Sugawa Minta Efisiensi Dana Cadangan Pilgub

  • Whatsapp
WAKIL Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry. Foto: hen
WAKIL Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry. Foto: hen

DENPASAR – DPRD Bali membuat Ranperda inisiatif untuk dana cadangan Pilkada Bali atau Pilgub 2024, dan sudah disetujui Gubernur Bali. Dengan mencicil penyediaan kebutuhan anggaran tersebut, jajaran penyelenggara diharap tidak kesulitan lagi mengeksekusi program wajib nasional itu. Meski demikian, DPRD Bali berharap tetap ada efisiensi dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry, Rabu (3/11/2021) berujar lembaganya sudah sepakat menyediakan kebutuhan anggaran Pilgub dalam bentuk bertahap melalui dana cadangan. Secara teknis, jelasnya, pada tahun 2022 disediakan senilai Rp100 miliar, dan tahun 2023 senilai Rp150 miliar. “Ranperda itu sudah dikaji, dan sebelum ketok palu APBD Induk 2022 Ranperda itu juga sudah disahkan,” jelas politisi Partai Golkar itu.

Bacaan Lainnya

Disinggung optimisme legislatif untuk menyediakan anggaran senilai Rp250 miliar sampai tahun 2023 di tengah situasi ekonomi Bali yang belum terlalu menggembirakan, Sugawa menjawab Pilgub itu kegiatan yang bersifat wajib. Karena itu, kata dia, mau tidak mau harus tetap optimis. Hanya, sambungnya, bukan berarti anggaran sebesar itu harus dihabiskan semua oleh KPU dan Bawaslu Bali.

“Kami tugaskan eksekutif agar betul-betul mengkaji dengan baik aspek efisiensinya,” ulasnya.

Baca juga :  ST Banjar Abasan, Singapadu Tanam Tanaman Upakara

Sugawa tak menepis penyusunan anggaran Pilgub dilakukan dengan pola maksimal oleh KPU dan Bawaslu, dengan pemikiran jika ada kelebihan maka akan kembali ke kas daerah. Hanya, dia menekankan tetap perlu dikaji kelayakan, kepatutan dan kepantasan anggaran yang diusulkan kepada eksekutif oleh KPU dan Bawaslu tersebut. Sayang, dia tidak merinci lebih jauh hal teknis apa yang dimaksud dalam “kelayakan, kepatutan, dan kepantasan anggaran” itu.

Menimbang pengalaman Pilgub 2018 yang sempat ada koreksi nilai NPHD yang disetujui Pemprov kepada KPU Bali, adakah kemungkinan nilai anggaran yang disetujui untuk Pilgub 2024 akan menyusut? “Kami serahkan dulu kepada eksekutif. Nantinya DPRD sesuai dengan kewenangannya juga akan mengevaluasi dan mengawasi sesuai komisi terkait,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, mengapresiasi Ranperda Dana Cadangan Pilgub 2024 yang diusulkan DPRD Bali. Menurut Lidartawan, inisiatif DPRD Bali itu merupakan langkah antisipatif, bernas dan progresif, mengingat kemungkinan anggaran pada tahun 2023 tidak sebagus periode sebelum-sebelumnya gegara pandemi Covid-19. “Itu gagasan yang bagus, antisipatif, dan progresif. Kami sangat apresiasi itu, dan semoga langkah teman-teman di DPRD Bali bisa ditiru di kabupaten/kota,” serunya, Senin (1/11/2021).

Menurut Lidartawan, dengan adanya Ranperda yang akan disahkan menjadi Perda itu, saat akan menggunakan anggaran tahun 2023 dan 2024, SKPD tidak kosong anggaran karena dipakai Pemilu. Strategi mencicil anggaran ini, ulasnya, layak dicontoh dan diikuti di kabupaten/kota agar tidak berat kemudian. Sebab, kebutuhan anggaran memang cukup besar, maka harus disediakan khusus. Apalagi Permendagri juga membolehkan untuk pengalokasian semacam itu. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.