POSMERDEKA.COM, MATARAM – Aksi demonstrasi ribuan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK) di NTB, untuk menuntut pencabutan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tentang Penundaan Pengangkatan PPPK 2024, direspons Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.
Dia minta para calon ASN di wilayah Provinsi NTB tetap tenang meskipun pengangkatan mereka ditunda. Iqbal berjanji akan membawa aspirasi para CPNS dan PPPK ke pemerintah pusat, agar kebijakan tersebut dapat dikaji lebih lanjut.
“Insya Allah kami akan bahas dan beri masukan terhadap pusat, karena itu keputusan pusat masalah PPPK ini,” ujar Iqbal, Selasa (11/3/2025).
Politisi Gerindra ini menjabarkan, keputusan yang diambil Menpan RB tentu melalui berbagai pertimbangan. Namun, dia tetap akan mengkaji kondisi di NTB sebelum memberikan masukan kepada pemerintah pusat. “Kami akan lihat kondisi di sini (NTB) dan akan memberi masukan secepatnya,” janjinya.
Di kesempatan lain, Ketua Aliansi Forum CPPPK Provinsi NTB, Andri Supan, mengecam keputusan penundaan pengangkatan tersebut. Dia mengklaim para calon PPPK merasa dikhianati dan diperlakukan tidak adil, meski telah menjalani seleksi dengan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
”Kami menuntut agar SE Menpan-RB tersebut segera dicabut, dan pengangkatan PPPK dilaksanakan pada tahun 2025 sesuai dengan harapan dan kebutuhan kami,” katanya. “Penundaan ini tidak hanya merugikan, tetapi juga berdampak buruk bagi masyarakat,” tandas Andri. rul
