POSMERDEKA.COM, DENPASAR – DPRD Bali melangsungkan rapat paripurna dengan dipimpin Ketua DPRD, Dewa Made Mahayadnya, Senin (16/6/2025). Dari eksekutif hadir Wakil Gubernur Nyoman Giri Prasta dan Sekda Dewa Made Indra, bersama beberapa kepala OPD. Jika sebelumnya paripurna DPRD diadakan di Ruang Sidang DPRD Bali, kali ini diadakan di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali. Ruang Sidang Utama DPRD Bali sedang dalam perbaikan, itulah soalnya.
Paripurna tersebut berisi agenda penyampaian penjelasan Gubernur terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali 2025-2029, dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024. Membacakan penjelasan Gubernur Wayan Koster, Giri Prasta menyatakan bersyukur Pemprov Bali mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov tahun anggaran 2024. Pencapaian ini menjadi tantangan untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas tata kelola tersebut di masa mendatang.
Terkait Raperda RPJMD, dia menyebut disusun khusus sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah. RPJMD berpedoman pada Perda Nomor 4/2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, dan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru. RPJMD ini menjadi pedoman semua pemangku kepentingan pembangunan di Bali melaksanakan pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. Pun dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan rencana tahunan.
Mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Giri menyebut Pendapatan Daerah ditarget Rp6,87 triliun lebih, dan realisasinya mencapai Rp7,82 triliun lebih, atau 113,8%. Belanja Daerah dianggarkan Rp7,79 triliun lebih, direalisasi Rp7,29 triliun lebih atau 93,55%.
Komponen pembiayaan daerah, jelasnya, penerimaan pembiayaan direncanakan Rp1,17 triliun lebih, namun terealisasi Rp342,65 miliar lebih, atau 29,15%. Pengeluaran pembiayaan yang direncanakan Rp255,91 miliar lebih, terealisasi Rp250,46 miliar rupiah atau 97,87%. “Dari keseluruhan realisasi, diperoleh Silpa sebesar Rp623,73 miliar lebih, yang terdiri dari berbagai komponen terikat dan tidak terikat,” terangnya.
Neraca Pemprov Bali per 31 Desember 2024, imbuhnya, mencerminkan posisi keuangan daerah yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Total aset Pemprov Bali tercatat Rp19,25 triliun lebih, dengan kewajiban sebesar Rp1,56 triliun lebih, dan ekuitas dana Rp17,69 triliun lebih.
Pendapatan operasional tercatat Rp9,37 triliun lebih, sedangkan beban daerah Rp7,38 triliun lebih, menghasilkan surplus operasional Rp1,99 triliun lebih. Namun, terdapat defisit kegiatan non-operasional sebesar Rp10,53 miliar lebih, dan beban luar biasa Rp7,27 miliar lebih. Secara keseluruhan, ada surplus Rp1,97 triliun lebih.
Laporan Arus Kas, saldo kas awal Rp171,48 miliar lebih, sementara arus kas bersih dari aktivitas operasi mencapai Rp1,19 triliun lebih. Aktivitas investasi menunjukkan arus kas negatif sebesar Rp502,45 miliar lebih, dan aktivitas pendanaan juga mencatat arus kas negatif Rp243,46 miliar lebih. “Dengan demikian, saldo kas akhir per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp623,73 miliar lebih,” ungkapnya.
Untuk ekuitas awal, ulasnya, sebesar Rp15,64 triliun lebih, ditambah surplus operasional sebesar Rp1,97 triliun rupiah lebih, dan dampak kumulatif dari perubahan kebijakan atau koreksi kesalahan mendasar sebesar Rp69,89 miliar lebih. “Ini menghasilkan ekuitas akhir Rp17,69 triliun lebih,” tandasnya.
Untuk pembahasan, Wakil Ketua I, Disel Astawa, berkata Badan Musyawarah (Bamus) membahas Raperda RPJMD dengan Koordinator I Made Rai Warsa, dan Wakil Koordinator Pendit Nugrahita. “Badan anggaran membahas Raperda APBD dengan Koordinator Gde Kusuma Putra dan Wakil Koordinator Agung Bagus Tri Candra Arka,” pungkasnya. hen
