Raih Peringkat I MCP Korsupgah KPK Tahun 2020, Pengadaan Barang dan Jasa Badung Dapat Skor 95,8 Persen

  • Whatsapp
SEKDA Adi Arnawa; didampingi Kasatgas Pencegahan KPK Korwil IX, Sugeng Basuki; dan Ketua Tim dari BPK RI, Ahmad Adjaam saat acara Review Kinerja Unit Koordinasi Wilayah KPK Bidang Pencegahan di Puspem Badung, Senin (26/10/2020). Foto: ist
SEKDA Adi Arnawa; didampingi Kasatgas Pencegahan KPK Korwil IX, Sugeng Basuki; dan Ketua Tim dari BPK RI, Ahmad Adjaam saat acara Review Kinerja Unit Koordinasi Wilayah KPK Bidang Pencegahan di Puspem Badung, Senin (26/10/2020). Foto: ist

MANGUPURA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung berhasil meraih peringkat pertama Monitoring Centre for Prevention (MCP) Koordinasi dan supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) tahun 2020 yang diterbitkan oleh KPK RI. Prestasi yang disematkan untuk  Badung atas kontribusinya dalam aksi pencegahan korupsi melalui wadah yang disiapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari delapan indikator yang disiapkan oleh KPK, indikator pengadaan barang dan jasa berhasil mendapatkan skor 95,8 persen. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa; didampingi Kasatgas Pencegahan KPK Korwil IX, Sugeng Basuki; dan Ketua Tim dari BPK RI, Ahmad Adjaam, saat membuka acara Review  Kinerja Unit Koordinasi Wilayah KPK Bidang Pencegahan oleh Badan Pemeriksa Keuangan bertempat di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung, Senin (26/10/2020).

Bacaan Lainnya

Lebih lanjut Adi Arnawa  mengatakan, prestasi ini harus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Disebutkan dari delapan area capaian MCP yang diraih Kabupaten Badung, hanya optimalisasi pajak daerah yang mendapat skor 46,1 persen. Untuk area lainnya, nilai MCP 2020 yang diraih cukup baik.

Misalnya, tata kelola dana desa mendapatkan skor 85,5 persen. Kemudian perencanaan dan penganggaran APBD dengan skor 89,1 persen, pelayanan terpadu satu pintu 83,5 perse,  APIP 85 persen, manajemen ASN 86,7 persen, dan manajemen aset daerah 86,1 persen.

Baca juga :  Anak di Bawah Umur Masuk Sasaran Operasi Zebra Lempuyang

“Bahkan Pengadaan barang dan jasa mendapat skor paling tinggi yaitu 95,8 persen. Atas raihan ini kita jangan terlalu puas dulu. Ke depannya perlu ditingkatkan lagi,’’ katanya.

Sementara Kasatgas Pencegahan KPK Korwil IX, Sugeng Basuki, menyampaikan, bahwa KPK dan BPK hadir di Kabupaten Badung dalam rangka memberikan edukasi kepada perangkat daerah terkait pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. “Perangkat daerah agar memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya dan berdiskusi,” katanya.

Sugeng menjelaskan bahwa kegiatan review ini berkaitan dengan surat KPK. Maka BPK sedang mengaudit kinerja KPK terkait bidang pencegahan. “Berkaitan dengan itu BPK ingin mengetahui kegiatan MCP Korsupgah di Pemerintah Kabupaten Badung apakah sudah memenuhi semua indikator apa belum. Kemudian apakah indikator-indikator tersebut dapat dilaksanakan di lapangan. Selain itu kegiatan review juga bertujuan mengetahui sampai mana tingkat pemahaman perangkat daerah terhadap MCP Korsupgah,” ujarnya

Sedangkan Ketua Tim dari BPK RI, Ahmad Adjaam, menjelaskan, proses pengisian kuisioner yang sudah diberikan oleh BPK kepada perangkat daerah. Setiap perangkat daerah mengisi kuisioner dan ini bersifat rahasia.

Kemudian hasil dari pengisian tersebut dihasilkan dalam bentuk statistik tanpa dicantumkan nama bersangkutan. Bahwa pada kesempatan itu BPK membutuhkan informasi dari Pemkab Badung tentang sinergitas Pemkab Badung dengan KPK berkenaan dengan MCP.

“BPK tidak hanya ada di hilir dalam pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan, untuk itu mari kita bangun sinergi dalam mewujudkan MCP, apabila ada perangkat daerah menemukan kendala mari kita carikan solusi bersama.  Perolehan MCP suatu daerah bagus, apabila ada komitmen yang bagus pula dari kepala daerah dan OPD yang ada,“ ungkapnya

Baca juga :  Demokrat Bangli Rekomendasikan Sedana Arta-Diar

Acara turut dihadiri Inspektur Kabupaten Badung, Ni Luh Suryaniti; PIC KPK Korwil IX Wilayah Bali, Handayani; Tim Satgas KPK Korwil IX, Ismail Hindersah; anggota tim BPK RI, Oldy Natanael; dan Abdur Rohman beserta kepala OPD terkait. 020

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.