Viral “Kesepekang” Akibat Nunggak Kredit di LPD Peselatan, MDA Kecamatan Abang Turun Minta Penjelasan

  • Whatsapp
MDA Kecamatan Abang, Karangasem turun ke Desa Peselatan minta klarifikasi soal warga yang kesepekang. Foto: ist
MDA Kecamatan Abang, Karangasem turun ke Desa Peselatan minta klarifikasi soal warga yang kesepekang. Foto: ist

KARANGASEM – Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Abang, Karangasem, turun tangan meminta penjelasan tentang adanya warga di Desa Paselatan yang mendapatkan sanksi kesepekang (dikucilkan) lantaran tidak mampu membayar kredit di LPD.

“Kemarin kami sudah menghadirkan Kelian Desa Adat Peselatan bersama prajuru desa, kerta desa, dan ketua sabha desa, serta pemucuk LPD, guna meminta penjelasan terkait berita yang viral di Facebook tentang salah satu krama Desa Peselatan atas nama Ni Ketut Wiri (almarhumah) dalam upacara makingsan di gni, Setra Desa Adat Paselatan,” terang Bendesa Alitan MDA Kecamatan Abang, I Wayan Gede Surya Kusuma, Sabtu (17/10/2020).

Bacaan Lainnya

Dalam rapat tersebut terungkap, awalnya I Nyoman Darma yang merupakan anak kandung mendiang Ni Ketut Wiri sejak 2015 silam meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 di LPD Desa Adat Paselatan yang diamprah dalam dua perjanjian tanpa anggunan atau jaminan.

Dalam perjalanannya, proses pembayaran kredit I Nyoman Darma rupanya mengalami kendala. Bersangkutan tidak mampu membayar pokok dan bunga kredit selama tiga tahun berturut-turut hingga Oktober 2018.

Dalam kurun waktu tiga tahun, LPD Paselatan telah memberikan tiga kali perpanjangan kredit atau kompensasi kepada I Nyoman Darma. Akibat Kredit yang macet tersebut, hingga Oktober 2018 kredit yang bersangkutan menjadi kurang lebih Rp26.000.000,00

Baca juga :  Restorasi Rumah Ibunda Bung Karno Diminta Menyerupai Aslinya

Berdasarkan kondisi kredit yang macet tersebut, Ketua LPD Paselatan, I Gede Kuta, menyampaikan kepada kelian Desa Adat Peselatan. Sampai akhirnya satu bulan setelah pelaporan itu, kelian desa melaksanakan paruman desa dan memutuskan untuk memberhentikan sementara I Nyoman Darma sebagai krama Desa Adat Peselatan hingga kewajiban atas kredit di LPD bisa dibayar.

Atas keputusan paruman desa saat itu, meskipun krama I Nyoman Darma tidak hadir dalam paruman tersebut, pamucuk LPD bersama salah satu Badan Pengawas LPD telah menyampaikan secara langsung keputusan desa adat kepada krama I Nyoman Darma dan dikatakan yang bersangkutan dapat menerimanya.

Di dalam keputusan desa adat tentang sanksi bagi krama desa adat yang melanggar ketentuan yang telah disepakati antara peminjam dan LPD, sanksi pemberhentian sementara dijatuhkan kepada I Nyoman Darma dan keluarganya. Termasuk ibu kandung I Nyoman Darma yakni almarhumah Ni Ketut Wiri.

Adapun ketentuan yang berlaku untuk krama Desa Adat Peselatan yang berstatus sebagai krama diberhentikan sementara ada empat poin. Yakni; tidak boleh dipilih jadi prajuru desa. Tidak mendapatkan upasaksi dari desa adat. Jika meninggal, I Nyoman Darma dan keluarga termasuk ibu kandungnya wajib membayar jinah patanjung batu sebesar Rp500.000 agar bisa melaksanakan penguburan di setra desa adat. Seluruh krama desa tidak boleh menjenguk, masuka-duka kepada krama yang status diberhentikan sementara. Apabila ada krama yang melanggar akan dikenai denda 100 Kg beras.

Baca juga :  Masyarakat Umumnya Tidak Setuju Sipeng Tiga Hari, Sebaiknya Satgas Dimaksimalkan, Potensi Bali Simpen untuk Pasca-Corona

Sementara itu, dalam rapat tersebut juga terungkap bahwa tidak terdapat norma diberhentikan sementara dalam awig-awig desa seperti sama halnya dalam peraturan yang dibuat oleh LPD. Hanya saja dalam jenis-jenis pamidandha dalam awig-awig desa salah satunya terdapat norma kasepekang.

Menurut Bendesa Alitan MDA Kecamatan Abang, memang dalam hal ini perlu ditata ulang regulasi yang mengatur hal tersebut agar mengacu kepada awig-awig yang ada, sehingga nantinya antara awig-awig dengan pararem sebagai turunannya bisa sesuai.

“Saya sebagai Bandesa Alitan bersama prajuru MDA Kecamatan Abang akan terus dan menata hal-hal yang perlu kiranya diperbaiki serta tetap dikonsultasikan dengan majalis kabupaten dan Provinsi Bali,” tandasnya. nad

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.