Seleksi Kaur Desa Yangapi, Ombudsman Bali Rangkum Pendapat Pihak Terkait

  • Whatsapp
OMBUDSMAN RI Perwakilan Bali menggelar rapat konsolidasi menindaklanjuti laporan masyarakat terkait berlarut-larutnya penentuan rekomendasi hasil seleksi Kaur Desa di Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Bangli, Rabu (17/11/2021). Foto: ist

BANGLI – Ombudsman RI Perwakilan Bali kembali turun ke Kabupaten Bangli untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait berlarut-larutnya penentuan rekomendasi hasil seleksi Kaur Desa di Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Bangli.

Ombudsman menggelar rapat konsolidasi penyelesaian laporan masyarakat itu, Rabu (17/11/2021) di bilangan LC Uma Aya dengan menghadirkan Dinas PMD, Inspektorat, Bagian Tapem, Bagian Hukum Setda Bangli, Camat Tembuku, IB Suandi; Perbekel Yangapi, Wayan Edi Kurniawan, dan pelapor. Pakar hukum dari Universitas Udayana juga dihadirkan sebagai narasumber.

Bacaan Lainnya

Camat Suandi usai rapat mengatakan, dalam pertemuan dengan Ombudsman Bali itu semua pihak diberi kesempatan berpendapat atas persoalan seleksi Kaur Desa Yangapi.

Dalam rapat itu, Perbekel Yangapi tetap sama pendiriannya seperti dulu. Yang bersangkutan juga menanyakan apakah proses yang dilakukan salah atau tidak, melanggar Perda ataukah Permendagri. “Sebab, Pak Mekel melakukan tes tambahan yang kedua,” ungkapnya.

Atas polemik ini, Suandi menegaskan kembali sikapnya sama seperti sebelumnya. Sampai saat ini Kecamatan masih menunggu permohonan rekomendasi dari Perbekel Yangapi, agar tetap merujuk hasil seleksi pertama tanggal 29 Juni lalu.

Selama hasil itu tidak dimohonkan rekomendasi oleh Perbekel, dia selaku Camat tidak bisa memberi rekomendasi. Sebab, Perbekel Yangapi tetap melakukan tes tambahan tanggal 20 September lalu tanpa mengindahkan rekomendasi Dinas PMD.

Baca juga :  Sekda Dewa Indra Ingatkan Akuntabilitas Dana Covid-19

Menurut Suandi, tes tambahan tersebut juga tidak diumumkan di awal. Kalau itu dipakai rujukan, dia selaku Camat menolak. “Saya tetap hasil tanggal 29 Juni itu dipakai rujukan, terserah Pak Mekel sekarang. Kalau masih diajukan yang nomor selain itu, saya menolak,” tegasnya.

Dia mendaku pendapat sama juga disampaikan dari Dinas PMD dan Tapem. Tapem sudah mengeluarkan administrasi berkaitan adanya surat keberatan peserta dilakukan tes kedua.

PMD juga merilis surat rekomendasi agar tes ulang kedua tanggal 20 September itu ditiadakan. Sayang, rekomendasi tersebut justru tidak diindahkan Perbekel. ”Pemaparan kami tadi, semua mengacu kepada peraturan,” sergahnya.

Sejauh ini, sambungnya, hanya Perbekel yang masih ngotot dengan pendapatnya sendiri. Sementara pendapat dari pakar hukum secara umum juga menyampaikan, meski tidak ada rujukan yang menegaskan harus merekomendasi rangking dengan nilai tertinggi, tapi secara logika hukum dan analogi memang harus mengajukan nilai yang tertinggi.

Tindak lanjut dari itu, dia masih menunggu hasil kajian dan rekomendasi Ombudsman Bali. Ombudsman masih merangkum semua pendapat, sehingga bisa langsung menentukan apakah ada bentuk pelanggaran atau tidak. Banyak aspek yang masih dilihat dalam persoalan ini.

“Sekarang kita tinggal menunggu rekomendasi dari Ombudsman, nanti apapun hasilnya itu yang akan kami jadikan rujukan. Sekarang saya juga akan menghadap ke Bupati untuk melaporkan hasil pertemuan tadi,” pungkasnya.

Baca juga :  Disdikpora Denpasar Minta Sekolah Tunda Pembelian Seragam Sekolah

Seperti diwartakan sebelumnya, polemik seleksi Kaur Desa ini mencuat lantaran Perbekel Yangapi justru mengajukan permohonan rekomendasi ke Camat Tembuku agar yang rangking 5 dan 10 diberi rekomendasi.

Sebaliknya, tanpa dasar pertimbangan yang jelas, peserta dengan nilai tertinggi dan mendapat rangking satu justru tidak dimohonkan untuk mendapat rekomendasi. Sikap Perbekel itu kemudian memicu keberatan dari peserta. gia

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.