POSMERDEKA.COM, MATARAM – Penjabat (Pj) Gubernur Hassanudin menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sidang paripurna DPRD NTB, Senin (20/1/2025). Namun, tumben dia mendapat interupsi dari anggota DPRD kala memaparkan LKPJ.
“Ini kali kedua saya berdiri menyampaikan LKPJ. Tapi bedanya, dulu di DPRD Sumut tanpa interupsi, di sini ada interupsi anggota Dewan,” ujar Hassanudin saat memulai sambutannya.
Interupsi datang dari politisi PAN, Muhammad Aminurlah atau Haji Maman. Anggota Komisi III ini menyoroti belum dibagikannya LKPJ Gubernur NTB 2024 kepada anggota DPRD.
Dia juga menyinggung LKPJ Akhir Jabatan Gubernur harus terpisah dari LKPJ Gubernur NTB. “Kenapa bahan LKPJ Gubernur NTB 2024 belum dibagikan ke anggota? Kami kan butuh referensi mempelajari karena ada soal desentralisasi dan kewenangan Provinsi,” serunya saat interupsi.
Menjawab itu, Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaedah, berkata galibnya dalam Tata Tertib DPRD, LKPJ dibacakan oleh Gubernur dalam sidang paripurna. Setelah dibacakan, ada serah-terima ke pimpinan DPRD NTB, dan itu nanti diperbanyak ke anggota setelah sidang paripurna.
Menurutnya, LKPJ Akhir Jabatan Gubernur sudah dibacakan Gubernur dan Wakil Gubernur terdahulu, Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi). “Karena Zul-Rohmi sudah menyampaikan pidatonya di sidang paripurna, maka pimpinan tidak menggabungnya,” urai Isvie.
“Soal disentralisasi dan lain-lain yang Pak Maman tanyakan, biarlah itu jadi ranahnya Komisi membahas dengan OPD mitra untuk pendalaman,” sambungnya, seraya minta Pj. Gubernur Hassanudin, mewajibkan para pimpinan OPD hadir tanpa diwakili saat pembahasan pendalaman dengan lima komisi di DPRD NTB.
Pj. Gubernur Hassanudin mengaku siap mengapresiasi arahan Isvie. “OPD Pemprov wajib datang ke DPRD. Kalau ada yang absen, agar dicatat dan diinfokan langsung ke saya,” jawabnya.
Tugas utama seorang Penjabat Gubernur sesuai arahan Presiden, jelasnya, adalah mengawal inflasi, Pilkada, hilirisasi industrialisasi dan program pemerintah pusat. Hassanudin bilang sejauh ini banyak capaian dan prestasi diraih, yang merupakan buah kerja seluruh pihak.
Secara umum, pertumbuhan ekonomi terus meningkat di atas rerata nasional. Pencapaian di berbagai sektor terus berkembang dalam menunjang perekonomian seperti pembangunan smelter dan investasi.
Provinsi NTB juga memperoleh TPID Award 2024 dengan kategori TPID Provinsi Berkinerja Baik, dan peringkat pertama sebagai Provinsi Keterbukaan Informasi dan Provinsi Paling Inovatif.
Tingkat kemiskinan di NTB per Maret 2024 menurun sebanyak 42,22 ribu orang dibanding Maret 2023. Angka kemiskinan ekstrem turun sebesar 0,58% dalam waktu Januari sampai September 2024. Angka stunting juga turun signifikan dari 32% menjadi 24,6%, sehingga penurunan mencapai sebesar 8,1%.
“Prestasi lainnya terkait peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di NTB yang naik sebesar 1,01 persen dibanding tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka juga terus turun menjadi 2,73 persen, selisih 0,07 persen dibandingkan Agustus 2023,” ulasnya.
Dalam pelayanan publik, imbuhnya, Pemprov NTB juga terus berinovasi. Sistem berbasis digital yang kini diterapkan di banyak sektor telah memudahkan masyarakat mengakses layanan. “Indeks kepuasan terkait pelayanan publik yang kita lakukan dengan digitalisasi sudah di angka 80 persen. Tentu ini adalah hasil kolaborasi juga dengan semua anggota DPRD NTB,” pungkasnya. rul
