Ribut-ribut Masalah SE Gubernur Nomor 2021

  • Whatsapp
ILUSTRASI - Suasana pantai Kuta, Badung, Bali yang selalu ramai pengunjung setiap menyambut pergantian tahun. foto: net

Oleh Made Nariana (Pemimpin Redaksi Harian Pos Bali)

SATU minggu belakangan ini, masyarakat Bali “meributkan” masalah Surat Edaran (SE) Gubernur nomor 2021 tahun 2020. SE itu, intinya memperketat persyaratan tamu atau turis yang datang ke Bali terkait dengan libur Natal dan Tahun Baru 2021.

Bacaan Lainnya

Mereka yang mau ke Bali berkaitan dengan libur tahun baru, harus memperlihatkan negatif swab Covid-19, dengan harga yang cukup mahal. Di sinilah persoalannya, sehingga akibat SE itu, banyak turis membatalkan niatnya berlibur ke Bali selama tahun baru.

Selama Covid-19 melanda dunia, termasuk Bali sejak Maret 2020, pariwisata Bali macet total. Ratusan Hotel dan Restoran tutup. Usaha penunjang pariwisata seperti bidang transportasi, toko sovenir dan bidang lain, juga “bangkrut”. Akibatnya ratusan ribu pekerja di sektor tersebut terkena PHK (Putus Hubungan Kerja).

Kini, setelah 9 bulan dunia pariwisata Bali “berhenti”, banyak yang berharap liburan tahun baru akan membawa “berkah”. Membawa rejeki!
Pemerintah, sebetulnya juga berharap sama, seperti apa yang menjadi harapan masyarakat. Bahkan pemerintah sendiri tiga bulan sebelumnya, sudah mendorong sektor pariwisata supaya menjalankan protokol kesehatan (prokes) Covid-19, untuk menyambut kedatangan turis tersebut.

Baca juga :  Bantuan Sembako Mestinya kepada yang Pantas

Secara pribadi, Gubernur Bali Wayan Koster juga berkeinginan Bali normal kembali dan pulih seperti sebelum Covid melanda dunia. Tetapi apa mau dikata. Menjelang tahun baru 2021, wabah tersebut kembali melonjak naik. Akibatnya pemerintah harus memikirkan sektor kesehatan masyarakat yang lebih luas, tanpa mengurangi pemikiran ekonomi masyarakat itu sendiri.

Di sinilah terjadi dilema yang sulit. Ekonomi sangat penting. Tetapi menjaga kesehatan masyarakat juga teramat penting. Pemerintah Pusat memberikan arahan, supaya pemerintah daerah mengendalikan wabah Covid-19 yang kembali melonjak di mana-mana.

Melihat kondisi itu, Gubernur DKI Jakarta melarang penduduknya keluar rumah satu hari menjelang dan satu hari setelah tahun baru. Walikota Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, juga melarang penduduknya keluar kota selama tahun baru. Jika ada yang melanggar, maka begitu mereka kembali ke Surabaya, penduduk itu harus membawa surat keterangan negatif Covid-19. Artinya mereka harus membawa hasil swab negatif Covid-19.

Karena Bali salah satu tujuan wisata, maka Gubernur Bali mengeluarkan SE nomor 2021, yang juga memperketat masuknya tamu atau turis, guna melindungi kesehatan masyarakat Bali. Banyak yang protes. Sebab harapan masyarakat mendapatkan berkah pariwista, setelah 9 bulan Bali sepi akibat Corona, buyar lagi.

Pemerintah pasti memikirkan rakyatnya jauh ke depan. Wabah Covid yang tidak dapat diprediksi oleh siapa pun di dunia, harus dikendalikan dengan seksama. Ekonomi rakyat memang penting. Tetapi keselamatan rakyat di bidang kesehatan juga teramat penting. Dengan kajian-kajian yang komprehensif, sejumlah Pemerintah Daerah termasuk Bali lebih memperhatikan kesehaan masyarakat.

Baca juga :  Cek Lokasi Karantina, Kapolres Karangasem Pastikan Penanganan PMI Sesuai SOP

Kalau kita mau melihat ke luar, Pemerintah Australia sendiri melarang rakyatnya ke luar negeri (termasuk ke Bali tentunya) sampai dengan tahun 2022. Ini artinya, sekalipun Bali kelak membuka diri demi kepentingan pariwisata dan ekonomi, turis asing pun tidak datang ke Bali karena mereka beranggapan Covid-19 belum berakhir.

Kondisi inilah yang kita harus pahami. Rakyat marah, dapat dimengerti. Tetapi keputusan pemerintah demi kepentingan masyarakat yang lebih luas, juga harus dipahami!. Tapi, saya yakin setiap kendala dan hambatan yang kita alami pasti membawa hikmah. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.