MATARAM – Perhelatan balap motor internasional World Superbike (WSBK) 2023 pada 3-5 Maret di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berjalan lancar dan sukses. Hanya, di balik megahnya bangunan Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, masih ada persoalan lahan yang sampai kini belum tuntas. Proses sanding data antara Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dengan masyarakat di lingkar kawasan KEK Mandalika yang difasilitasi Pemprov NTB, juga belum menemui titik temu.
Menyikapi berlarut-larutnya proses itu, anggota Komisi IV DPRD NTB, HL Pelita Putra, minta penyelesaian sanding data yang sebelumnya tidak ada titik temu agar bisa dilanjutkan kembali. Sebab, hanya dengan sanding data itu kisruh lahan yang mengganjal akan ada titik terangnya. Pertimbangannya, sanding data dapat menghadirkan solusi dan keadilan bagi kedua belah pihak.
“Oh iya, (mendukung) sanding data yang tertunda untuk bisa dilakukan kembali. Ini karena kita ingin melihat persoalan ini dapat selesai dengan baik,” ujar Pelita, Senin (6/3/2023).
Pelita menguraikan, sanding data akan memetakan letak persoalan yang kerap timbul antara masyarakat dengan ITDC. Selanjutnya mencari solusi terbaik atas apa yang disengketakan.
Dia menegaskan tidak ingin cara-cara tidak mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan diterapkan. Cara-cara kekerasan atau pamer kekuatan justru dapat memicu persoalan lebih panjang lagi. Apalagi bila cara itu digunakan untuk menghadapi rakyat.
“ITDC harus juga legowo, mengalah, jangan keras-keras seperti sebelumnya enggak mau buka data yang diinginkan masyarakat,” saran Ketua DPC PKB Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) itu.
Persoalan KEK, ulasnya, tujuan membangun dulu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Segala pembangunan di KEK Mandalika jangan sampai malah mengakibatkan penderitaan bagi rakyat. Hal itu tentu bertentangan dengan semangat dan cita-cita luhur membangun kawasan wilayah selatan Pulau Lombok tersebut.
“Jangan sampai kita hanya minta rakyat berkorban (melepaskan lahannya untuk dibangun), tapi tidak memberi dampak kepada masyarakat,” sesalnya.
“Saya mendorong agar ini diselesaikan dengan baik, bila perlu tanpa melalui sengketa hukum. Jangan malah rakyat dilawan dengan cara-cara tidak beradab, kalau ada ruang win-win solution (tempuh itu),” serunya.
Bila persoalan sengketa lahan ini usai, imbuhnya, ITDC sebagai pengelola kawasan harus merangkul masyarakat dalam mengelola kawasan. Jadi, cita-cita kesejahteraan itu dapat dirasakan nyata oleh masyarakat, bukan hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok saja. “Tidak boleh ada yang merasa diri kuat lalu mengabaikan hak rakyat,” tegasnya lantang.
Sebelumnya, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, berharap persoalan saling klaim lahan di KEK Mandalika segera tuntas. “Sudah ada progres yang baik. Sudah sanding data, sekarang tinggal menunggu kerja dari tim,” klaimnya.
Kegiatan sanding data sendiri dinilai sebagai langkah maju, apalagi dihadiri pejabat dari Kementerian BUMN dan ITDC. “Ini langkah maju, miskomunikasi bisa dihindari. Mudah-mudahan persoalan ini bisa klir dan selesai dengan baik,” harapnya. rul
