POSMERDEKA.COM, MATARAM – Desakan agar pimpinan DPRD NTB melakukan tes urine mendadak, akhirnya terwujud, Senin (20/1/2025). Saat rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB 2024, tiba-tiba Ketua DPRD, Baiq Isvie Rupaeda, memerintah semua staf menutup pintu keluar ruang paripurna. “Tolong semua pintu akses keluar-masuk rapat ditutup. Saya sudah undang Kepala BNN NTB untuk tes urine dadakan hari ini,” serunya.
Isvie lantas minta Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB, Brigjen (Pol) Marjuki, bersama jajarannya masuk ke ruang paripurna. “Intinya, kami ingin menjadi contoh terdepan melawan narkoba. Saya dan Pak Pj. Gubernur mengawali, selanjutnya diikuti semua anggota DPRD dan pimpinan OPD Pemprov NTB,” tegasnya.
Berdasarkan pantauan, dari total 65 anggota DPRD, 50 orang mengikuti tes urine. Mereka berbaris satu per satu untuk menunggu giliran masuk ke dua toilet yang ada. Sebelah kanan untuk pria, yang sebelah kiri untuk perempuan. Petugas BNNP siaga di dua toilet tersebut.
Ketua Fraksi Golkar DPRD NTB, Hamdan Kasim, mengapresiasi sikap responsif pimpinan DPRD yang melaksanakan tes urine dadakan. “Langkah Ibu Ketua DPRD NTB menurut saya sudah tepat. Tes urine tanpa direncanakan ini bagus,” ujarnya.
Menurutnya, tes urine sebaiknya dilakukan enam bulan sekali atau setahun dua kali. Tes urine juga harus menyasar rambut. “Kenapa saya usul ada tes rambut juga, agar lebih akurat,” papar Ketua Komisi IV DPRD NTB itu.
Lebih jauh diutarakan, tes urine agar tidak hanya menyasar anggota DPRD NTB, juga harus dilakukan di semua instansi lingkup Provinsi NTB tanpa direncanakan. “Dibikin mendadak saja seperti sekarang, supaya tidak ada persiapan-persiapan,” sarannya.
Soal ada 15 anggota DPRD yang absen, dia menyebut akan dilakukan pemeriksaan di lain waktu. “Informasi Ibu Ketua, untuk yang absen hari ini akan menyusul tes urine lain hari. Intinya, semua anggota DPRD NTB akan kena giliran yang sama,” lugasnya.
Brigjen (Pol) Marjuki mengapresiasi sikap Ketua DPRD untuk mengecek urine para anggota secara mendadak. “Saya baru seminggu dilantik jadi Kepala BNNP NTB, baru hari ini masuk kantor dan langsung Ibu Ketua menelepon untuk melakukan tes urine. Sikap lembaga DPRD sangat baik dan layak ditiru lembaga lainnya,” pujinya.
Merujuk data BNN RI, jelasnya, Provinsi NTB masuk daerah dengan prevalensi penyalahgunaan narkoba cukup tinggi. Angkanya mencapai sebesar 1,73% dari jumlah penduduk NTB yang kini mencapai 3,7 juta jiwa. Terutama penduduk yang berusia 15-64 tahun. Fenomena narkoba di NTB seperti gunung es, yang terlihat hanya permukaan saja.
Mengenai saran agar tes urine dilakukan rutin dua kali setahun, dia memastikan mendukung hal tersebut. Untuk awal menyasar DPRD NTB, selanjutnya ke semua instansi hingga pemda dan DPRD kabupaten/kota di NTB. “Prinsipnya, DPRD NTB menjadi contoh lembaga yang perang pertama melawan narkoba,” ungkapnya menandaskan. rul
