Penataan untuk Jaga Kelestarian Adat dan Agama, Bupati Badung Diharap Bimbing Pengelolaan Pantai Melasti

SUASANA parum yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Kamis (24/3/2022). Foto: ist

MANGUPURA – Diadukan ke Polresta Denpasar terkait dugaan pencaplokan tanah negara di Ungasan, prajuru dan tokoh masyarakat Desa Adat Ungasan menggelar rapat di Gedung Serbaguna Desa Adat Ungasan, Kamis (24/3/2022).

Rapat itu untuk mencari solusi terbaik, sehingga persoalan yang diadukan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Sebab, penataan di Pantai Melasti bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian adat, seni, budaya dan agama.

Bacaan Lainnya

Dalam rapat, masyarakat mengaku bingung dengan sikap Bupati Badung, Giri Prasta. Sebab, penataan mengacu UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, yang dikuatkan dengan Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat.Hal itu juga ditindaklanjuti dengan awig-awig, perarem dan paruman Desa Adat Ungasan.

Jika penataan dinilai belum sesuai dengan regulasi yang berlaku, masyarakat berharap Bupati bisa membimbing mereka. Sebab, desa adat ibarat anak dari Pemkab Badung selaku Guru Wisesa. Dalam paruman tersebut juga diusulkan pembentukan tim konsolidasi yang nantinya membantu memfasilitasi audiensi dengan Bupati.

Ketua Sabha Desa Adat Ungasan, I Wayan Karba, menerangkan, penataan Pantai Melasti dilakukan atas dasar pasal 21 UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil.

Baca juga :  Gubernur Besuk Korban Tanah Longsor, Siapkan Santunan untuk yang Meninggal

Dalam pasal itu disebutkan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir, perairan pulau kecil di wilayah masyarakat hukum adat oleh masyarakat hukum adat, menjadi kewenangan masyarakat hukum adat setempat.

Kemudian di pasal 22 diterangkan kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, baik itu selaku pribadi atau lembaga, diwajibkan mengurus izin lokasi atau pemanfaatan.

Kewajiban dimaksud dikecualikan bagi masyarakat hukum adat. ”Masyarakat hukum sebagaimana yang dimaksud ayat 1, ditetapkan pengakuannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.

Pengelolaan itu, sambungnya, dikuatkan dengan Perda Nomor 4/2019, tentang Desa Adat. Di pasal 85 disebut kerjasama desa adat dengan pihak lain sah secara hukum. Kerjasama dimaksud adalah dalam rangka mempercepat dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa adat, serta dan pemberdayaan desa adat. Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 itu juga sudah dimusyawarahkan dalam paruman.

Mengacu ayat 1, jelasnya, penataan itu dilakukan tanpa bertentangan dengan nilai-nilai adat, agama dan tradisi kearifan lokal setempat, serta sudah mengikuti konsep Tri Hita Karana.

“Untuk dana-dana yang diperoleh, sudah dijabarkan dalam rencana kerja dan anggaran pertanggungjawaban. Pemanfaatan dana itu secara umum sudah diatur untuk parahyangan, pawongan, dan palemahan, serta kegiatan pelestarian adat dan budaya. Di sana juga tercantum pihak-pihak yang diajak bekerja sama,” paparnya.

Untuk mengatasi polemik tersebut, dia menyarankan dibuat tim konsolidasi, terdiri anggota DPRD dari Ungasan, tokoh masyarakat, Kertha Desa, Sabha Desa dan prajuru. Tim ini nantinya mengupayakan agar permasalahan bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat, pula tidak berlarut-larut. “Mari kita sikapi masalah ini bersama-sama, agar ini dapat terselesaikan dengan baik,” ajaknya.

Baca juga :  Peringati Hari Pancasila, SMP PGRI 3 Denpasar Lakukan Upacara Bendera Secara Virtual

Bendesa Adat Ungasan, Wayan Disel Astawa, menguraikan, penataan dilakukan dalam upaya memulihkan perekonomian Desa Adat Ungasan. Terlepas dari kekurangan pengelolaan yang dilakukan, desa adat selaku anak dan pemerintah selaku orang tua diharap bisa saling memaafkan. Sebab, pada dasarnya setiap orang memiliki kekurangan.

Terkait dengan apa yang menjadi kekurangan pengelolaan kawasan DTW Pantai Melasti, dia berharap hal itu bisa diselesaikan dengan cara komunikasi. Dia minta Bupati Badung bisa membuka ruang melakukan audiensi dalam menjelaskan penataan yang dilakukan. Dia mengaku selama ini berupaya bisa audiensi, tapi masih belum menemukan titik terang.

“Semoga masalah ini bisa menemukan jalan terbaik, agar ada titik temu antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Desa Ungasan. Dengan begitu tercipta kedamaian, kesukertan, santi dan jagathita. Apa yang kami lakukan ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat Ungasan dan tentunya Kabupaten Badung,” ulas anggota Fraksi Gerindra DPRD Bali tersebut. 023

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.