Mokhlis, terhadap paslon Mahmud Abdullah–Dewi Noviany (Mo-Novi) memasuki babak akhir. Dalam sidang pembacaan putusan, Senin (11/1/2021) petang, majelis hakim menolak seluruh dalil yang diajukan pemohon. Pertimbangannya, fakta persidangan tidak cukup kuat menunjukkan bukti-bukti yang diajukan.

“Misalnya program pembagian bantuan Covid-19 Pemprov NTB berupa masker, yang ditumpangi bantuan masker untuk paslon Mo-Novi, terbantahkan. Maka majelis berkeyakinan perbuatan menjanjikan itu tidak terbukti,” kata Ketua Majelis Hakim Bawaslu NTB, M. Khuwailid, saat membacakan putusan.

Bacaan Lainnya

Khuwailid juga memaparkan, laporan ada pembagian uang di Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, juga tidak bisa dibuktikan pelapor. Hal serupa juga terjadi pada proyek pemasangan paving block yang dituduhkan pelapor di Dusun Kembang Kuning. Kata Khuwailid, terlapor menyebut program dari APBD Perubahan NTB tahun 2020 itu tidak ada hubungan dengan memenangkan Mo-Novi.

“Plt Kadis Perkim Djamaluddin juga menegaskan program itu murni program aspirasi para anggota Dewan yang sama dengan para anggota Dewan lainnya. Pastinya Pemprov NTB melalui OPD terkait tanpa ada arahan untuk mempengaruhi pemilih di dusun tersebut,” urai.

Baca juga :  Kasus Positif Covid-19 Nasional Bertambah 672 Orang, DKI Jakarta Tertinggi

Dalam proses pembuktian di persidangan, dia tidak menemukan ada unsur TSM untuk mengarahkan harus memilih si A dan si B. Pasal 71 Peraturan Bawaslu mengatur larangan terkait pemanfaatan program. Namun, yang diadukan adalah pelanggaran politik uang secara TSM oleh terlapor.  Padahal subjeknya adalah paslon sesuai Pasal 73 ayat 2.

“Majelis tidak ada bukti secara konkret dan nyata, karena peristiwanya terputus. Dan, itu tidak ada hubungan dengan paslon,” urainya.

“Keseluruhan dalil tidak ada keyakinan dan mendapat bukti. Pelapor tidak terbukti melakukan perbuatan menjanjikan kepada pemilih dan penyelenggara secara TSM,” sambungnya.

Ia mempersilakan pelapor jika tidak terima putusan Bawaslu NTB untuk mengajukan gugatan ke Bawaslu RI. Apalagi semua hakim tidak ada yang berbeda pendapat untuk menolak gugatan pelapor.

Kapolresta Mataram, Kombes Heri Wahyudi, mengatakan, jajarannya melakukan pengamanan di kantor Bawaslu NTB hingga selesainya pelantikan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa terpilih nanti. “Karena sidangnya banyak ditunggu publik, maka pengamanan bersifat antisipatif. Nanti semua tetap mengedepankan protokol kesehatan Covid-19 saat kami tambahkan pengamanan,” jelasnya.

Dia menambahkan, polisi juga akan memberi perlindungan terhadap pemohon dugaan TSM pelanggaran Pilkada Sumbawa itu. “Kelompok pemohon dan masyarakat juga akan kami beri pengamanan,” tegasnya.

Sementara itu, puluhan orang terlihat berdatangan dan duduk di sekitar kantor Bawaslu NTB. “Antara kedua pendukung paslon kami minta agar menjaga kondusivitas selama persidangan,” tandas Kapolres. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.