POSMERDEKA.COM, MATARAM – Sebanyak 700 orang anggota Solidaritas CPNS dan calon perjanjian kerja (CPPPK) Kota Mataram, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD NTB, Selasa (11/3/2025).
Para tenaga honorer Kategori 2 (K2), Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan Guru Tidak Tetap (GTT) se-Kota Mataram itu, mendesak agar dicabutnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE Menpan-RB) terkait penundaan jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2024. Selanjutnya, pemerintah diminta segera menerbitkan SK pengangkatan bagi CPNS dan PPPK 2024 yang lulus tes kompetensi.
Ketua Honorer K2 sekaligus penanggung jawab Gerakan Aksi Solidaritas CPNS dan PPPK Kota Mataram, Muzakallah, menegaskan, penundaan pengangkatan sangat berdampak. Sebab, ada CPNS dan CPPPK yang mau kawin setelah Surat Keputusan (SK) keluar, terpaksa dibatalkan. “Ini karena pengangkatan menjadi CPNS dan CPPK ditunda,” tegas Muzakallah dalam orasinya.
Dia berujar honorer yang dimaksud, salah satunya merupakan tenaga teknis pendidikan di salah satu sekolah di Sekarbela, Kota Mataram. Saat ini umurnya 27 tahun. Namun, dia tidak mau secara detail membeberkan identitas honorer tersebut, dengan alasan privasi.
Penundaan pengangkatan PPPK, sambungnya, mengurungkan niat tenaga honorer tersebut meminang pujaan hatinya. Padahal dia sudah menyiapkan segala hal, seperti komunikasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA), tanda tangan lurah, kepala desa, dan sebagainya.
“Tahu-tahunya seperti ini. Ini yang mau kawin besok, begitu SK keluar langsung disekolahkan, tapi tidak jadi,” kata tenaga honorer di Kantor Lurah Pagutan Barat ini.
Lebih lanjut dikatakan Muzakallah, ada juga honorer yang sudah bongkar plafon rumahnya, karena yakin SK pengangkatan akan keluar 1 Maret 2025. Tahu-tahunya SK tersebut batal diterbitkan.
“Karena SK batal diterbitkan sementara plafon sudah dibongkar, terpaksa honorer itu harus kembali kos,” serunya dengan nada getir. ”Kami juga mendesak pemberhentian Rini Widyanti dari jabatannya sebagai Menteri PAN-RB. Ini karena batalnya pengangkatan honorer adalah ulahnya,” sambung Muzakallah menandaskan.
Dua anggota Komisi V DPRD NTB, Didi Sumardi dan Made Slamet, datang menemui para pengunjuk rasa. Mereka menyampaikan rasa prihatin dan empati yang mendalam atas berbagai permasalahan yang telah massa aksi sampaikan. “Aspirasi ini kami terima secara resmi, dan akan kami kawal serta perjuangkan, agar pemerintah pusat dapat memenuhi tuntutan Saudara-Saudara semua,” janji Didi.
Dia menegaskan aspirasi para honorer ini merupakan amanah yang harus disampaikan ke pemerintah pusat. “Sebagai DPRD Provinsi NTB, kami tidak memiliki pilihan selain berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk memperjuangkan aspirasi tersebut,” lugasnya memberi janji. rul
