Pengerukan Pantai Pasir Putih di Desa Pejarakan Dibawa ke Ranah Hukum

  • Whatsapp
LOKASI pengerukan lahan pantai pasir putih di Desa Pejarakan, Gerokgak, Buleleng. Foto: ist
LOKASI pengerukan lahan pantai pasir putih di Desa Pejarakan, Gerokgak, Buleleng. Foto: ist

BULELENG – Aktivitas pengerukan pantai pasir putih di Dusun Marga Garuda, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng oleh PT Tekad Andika Darma (TAD) yang ditentang warga setempat beberapa waktu lalu karena dinilai tidak ada izin dan tanpa ada koordinasi dengan desa setempat, kini memasuki babak baru.

Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) mengancam akan menyeret PT TAD ke ranah hukum pascaperusahaan itu melakukan pengerusakan pantai pasir putih. Hal ini disampaikan oleh Kuasa Hukum LKPI, Elman Alfin Bago, yang ditunjuk untuk dan atas nama mewakili para Koordinator Paguyuban Petani, Nelayan, dan Masyarakat Dusun Batu Ampar, Desa Pejarakan.

Bacaan Lainnya

Elman Bago mengatakan, dirinya ditunjuk selaku kuasa hukum untuk melawan PT TAD yang dianggap melakukan kegiatan ilegal dengan perusakan lingkungan di Desa Pejarakan. Menurutnya ada indikasi jika proses penerbitan izin yang dikantongi PT TAD cacat prosedural.Terlebih, legalitas yang dikantongi PT TAD sudah kedaluwarsa. Sebab, Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang dipegang PT TAD berakhir pada Oktober 2020 lalu.

“PT TAD secara administrasi melakukan aktivitas cacat prosedural. Maka kami mendesak pihak terkait untuk tidak memperpanjang izin HGU No. 7/8,” kata Elman Bago.

Baca juga :  Gerindra Badung Bulat Usung Diatmika-Muntra, Golkar Yakin KRBB Tidak Retak

Tidak hanya itu, pihaknya telah mengendus adanya keterlibatan pihak terkait dalam penerbitan izin PT TAD. Bahkan ia mengancam akan menyeret oknum tersebut ke ranah hukum. “Kami mengendus ada keterlibatan kelompok tertentu dalam kasus ini. Buktinya, HGU yang dikantongi telah berakhir tapi kegiatan masih terus berlangsung,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, Elman Bago telah berkoordinasi dengan kepolisian agar melakukan atensi terhadap kasus perusakan lahan di Desa Pejarakan. “Kami sudah bertemu dengan Kapolres Buleleng dan telah dipastikan untuk sementara seluruh aktivitas dikawasan HGU No.7 dan 8 dihentikan,” jelasnya.

Atas persoalan ini, Elman mengaku telah melayangkan gugatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri (PN) Singaraja pada 18 Desember 2020 dengan nomor gugatan: 135/NRP/GPMH/XII/2020, atas nama koordinator Kelompok Tani Alam Lestari.

Untuk diketahui, PT TAD selama ini telah mengantongi SHGU No. 7 Desa Pejarakan seluas 300.000 m2 (30 hektare) dan HGU No. 8 Desa Pejarakan seluas 392.700 m2 (39 hektare). Pada tahun 2020, PT TAD masih mengurus perpanjangan izin setelah SHGU yang dikantonginya habis masa berlakunya sejak bulan Oktober 2020.

Sementara itu, Klian Desa Adat Pejarakan, Putu Suastika, memilih tidak mengomentari persoalan tersebut. “Untuk sementara saya tidak berkomentar apa-apa dahulu dan saya membiarkan proses ini berjalan sesuai aturan yang ada,” kata Suastika.

Sebelumnya, terjadi dugaan aksi pengerusakan kawasan pantai dengan pengerukan pantai pasir putih oleh salah satu pengelola menggunakan alat berat di Dusun Marga Garuda, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng. Warga pun mengeluhkan aksi pengerukan pantai pasir putih itu.

Baca juga :  Tiada Calon Independen, Begini KPU di Bali Kelola Anggaran

Mereka menganggap pengerukan pantai pasir putih itu telah merusak kawasan sempadan pantai yang memiliki banyak pohon bakau, terlebih dilakukan tanpa koordinasi dengan Desa adat dan dinas setempat. Pihak Desa Pejarakan sudah menggelar mediasi terkait hal ini, dan disepakati pengerukan pantai pasir putih itu dihentikan. rik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.