Revisi Pinjaman Pemprov Mesti Persetujuan DPRD Bali, Gubernur Diminta Tunda PTM untuk SD

  • Whatsapp
KUSUMA Putra saat membacakan pendapat akhir dan rekomendasi DPRD Bali terkait Ranperda Perubahan APBD 2021, Senin (27/9/2021). Foto: ist
KUSUMA Putra saat membacakan pendapat akhir dan rekomendasi DPRD Bali terkait Ranperda Perubahan APBD 2021, Senin (27/9/2021). Foto: ist

DENPASAR – Rencana Pemprov Bali untuk meminjam dana ke PT SMI senilai Rp2,5 triliun, yang kemudian direvisi menjadi hanya Rp1,5 triliun, mendapat sorotan dari DPRD Bali. Meski nilai pinjaman menurun, DPRD mengingatkan harus dibuat mekanisme agenda adanya persetujuan dari legislatif. Hal itu diutarakan Koordinator Pembahasan Raperda Perubahan APBD 2021, Gede Kusuma Putra, saat membacakan pendapat akhir dan rekomendasi DPRD dalam rapat paripurna DPRD Bali, Senin (27/9/2021).

Menurut Kusuma, Pemprov dan DPRD Bali sepakat meminjam ke PT SMI senilai Rp2,5 triliun itu sesuai pasal 16 PP Nomor 56/2018. Namun, karena ada pertimbangan tertentu, besarnya pinjaman hanya akan sebesar Rp1,5 triliun. “Karena, kami, Dewan menyarankan untuk dibuatkan mekanisme agenda persetujuan dari Dewan juga. Prinsip-prinsip pengelolaan pinjaman daerah hendaknya diperhatikan oleh Pemprov Bali sesuai pasal 3 PP Nomor 56/2018,” terangnya dalam rapat yang dihadiri Gubernur Bali, I Wayan Koster, Sekda I Dewa Made Indra, serta sejumlah kepala OPD tersebut.

Bacaan Lainnya

Mengenai Perubahan APBD 2021, Kusuma berujar parlemen memahami perubahan APBD dilakukan karena situasi tidak sesuai dengan asumsi dalam KUA. Karena itu penyusunan perubahan APBD bermuara pada besarnya Silpa APBD 2020 senilai Rp192,8 miliar lebih. Pun besarnya pinjaman Pemprov di BPD Bali senilai Rp260 miliar dan PT SMI senilai Rp1,5 triliun, serta besarnya penyertaan modal Pemprov senilai Rp45 miliar.

Baca juga :  Tri Sakti Bung Karno dalam Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali

APBD 2021, sebutnya, dirancang defisit Rp2,502 triliun lebih. Karena ada Silpa Rp192,8 miliar lebih yang akan jadi sumber pembiayaan, tentu defisit itu harus diturunkan Rp594,756 miliar lebih hingga menjadi Rp1,907 triliun. ‘’Secara matematis penurunan defisit itu didapat dari turunnya total Pendapatan Daerah sebesar Rp39,81 miliar lebih, dan penurunan Belanja Daerah sebesar Rp634,567 miliar lebih,’’ jelasnya dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD I Nyoman Adi Wiryatama itu.

Dengan ada turunnya Pendapatan Daerah, sebutnya, total Pendapatan Daerah menjadi Rp5,995 triliun lebih dari semula Rp6,035 triliun. Dengan menurunkan Belanja Daerah Rp634,567 miliar lebih, total Belanja Daerah di Perubahan APBD 2021 menjadi Rp7,903 triliun lebih dari Rp8,537 triliun lebih.

Dalam menyampaikan masukan Dewan, Kusuma minta prokes tetap dijalankan untuk kewaspadaan meski Covid-19 sudah melandai. Belajar dari situasi matinya pariwisata Bali, dia minta Gubernur memberi perhatian lebih kepada sektor pertanian dalam arti luas, UMKM dan koperasi untuk serapan tenaga kerja lebih besar. Terkait hasrat untuk adanya proses pembelajaran tatap muka (PTM), terutama untuk jenjang SD, Dewan minta dikesampingkan karena belum ada vaksinasi untuk anak di bawah 12 tahun, selain belajar dari kasus di daerah lain.

“Pada prinsipnya kami dapat menerima Ranperda tersebut ditetapkan menjadi Perda,” tandasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.